KIT Masih Berpolemik, Pemko Akan Dirikan Kantor Pengelola

Kamis, 13 Agustus 2020

Walikota Pekanbaru, DR H Firdaus MT dan rombongan, melihat peta Kawasan Industri Tenayan di Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Riau.

PEKANBARU- Pemerintah Kota Pekanbaru segera membangun kantor pengelola di lahan Kawasan Industri Tenayan (KIT), Kecamatan Tenayan Raya. Pasalnya saat ini lahan tersebut masih berpolemik terkait pembebasan lahan. 

Masih ada beberapa oknum masyarakat yang mengklaim kepemilikan lahan di lahan 266 Hektare tersebut. Mereka mengklaim atas kepemilikan lahan yang telah dibebaskan Pemko Pekanbaru tersebut. 

"Kita akan bangun kantor pengelola di dilahan tersebut. Nanti terkait komplain atau ada yang ingin diurus dapat dilakukan disana," kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Pekanbaru Ingot Ahmad Hutasuhut, Kamis (13/8). 

Menurutnya, pembangunan kantor pengelola untuk melakukan pengamanan aset lahan KIT. Ingot tak menampik saat ini masih ada oknum yang mengaku kepemilikan lahan milik Pemko Pekanbaru. 

Dengan adanya kantor pengelola di kawasan itu guna memantau lahan KIT. Pemko Pekanbaru, secara keseluruhan akan membebaskan lahan seluas 1.500 hektar untuk pengembangan Kawasan Industri Tenayan. 

Lahan 1.500 hektar itu nantinya akan digunakan sebagai lokasi industri hilirisasi agro dari Crude Palm Oil (CPO). Proses pembebasan 1.500 hektar lahan itu akan dibebankan pemerintah kota kepada investor.

Saat ini, untuk tahap awal luas lahan untuk pengembangan KIT tersebut baru berkisar 266 hektar. 60 persen lahan dari jumlah tersebut ternyata masih diklaim oleh oknum tidak bertanggung jawab.

Semetara itu, 40 persen lainnya sudah tidak ada yang mengklaim dan akan digesa pembangunan nya. Ia menyebut, Pemko Pekanbaru sendiri telah memiliki dokumen kepemilikan lahan di KIT. 

"Masih ada beberapa kelompok yang mengklaim kepemilikan lahan itu," terangnya. 

Ditambahkan nya, bahwa KIT sendiri merupakan proyek kerjasama Pemko Pekanbaru dengan pemerintah pusat."KIT sendiri merupakan proyek strategis nasional yang ditujuk pemerintah," tutupnya.***