Pemko Pekanbaru tak Mampu Beri Bantuan Covid-19, Pengamat: untuk Apa Membangun Jika Masyarakat Menderita
Pengamat kebijakan publik, Elfiandri Adjus
PEKANBARU- Walikota Pekanbaru, Firdaus mengatakan bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru belum mampu memberi bantuan kepada masyarakat yang terdampak Covid-19.
Walikota mengatakan kondisi ini dikarenakan keterbatasan anggaran daerah yang tersedia hampir tidak mencukupi untuk memenuhi semua kebutuhan penanganan Covid-19 di Kota Pekanbaru.
"Tidak ada (bantuan). Daerah tidak mampu. Karena kondisi kita saja, banyak anggaran kegiatan sudah digeser untuk penanganan Covid-19, pendapatan daerah dan transfer dari pusat terus menurun, sementara kebutuhan terus melambung," kata Walikota, Selasa (3/8/2021).
Namun, dalam penerapan PPKM Level IV tahap II ini, pengamat kebijakan publik, Elfiandri, mengatakan Pemko Pekanbaru hanya berani mengambil kebijakan namun tidak siap untuk memikul konsekuensi dari regulasi tersebut.
"Yang paling banyak berkorban itu masyarakat, pemerintah harus komitmen," katanya, dikutip dari cakaplah.com, Kamis (5/8/2021).
Namun di satu sisi, Pemko Pekanbaru justru membangun beberapa proyek seperti Sport Center yang menelan anggaran Rp6 miliar, Lapangan Tembak Rp21 miliar, Renovasi Mal Pelayanan Publik (MPP) Rp21 miliar.
Selanjutnya pengerjaan Drainase Komplek Perkantoran Tenayan Rp 4,6 miliar, pengerjaan Jalan Lingkar Rp72 miliar, dan Renovasi Kantor Induk Tenayan Raya Rp11 miliar.
"Untuk apa membangun infrastruktur jika masyarakat menderita," tegasnya.
Lanjut akademisi dari Universitas Islam Negeri (UIN) Suska Riau ini, jika pemerintah beragumentasi bahwa seluruh pembangunan sudah dianggarkan dan direncakan dari jauh hari, dia mengatakan bahwa masyarakat juga tidak ingin adanya bencana Covid-19 terjadi.
Sambung Elfiandri, pemerintah jangan hanya menyuruh masyarakat berkorban, namun pemerintah tidak mau berkorban dengan beralasan anggaran pembangunam sudah direncanakan jauh hari. Dia menegaskan bahwa pemerintah seperti tidak memiliki empati kepada masyarakat.
"Jika kesehatan adalah hukum tertinggi, buktikan komitmen itu. Kalau tidak dibuktikan sama saja bohong, dan jangan main kucing-kucingan," tutupnya.***