Wako Pekanbaru Bersama 11 Kepala Daerah Lain Tandatangani MoU dengan Kemenhub
Wali Kota Pekanbaru, DR. H. Firdaus, ST, MT saat menandatangani MoU perencanaan pembangunan dan pengoperasian angkutan umum massal di Hotel Aryaduta Jakarta, Jum'at (06/12).
JAKARTA - Untuk menuntaskan masalah transportasi massal berbasis jalan di Kawasan Perkotaan, Kementerian Perhubungan melalui Direkorat Jenderal Perhubungan Darat merencanakan program pengembangan angkutan massal.
Pengembangan transportasi massal itu memakai skema pembelian layanan (Buy The Service), pada 5 kota percontohan yaitu Medan, Palembang, Surakarta, Yogyakarta dan Denpasar.
Serta operasional bantuan Bus Rapid Transit (BRT) untuk mendorong pengembangan angkutan massal pada 4 Pemerintah Daerah seperti Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Lampung, Kota Palembang, dan Kota Pekanbaru.
Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mengundang Gubernur dan Wali Kota yang terkait untuk hadir pada penandatanganan nota kesepahaman program pengembangan angkutan massal berbasis Jalan BRT.
Penandatangan nota kesepahaman perencanaan pembangunan dan pengoperasian angkutan umum massal diselenggarakan di Hotel Aryaduta Jum'at (06/12).
"Alhamdulillah dengan kesungguhan Pemerintah Kota Pekanbaru mengembangkan dan melakukan pembenahan angkutan di perkotaan, ini berbuah manis. Dipastikan, Kota Pekanbaru akan menjadi pilot project dan menjadi satu dari beberapa kota lainnya menjadi program percontohan untuk program Buy The Service," ujar Walikota Pekanbaru, Firdaus MT.
Wako Pekanbaru, berkomitmen untuk mewujudkan program nasional tersebut dengan baik. Terlebih Kota Pekanbaru menjadi satu dari beberapa kota lain yang ditunjuk secara langsung oleh Kemenhub.
"Untuk itu kita siap mewujudkan angkutan transportasi massal pengembangan angkutan massal di kawasan perkotaan, dengan skema pembelian layanan," sampainya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI Budi Setiyadi mengatakan, Kemenhub RI akan memberikan bantuan kepada program pengembangan angkutan massal di kawasan perkotaan dengan skema pembelian layanan.
Bantuan yang dicanangkan pada rapat koordinasi Urban Transport yang dilaksanakan pada Februari 2019 di Kemenko Maritim.
"Urgensinya pembenahan transportasi merupakan hal yang mendorong terlaksananya pilot project, sehingga intervensi pemerintah pusat harus dilakukan," ujar Budi Setiyadi.
Dari beberapa Kabupaten Kota dan juga Provinsi, Kota Pekanbaru mendapat Pujian dan apresiasi dari Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi saat memberikan sambutan.
Turut mendampingi Walikota Pekanbaru pada acara tersebut Kadis Perhubungan Kota Pekanbaru Yuliarso, Kabag Humas Kota Pekanbaru Mas Irba, dan Kabid Bappeda Adrizal.(iky).