Latest Posts

Kinerja Keuangan Terjaga, Jamkrindo Perluas Dukungan bagi UMKM dan Koperasi

Thu, 09 Apr 2026 10:21:19 +0700

JAKARTA– PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo), anggota Holding Indonesia Financial Group (IFG) mencatatkan kinerja keuangan yang tetap resilien sepanjang tahun 2025, didukung oleh strategi bisnis yang adaptif dan pengelolaan risiko yang prudent di tengah dinamika industri penjaminan.

Jamkrindo membukukan laba sebelum pajak sebesar Rp1,28 triliun dengan laba bersih Rp1,05 triliun, mencerminkan konsistensi kinerja operasional perusahaan.

Kinerja keuangan Jamkrindo pada tahun buku 2025 tersebut juga mencerminkan konsistensi perusahaan yang setiap tahun selalu menghasilkan laba sejak didirikan pada tahun 1970.

Jamkrindo juga secara konsisten berkontribusi pada perekonomian dengan membayar pajak kepada negara dan menyetorkan dividen kepada pemegang saham.

Dari sisi struktur keuangan, Jamkrindo mencatatkan total aset sebesar Rp30,86 triliun, dengan total ekuitas sebesar Rp13,84 triliun, mencerminkan fondasi permodalan yang kuat dalam mendukung ekspansi bisnis dan pengelolaan risiko yang berkelanjutan.

Adapun imbal jasa penjaminan bruto tercatat sebesar Rp 7,12 triliun. Di sisi lain, sejalan dengan dinamika perekonomian dan industri keuangan, peningkatan aktivitas penjaminan turut diikuti dengan kenaikan beban klaim bruto menjadi Rp6,6 triliun.

Meski demikian, Jamkrindo tetap mampu menjaga kinerja secara keseluruhan dengan fundamental yang kuat dan pengelolaan risiko yang disiplin.

Dari sisi pencapaian operasional, sepanjang tahun 2025, volume penjaminan Jamkrindo mencapai Rp247,57 triliun, menunjukkan skala bisnis yang kuat dan kontribusi terhadap sektor produktif nasional.
Jamkrindo telah menjangkau lebih dari 5,56 juta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta koperasi.

Plt. Direktur Utama Jamkrindo Abdul Bari menjelaskan, sejalan dengan agenda pembangunan nasional dalam kerangka Asta Cita, Jamkrindo terus memperkuat perannya dalam pemberdayaan UMKM dan koperasi melalui perluasan akses pembiayaan, peningkatan kualitas penjaminan, serta penguatan kolaborasi dalam ekosistem pembiayaan nasional.

Upaya ini juga didukung oleh transformasi berkelanjutan melalui penguatan tata kelola, manajemen risiko, serta optimalisasi model bisnis.

"Di tengah dinamika industri, Jamkrindo tetap menjaga kinerja yang resilien melalui penguatan fundamental bisnis dan pengelolaan risiko yang disiplin. Kami tidak hanya berfokus pada pertumbuhan, tetapi juga memastikan kualitas dan keberlanjutan kinerja perusahaan," ujar Abdul Bari, Kamis (9/4/2026) di Jakarta.

Abdul Bari menambahkan, Jamkrindo berkomitmen untuk terus memperluas akses pembiayaan bagi UMKM dan koperasi sebagai tulang punggung ekonomi nasional.

Jamkrindo ingin memastikan semakin banyak pelaku usaha yang memperoleh akses pembiayaan dan dapat berkembang secara berkelanjutan melalui layanan penjaminan.

“Ke depan, Jamkrindo akan terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis dalam pengembangan UMKM dan koperasi melalui perluasan akses pembiayaan, penguatan ekosistem penjaminan, serta penciptaan nilai ekonomi dan sosial yang berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif dan berdaya saing,” ujarnya.
Tidak hanya melalui penjaminan, Jamkrindo juga aktif melakukan pendampingan dan pemberdayaan UMKM serta koperasi untuk meningkatkan kapasitas usaha dan daya saing.

Program pendampingan dilakukan melalui pelatihan, peningkatan keterampilan, serta penguatan akses pasar bagi pelaku usaha, termasuk kelompok perempuan dan penyandang disabilitas sehingga mampu mendorong kemandirian dan keberlanjutan usaha.

Upaya tersebut diperkuat melalui pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang berfokus pada pengembangan ekonomi masyarakat, antara lain melalui program pemberdayaan UMKM, pelatihan kewirausahaan, serta inisiatif peningkatan kesejahteraan komunitas.

Program ini tidak hanya memberikan dampak ekonomi, tetapi juga menciptakan nilai sosial yang berkelanjutan bagi masyarakat.

"Kami yakin bahwa dukungan terhadap UMKM tidak cukup hanya melalui akses pembiayaan, tetapi juga melalui pendampingan yang berkelanjutan. Melalui berbagai program pemberdayaan, kami ingin memastikan pelaku usaha dapat naik kelas, memiliki daya saing, dan tumbuh secara mandiri,” ujar Abdul Bari.

Adapun Laporan Keuangan Konsolidasian Jamkrindo telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (anggota jaringan global RSM) tertanggal 30 Maret 2026 dengan opini Laporan Keuangan Konsolidasian Wajar Tanpa Modifikasian.

“Opini tersebut memperkokoh posisi Jamkrindo sebagai institusi penjaminan yang kredibel dan profesional,” ujar Abdul Bari.***

Pemprov Riau Terapkan Mekanisme Kerja Fleksibel

Thu, 26 Mar 2026 10:04:23 +0700

PEKANBARU- Hari pertama kerja bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, setelah libur dan cuti bersama Idulfitri 2026 terpantau masih sepi aktivitas, Rabu (25/3/2026),kemarin.

Suasana di kantor gubernur Riau di Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru tidak seperti biasanya akibat pemberlakuan kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi sebagian ASN.

Namun, khusus untuk bidang pelayanan, seperti di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan juga Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), pelayanan langsung berjalan normal. Beberapa masyarakat juga tampak antre untuk menunaikan kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau Budi Fakhri, mengatakan, meski sudah masuk kerja, namun Pemprov Riau masih memberlakukan kebijakan WFA atau bekerja dari mana saja bagi ASN menjelang dan sesudah perayaan Idulfitri 1447 Hijriyah.

Kebijakan ini merujuk pada Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 2 Tahun 2026 serta pengaturan teknis dari Kementerian Ketenagakerjaan. Langkah ini diambil sebagai strategi nasional untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas selama periode mudik dan balik Lebaran 2026.

"Pegawai sudah masuk kerja pasca libur Lebaran. Khususnya pegawai yang memiliki tugas terhadap pelayanan langsung," katanya.

Sedangkan bagai pegawai yang tidak terlibat di pelayanan langsung diperbolehkan WFA. Sebab Pemprov Riau mengikuti kebijakan KemenPAN-RB. Sehingga pegawai yang tak bersentuhan pada pelayanan langsung boleh WFH sampai tanggal 27 Maret.

"Makanya untuk apel pasca libur Lebaran kita agendakan hari Senin pekan depan, agar seluruh pegawai hadir dapat mengikuti apel pagi bersama pimpinan, sekaligus halal bihalal Idulfitri 1447 Hijriyah," sebutnya.

Untuk diketahui, kebijakan WFA mewajibkan setiap pegawai untuk tetap produktif meski tidak berada di kantor. Secara teknis, WFA berlaku dalam dua periode, yakni pada 16–17 Maret 2026 untuk fase arus mudik, serta 25–27 Maret 2026 untuk fase arus balik.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Syahrial Abdi, menegaskan bahwa WFA bukanlah libur tambahan maupun pemotongan cuti tahunan. Kebijakan ini mewajibkan setiap pegawai untuk tetap produktif meski tidak berada di kantor.

Guna menjamin roda pemerintahan tidak terhenti, Pemprov Riau menerapkan mekanisme pembagian tugas yang ketat di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Syahrial menjelaskan bahwa sistem kerja fleksibel ini dilakukan secara silang agar kehadiran fisik pegawai di kantor tetap terjaga.

"Mekanisme pembagiannya diatur oleh masing-masing kepala OPD. Intinya, mereka yang sudah mengambil WFA pada arus mudik, wajib hadir fisik di kantor saat arus balik, begitu pula sebaliknya," tegasnya.

Pengaturan sistem bergantian ini bertujuan utama untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu. Syahrial menekankan bahwa urusan administratif hingga operasional di lapangan harus tetap berjalan sebagaimana mestinya.

"Kami ingin memastikan pelayanan publik tetap berjalan maksimal, baik itu urusan administrasi di kantor gubernur, layanan kesehatan di rumah sakit, hingga keperluan teknis di setiap Unit Pelaksana Teknis (UPT)," ungkap Syahrial.***

Tiap 20 Menit Satu Nyawa Melayang di Jalan Raya RI

Thu, 26 Mar 2026 09:58:26 +0700

JAKARTA - Angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia masih tinggi. Dihitung-hitung, setiap 20 menit satu orang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas.

Ketua Dewan Pengawas Road Safety Association (RSA) Indonesia Rio Octaviano mengatakan berdasarkan data yang ada, tahun 2025 tercatat sebanyak 158.508 kejadian kecelakaan. Sebanyak 24.296 korban meninggal dunia dan total 238.878 korban terdampak.

"Jika ditarik dalam skala waktu, hampir tiga orang meninggal setiap jam, atau satu nyawa hilang setiap 20 menit di jalan raya Indonesia," kata Rio dalam keterangan tertulisnya.

Dengan jumlah penduduk Indonesia yang diperkirakan mencapai sekitar 281 juta jiwa, tingkat fatalitas kecelakaan lalu lintas berada pada kisaran 8-9 kematian per 100.000 penduduk.

"Ini bukan sekadar angka statistik. Ia mencerminkan bahwa sistem keselamatan jalan masih memerlukan penguatan yang lebih serius dan terintegrasi," ujarnya, dikutip dari oto.detik.com

Yang lebih mengkhawatirkan, lanjut Rio, data juga menunjukkan bahwa kecelakaan terjadi di jalan yang seharusnya aman. Sebanyak 137.658 kasus terjadi di jalan lurus, 153.930 kasus terjadi pada kondisi permukaan jalan yang baik, dan 151.289 kasus terjadi dalam cuaca cerah.

"Temuan ini mematahkan asumsi lama bahwa kecelakaan terutama disebabkan oleh jalan rusak atau kondisi cuaca buruk. Sebaliknya, data menunjukkan bahwa kecelakaan lebih banyak terjadi dalam kondisi 'normal'-ketika sistem seharusnya mampu memberikan perlindungan yang optimal," ujar Rio.

Kecelakaan lalu lintas didominasi oleh sepeda motor. Selama setahun, ada 212.414 unit yang terlibat kecelakaan. Kemudian angkutan barang sebanyak 29.174 unit dan angkutan orang (bus) sebanyak 21.269 unit

"Selain itu, dari sisi kepatuhan pengemudi, terdapat 63.013 pelaku kecelakaan yang tidak memiliki SIM, jauh lebih tinggi dibandingkan pemegang SIM C (14.033 orang) maupun SIM A (1.052 orang). Ini menunjukkan adanya tantangan serius dalam aspek kepatuhan, kompetensi, serta pengawasan," kata Rio.

Rio menyoroti ironi yang perlu dicermati, ketika masalah keselamatan jalan baru benar-benar menjadi perhatian pemerintah hanya ketika musim mudik tiba. Namun selesai periode mudik, perhatian itu memudar.

"Setiap tahun, saat arus mudik menjelang, pemerintah melalui berbagai kementerian dan lembaga saling berkoordinasi, dengan para pejabat berdiri gagah di depan kamera untuk menyampaikan rencana-rencana penanggulangan. Semua itu seakan menunjukkan keseriusan dalam menghadapi permasalahan besar ini," ujar Rio.

"Namun, apa yang terjadi setelah itu? Kenapa kebijakan keselamatan tidak berjalan dengan konsisten sepanjang tahun? Mengapa perhatian yang sama tidak diberikan setiap hari, setiap detik di jalan raya Indonesia? Pejabat yang digaji oleh negara untuk melayani masyarakat harusnya sadar bahwa tugas mereka jauh lebih penting daripada sekadar merencanakan dan mengumumkan kebijakan selama mudik," sambungnya.***

Hingga Februari 2026, Jamkrindo Catat Volume Penjaminan Rp27,68 Triliun

Mon, 16 Mar 2026 21:15:34 +0700

JAKARTA – PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) mencatat kinerja positif pada awal tahun 2026. Hingga Februari 2026, Jamkrindo membukukan volume penjaminan sebesar Rp27,68 triliun dengan jumlah debitur terjamin mencapai 403.986 debitur.

Kinerja tersebut juga memberikan dampak terhadap penyerapan tenaga kerja. Secara keseluruhan, penjaminan yang dilakukan Jamkrindo telah mendukung keberlangsungan usaha yang menyerap 1.829.948 tenaga kerja.

Plt Direktur Utama Jamkrindo, Abdul Bari, mengatakan, capaian tersebut menunjukkan komitmen Jamkrindo dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya melalui penguatan akses pembiayaan bagi pelaku usaha.

”Kinerja penjaminan hingga Februari 2026 ini menunjukkan komitmen Jamkrindo dalam memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha, khususnya sektor UMKM. Melalui layanan penjaminan yang kami berikan, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan usaha sekaligus menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat,” ujar Abdul Bari.

Lebih lanjut, Abdul Bari, menyampaikan, selain mendorong pertumbuhan bisnis, Jamkrindo juga terus melakukan berbagai inisiatif untuk meningkatkan kualitas layanan kepada mitra lembaga keuangan dan pelaku usaha.

Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan proses bisnis, peningkatan kapasitas layanan penjaminan, serta pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung efisiensi dan kecepatan layanan.

Di sisi lain, Jamkrindo juga terus memperkuat penerapan tata kelola perusahaan yang baik melalui penguatan manajemen risiko, kepatuhan, serta implementasi prinsip-prinsip good corporate governance (GCG).

Penguatan tata kelola tersebut dilakukan guna memastikan, seluruh aktivitas perusahaan berjalan secara transparan, akuntabel, dan berintegritas.

“Selain fokus pada pertumbuhan bisnis, Jamkrindo juga terus melakukan berbagai langkah perbaikan untuk meningkatkan kualitas layanan serta memperkuat tata kelola perusahaan. Hal ini menjadi bagian dari komitmen kami untuk memastikan bahwa setiap layanan penjaminan yang diberikan tidak hanya memberikan nilai ekonomi, tetapi juga dikelola secara profesional dan berkelanjutan,” ujar Abdul Bari.

Ke depan, Jamkrindo akan terus memperkuat perannya sebagai perusahaan penjaminan yang mendukung akses pembiayaan bagi pelaku usaha serta berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

“Bagi kami, keberhasilan Jamkrindo tidak hanya diukur dari angka kinerja, tetapi juga dari dampak nyata yang dirasakan oleh pelaku usaha. Banyak UMKM yang tumbuh dan naik kelas melalui dukungan penjaminan
dan pendampingan yang kami berikan,” ujarnya.

Adapun salah satu kisah nyata yang menunjukkan dampak program Jamkrindo adalah perjalanan usaha kuliner milik Narista Hastarini, pelaku UMKM asal Semarang, yang berhasil tumbuh dari usaha rumahan hingga mampu mengembangkan bisnisnya GBOB Snack and Catering.

Narista, menuturkan, awal mula usahanya dirintis pada masa pandemi. Di tengah kondisi ekonomi yang menantang, ia dan keluarga melihat peluang di sektor kuliner hingga mengembangkan usaha dessert rumahan, khususnya produk mille crepes.

Namun pada fase awal, usaha tersebut masih menghadapi tantangan utama yang umum dialami UMKM-K, yakni keterbatasan permodalan dan belum memiliki kesiapan untuk mengakses pembiayaan perbankan.

Melalui pendampingan Jamkrindo, Narista memperoleh dukungan permodalan awal melalui Program Pinjaman Kemitraan sebesar Rp20 juta yang dimanfaatkan untuk memperbaiki dapur produksi dan melengkapi peralatan usaha.

Jamkrindo juga memberikan pendampingan berkelanjutan melalui pelatihan manajemen usaha, pengelolaan produksi, keamanan pangan, hingga pemasaran digital, yang mendorong usaha Narista semakin berkembang dan adaptif mengikuti tren produk.

Seiring meningkatnya skala usaha dan penguatan kapasitas manajemen, pada tahun 2025 Narista mulai melakukan ekspansi dengan memperoleh Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) yang dijamin oleh Jamkrindo.

Keberhasilan Narista tersebut menjadi bukti, bahwa UMKM-K yang sebelumnya belum bankable dapat naik kelas dan lebih siap mengakses pembiayaan formal secara berkelanjutan.

Selain mendukung UMKM-K sektor kuliner, Jamkrindo juga membantu pelaku usaha agar dapat mengikuti tender proyek pemerintah melalui layanan penjaminan.

Dalam industri konstruksi, kredibilitas dan kemampuan memenuhi persyaratan jaminan menjadi faktor penentu untuk memenangkan proyek, khususnya proyek strategis pemerintah. Di tengah kebutuhan tersebut, Jamkrindo hadir sebagai mitra penjaminan yang memberikan kepastian dan memperkuat kepercayaan pemberi kerja kepada pelaku usaha.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur PT Valentara Sarana Raya Triyanto Dwi Hastanto, perusahaan konstruksi yang bergerak di bidang pembangunan infrastruktur sipil seperti jembatan, jalan layang, fly over, dan underpass.

Ia mengakui, bahwa keberadaan Jamkrindo telah menjadi solusi penting bagi perusahaannya dalam mendukung kelancaran partisipasi pada berbagai proyek strategis. Selama tiga tahun terakhir, Triyanto merasa terbantu oleh kehadiran Jamkrindo melalui berbagai produk yang dimiliki seperti suretybond dan kontra bank garansi.

“Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi, kami membutuhkan jaminan yang kredibel untuk dapat dipercaya mitra dan pemberi kerja. Bagi kami, pelayanan Jamkrindo selama ini sangat responsif dan mampu mendukung kelancaran bisnis kami,” ujar Triyanto.***

PUPR Tegur PKL, Sampah Kulit Durian Penuhi Drainase Jalan Arifin Achmad

Sat, 07 Mar 2026 21:39:36 +0700

PEKANBARU - Sejumlah pedagang di sepanjang Jalan Arifin Ahmad, mendapat peringatan usai didapati membuang sampah ke dalam drainase jalan tersebut.

Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, melakukan Dinas PUPR setempat memberikan peringatan agar pedagang tidak lagi membuang sampah ke dalam parit.

"Sampah kulit-kulit durian itu dibuang ke dalam parit. Kami sudah tegur pedagang di sana," kata Plt Kepala Dinas PUPR Kota Pekanbaru, Edward Riansyah, Sabtu (7/3/2026).

Ia menuturkan, bahwa pihaknya mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa drainase di sepanjang Jalan Arifin Ahmad alami penyumbatan akibat banyaknya sampah durian yang di buang sembarangan.

Pihaknya pun langsung menerjunkan pasukan kuning untuk mengangkut seluruh sampah yang memenuhi drainase Jalan Arifin Ahmad.

"Tadi tim lagi pembersihan rutin di Sudirman, kemudian ada laporan masuk, makanya kami langsung turun ke Arifin Ahmad. Banyak kulit durian yang dibuang ke parit," jelas Edu, sapaan akrabnya.

Ia memastikan beberapa pedagang di sepanjang ruas jalan itu sudah mendapatkan teguran. Mereka diingatkan untuk tidak lagi membuang sampah ke dalam parit.

Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Satpol PP Kota Pekanbaru terkait hal ini. Jika pedagang masih membandel, tentu Satpol PP yang akan melakukan penindakan ke depannya.

Edu juga mengimbau kepada para pedagang di sana supaya jangan lagi membuang sampah ke dalam drainase. Hal itu dapat membuat penyumbatan drainase dan bisa menyebabkan banjir.

"Normalisasi drainase ini rutin kita lakukan, setiap hari kita turun ke sejumlah titik untuk pembersihan. Ini juga bagian dari upaya penanganan banjir," pungkasnya.***

43 Calon Pengantin Daftar Program Nikah Gratis Pemko Pekanbaru

Tue, 04 Nov 2025 21:26:56 +0700

PEKANBARU- Pemerintah Kota Pekanbaru mencatat, per tanggal 2 November 2025, sudah 43 pasang calon pengantin yang mendaftar dalam program nikah massal gratis

Wali Kota Pekanbaru, H Agung Nugroho SE MM, mengatakan, nikah massal gratis sesuai jadwal akan dilaksanakan pada 7 Desember mendatang, di komplek Mal Pelayanan Publik (MPP) Jalan Jenderal Sudirman.

"Masih ada waktu satu bulan lagi. Sekarang sudah lebih 40 calon pasangan pengantin yang mendaftar," ungkapnya, Senin (3/11/2025).

Di waktu yang tersisa, Agung, mengimbau, calon pengantin yang ingin menikah di tahun ini supaya bisa memanfaatkan program nikah massal gratis yang ditaja Pemko Pekanbaru.

"Tentu kita harapkan bagaimana calon Pasutri memanfaatkan momen ini," ucapnya.

Dalam program tersebut, Pemko menggratiskan biaya pengurusan administrasi, biaya bimbingan pra nikah, serta biaya tes kesehatan dan pengobatan bagi calon pengantin.

Kemudian gratis foto prewedding, pakaian pengantin, make up artis, dekorasi tempat akad nikah dan pelaminan, serta foto dan dokumentasi.

Selanjutnya, ada voucher menginap di hotel dan undian umrah gratis bagi pasangan yang beruntung. Prosesi pernikahan akan disaksikan langsung oleh Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru.

"Jadi banyak sekali yang didapat calon Pasutri peserta nikah massal gratis," tutupnya.

Kepala Bagian Kesra Setdako Pekanbaru H Tri Sepna Saputra S.STP M.Si menambahkan, 43 calon pasutri yang sudah mendaftar tersebar di 13 kecamatan.

Pendaftar terbanyak berasal dari Kecamatan Tenayan Raya, Tuah Madani dan Kecamatan Senapelan masing-masing 7 calon pasutri, disusul Kecamatan Binawidya 6 calon pasutri.

Selanjutnya dari Kecamatan Marpoyan Damai 3 calon pasutri, serta Kecamatan Kulim, Sail, Rumbai, Rumbai Timur dan Kecamatan Payung Sekaki masing-masing 2 calon pasutri.

"Kemudian Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru Kota dan Limapuluh masing-masing 1 calon pasangan," papar Putra.

Selain pelaksanaan Nikah Massal gratis, pemerintah kota Pekanbaru juga melaksanakan kegiatan Sidang Isbat Nikah gratis Hingga tanggal 03 september 2025, Sidang Isbat Nikah Gratis yang diprogramkan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, didaftar lebih dari 200 pasangan suami istri (pasutri).

Walikota Pekanbaru H Agung Nugroho SE MM mengatakan, di program ini Pemko Pekanbaru hanya menyiapkan kuota untuk 100 pasutri.

"Target kami 100 tahun ini. Tapi sidang isbat ini banyak digemari. Saat ini yang mendaftar sudah sampai 200 lebih," ungkapnya, Senin (3/11/2025).

Mengingat banyaknya pendaftar, Pemko Pekanbaru melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terpaksa harus melakukan seleksi untuk menetapkan 100 pasutri yang nantinya terpilih untuk mengikuti Sidang Isbat Nikah Gratis.

"Sekarang tahap verifikasi agar pelaksanaan program bisa sesuai aturan yang berlaku, misalnya melihat usia pernikahan, usia pasangan dan sebagainya," tegas Agung.

Disampaikannya, Sidang Isbat Nikah Gratis merupakan upaya Pemko Pekanbaru untuk membantu mempermudah warga dalam mengurus administrasi kependudukan (adminduk) seperti Kartu Keluarga (KK).

Sebab, terang Agung, warga atau pasutri yang telah menikah secara agama namun belum memiliki buku nikah dan terdaftar di negara, mereka tidak bisa mengurus adminduk sehingga berdampak terhadap anak.

"Jadi, ini bagaimana menolong anak-anak Kota Pekanbaru yang tidak masuk ke dalam KK, karena orang tuanya belum mengurus administrasi kependudukan, karena belum ada buku nikah resmi," ucapnya.

"Maka kami fasilitasi, agar para pasangan yang menikah tapi belum memiliki buku nikah, bisa mengikuti program Sidang Isbat Nikah Gratis dan ini akan dilaksanakan terus untuk membantu warga," tutup Agung menambahkan.***

Diguyur Hujan, Pelaksanaan MTQ ke-57 Pekanbaru Meriah

Mon, 03 Nov 2025 21:28:12 +0700

PEKANBARU- Hujan yang mengguyur saat pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-57 tingkat Kota Pekanbaru, tak menyurutkan semangat warga dan pemerintah setempat tetap melaksanakan kegiatan yang ditaja diKawasan Purna MTQ, Minggu (2/11/2025) malam.

Selain menjadi ajang perlombaan seni baca Alquran, kegiatan itu juga diramaikan dengan berbagai lomba dan pameran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang dihadiri langsung Gubernur Riau, Abdul Wahid.

Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, yang menjemput langsung kedatangan Gubri di lokasi acara menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan pimpinan Provinsi Riau terhadap berbagai program Pemko Pekanbaru, termasuk kegiatan MTQ tersebut.

“Kehadiran bapak gubernur menandakan MTQ Pekanbaru sudah naik kelas. Ini bukti bahwa syiar Islam dan semangat kebersamaan di Pekanbaru terus tumbuh,” ujar Wako Agung dalam kata sambutannya.

Orang nomor satu di Pekanbaru itu mengatakan, MTQ ke-57 menjadi wujud kolaborasi antara Pemko dan masyarakat dalam memeriahkan syiar Islam.

Kemudian juga untuk meningkatkan perekonomian daerah melalui sektor UMKM. Meski sempat diguyur hujan, suasana malam pembukaan MTQ tetap berlangsung penuh semangat dan haru.

Momentum paling mengharukan pada malam pembukaan terjadi ketika Wali Kota Agung Nugroho menolak menggunakan payung saat menyampaikan sambutannya di tengah hujan deras. Bahkan, Agung, menolak halus saat ajudan itu berniat memayunginya.

“Mungkin payungnya diawaskan saja. Saya ingin merasakan guyuran hujan bersama masyarakat. Meski hujan, suasananya luar biasa hangat karena kita menyaksikan suksesnya pembukaan MTQ tahun ini,” ucapnya di tengah guyuran hujan,” ucapnya, usai menepis tangan ajudan yang hendak memayunginya.

Aksi spontan Wako Agung itu menjadi simbol kedekatan antara pemimpin dan rakyat. Wakil Wali Kota Markarius Anwar hingga Gubernur Riau Abdul Wahid pun ikut berdiri tanpa payung di tengah hujan, menegaskan kebersamaan dan solidaritas di momen bersejarah tersebut. Pada malam itu, masyarakat juga akan disuguhkan penampilan istimewa dari penyanyi Rian D’Masiv.

“Mudah-mudahan hujan segera reda Agar, kita bisa bernyanyi bersama-sama,” ujar Agung disambut tepuk
tangan pengunjung.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Riau, Abdul Wahid, turut menyampaikan apresiasinya terhadap pelaksanaan MTQ Pekanbaru.

Ia memuji semangat masyarakat yang turut serta dalam pawai taaruf, yang diikuti lebih dari 30 ribu peserta.

“Pekanbaru ini wajahnya Provinsi Riau. Riau akan maju jika Pekanbaru maju," katanya.

Karena itu, Pemprov Riau berkomitmen berkolaborasi menata Pekanbaru ini. Salah satunya dengan menjadikan kawasan Purna MTQ sebagai Islamic Center. Nantinya, keberadaan Islamic Center diharapkan dapat menjadi destinasi wisata religi yang menarik bagi masyarakat dan wisatawan. Apalagi, Pekanbaru adalah kota jasa.

"Semakin banyak kegiatan dan event yang menarik, semakin besar pula potensi peningkatan ekonomi daerah,” ujar Wahid.

Ia juga memuji kemeriahan MTQ tahun ini yang tak hanya menonjolkan lomba tilawah, tetapi juga
menggabungkan unsur budaya dan ekonomi rakyat.

“Banyak rangkaiannya, tak hanya seni suara tapi juga menonjolkan budaya dan berbagai UMKM. Meski cuaca hujan, semangat masyarakat luar biasa. MTQ ini kelasnya sudah seperti tingkat provinsi,” tambahnya.

Rangkaian kemeriahan MTQ ke-57 Kota Pekanbaru ini sebenarnya telah dimulai sejak pagi hari nya yakni pelaksanaan pawai MTQ yang berlangsung penuh semarak.

Puluhan ribu orang memadati Jalan Jendral Sudirman, Kota Pekanbaru pada momen Pawai Taaruf MTQ Tingkat Kota Pekanbaru tahun 2025, Minggu (2/11/2025).

Mereka tumpah ruah untuk mengikuti rangkaian pawai ini.Rombongan yang ikut pawai taaruf bukan hanya para kafilah dari seluruh kecamatan. Setiap kecamatan menurunkan sekitar 500 peserta, ditambah perwakilan dari OPD, instansi pemerintah, dan lembaga pendidikan.

Ribuan warga berjejer di sepanjang jalan untuk menyaksikan iring-iringan penuh warna yang menjadi simbol persatuan dan syiar Islam di Kota Pekanbaru.

Mereka secara bergantian mengikuti pawai yang dimulai dari komplek Mal Pelayanan Publik (MPP) Pekanbaru. Rombongan dari 15 kecamatan satu persatu menghadirkan pertunjukan dalam pawai taaruf.

Kebanyakan rombongan menampilkan pertunjukan seni budaya yang menunjukkan keberagaman warga Kota Pekanbaru.

Ada pertunjukan seni seperti gandang tasa, reog ponorogo hingga kuda lumping.Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho menyapa langsung peserta rombongan pawai taaruf dari seluruh kecamatan. Ia mengapresiasi para kafilah dan rombongan yang ikut ambil bagian dalam pawai taaruf.

"Kami dari pemerintah kota sangat mengapresiasi para kafilah dan rombongan yang ikut dalam pawai kali ini," paparnya.

Agung dalam pawai taaruf didampingi Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar dan Pj Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Zulhelmi Arifin. Ada juga hadir perwakilan dari Pemerintah Provinsi Riau dan Forkopimda Kota Pekanbaru.

"Jadi momen MTQ kali ini, kita gelar semarak, sehingga masyarakat bisa datang menyaksikannya,"
jelasnya.

Pelaksanaan MTQ ke-57 Tingkat Kota Pekanbaru tahun ini merupakan Perpaduan antara syiar Islam, seni budaya Melayu, dan semangat kebersamaan sehingga menjadikan MTQ ke-57 bukan sekadar lomba tilawah, melainkan perayaan kebudayaan dan spiritualitas warga Pekanbaru.

Total peserta mencapai 399 orang, terdiri dari 210 peserta putra dan 189 peserta putri yang mewakili 15 kecamatan di Kota Pekanbaru. MTQ tahun ini memperlombakan 26 cabang.

Mulai dari tilawah anak, remaja, dan dewasa; qiraat mujawad dan murotal; tahfiz Qur’an 1 hingga 30 juz; makalah karya tulis ilmiah Al-Qur’an; kaligrafi berbagai kategori (naskah, mushaf, dekorasi, digital, kontemporer); syarhil dan fahmil Qur’an; hafalan 100 dan 500 hadis; serta tafsir Al-Qur’an dalam bahasa Indonesia, Arab, dan Inggris.

Perlombaan digelar di sejumlah lokasi, seperti Astaka utama (tilawah remaja dan dewasa, qiraat mujawad, hadroh, nasyid, rebana, marawis, dan lomba anak-anak TK), Masjid Nurus Sallam (tilawah anak, cacat netra, tartil, qiraat murotal), Masjid Rahmat (tahfiz Qur’an 1-30 Juz), SMP Madani (makalah karya tulis ilmiah Qur’an), MDA Nurussalaam (kaligrafi), MTsN 3 (syarhil dan fahmil Qur’an), dan Masjid Al Mubassirin (hafalan 100 & 500 hadis serta tafsir Al-Qur’an).***

Komitmen Bangun Infrastruktur, Pemko Pekanbaru Targetkan Overlay 29 Ruas Jalan Tuntas Jelang Akhir Tahun

Wed, 22 Oct 2025 14:45:25 +0700

PEKANBARU- Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, berkomitmen untuk perbaikan dan peningkatan infrastruktur khususnya jalan.

Di bawah kepemimpinan Agung Nugroho - Markarius Anwar, perbaikan itu dilakukan dengan sistem tambal sulam dan overlay atau pelapisan ulang aspal di 29 ruas jalan yang ditargetkan tuntas jelang akhir tahun 2025 ini.

Pekerjaan dikebut untuk tambal sulam dan overlay rusak jelang akhir tahun. Sejumlah ruas jalan sudah mulai dilakukan overlay sejak sebulan terakhir.

Pengaspalan juga sudah dimulai di ruas Jalan Belimbing, Lion, dan Jalan Garuda pada, Senin (29/9/2025), yang dipantau langsung orang nomor satu di Pekanbaru, Agung Nugroho.

Agung, mengimbau, masyarakat bisa mencari jalan alternatif selama proses perbaikan berlangsung. Kemudian, juga bersabar sampai pekerjaan itu tuntas dan jalan bisa kembali digunakan

"Kami mohon pengertian warga, pekerjaan ini untuk kenyamanan bersama agar jalan aman dilalui," kata Agung Nugroho.

Pemerintah Kota Pekanbaru, di 2025 ini mengalokasikan anggaran yang cukup besar mencapai Rp200 miliar untuk perbaikan infrastruktur.

"Untuk infrastruktur, kami kira cukup banyak dialokasikan oleh bapak walikota. Saya kira hampir sekitar Rp200 miliar untuk jalan-jalan berlubang, penanganan banjir, sekolah-sekolah yang rusak," tambah Penjabat Sekretaris Daerah Kota (Pj Sekdako) Pekanbaru Dr.Tr H Zulhelmi Arifin S.STP M.Si.

Ia menyampaikan, anggaran perbaikan infrastruktur ratusan miliar itu sebagai bentuk komitmen Walikota H Agung Nugroho SE MM, agar pembangunan yang dilakukan pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

"Jadi, kami kira kebijakan APBD sekarang ini lebih banyak berpihak pada rakyat," tegasnya.

Di samping itu, terang Ami, sapaan Zulhelmi Arifin, Wali Kota Agung Nugroho juga memberikan perhatian khusus di bidang pendidikan dengan kembali mengalokasikan bantuan beasiswa.

"Untuk bantuan beasiswa, bapak walikota juga sudah menganggarkan di APBD," tutupnya.

Seperti diketahui, untuk perbaikan infrastruktur jalan, tahun ini terdapat sebanyak 151 ruas jalan yang tersebar di 15 kecamatan di wilayah setempat yang jadi target perbaikan dengan sistem tambal sulam

"Sudah ada 11 ruas jalan mulai pekerjaan overlay. Sudah ada yang masuk base," kata Plt Kepala Dinas PUPR Kota Pekanbaru, Edward Riansyah, Rabu (8/10).

Adapun 11 ruas jalan yang sudah mulai dilakukan perbaikan diantaranya Jalan Srikandi, Jalan Lobak, Jalan Lion, Jalan Lion, Jalan Belimbing, Jalan Garuda, Jalan Pembina IV, Tengku Mahmud, Sekuntum Raya dan beberapa ruas lainnya.

Sementara itu, perbaikan juga dilakukan dengan tambal sulam jalan. Total sudah lebih dari 1.300 titik lubang yang dilakukan tambal sulam.

Total ada 29 ruas jalan yang dibenahi secara overlay hingga akhir tahun 2025. Ruas jalan tersebut yakni Jalan Serayu, Jalan Kulim, Jalan Jendral, Jalan Angkasa dan Jalan Garuda.

Kemudian Jalan Samarinda, Jalan Melur, Jalan Cempaka, Jalan Pepaya dan Jalan Lili 1- Jalan Lili 2. Lalu Jalan Teratai, Jalan Lion - Garuda, Jalan Saus, Jalan Tegal Sari dan Jalan Unggas.

Ada juga perbaikan overlay di Jalan Embun Pagi, Jalan Bangau Sakti, Jalan Garuda Ujung, Jalan Srikandi dan Jalan Sekuntum. Lalu Jalan Rajawali, Jalan T. Mahmud II, Jalan Merpati Sakti, Jalan Teladan dan Jalan Belimbing.

Perbaikan jalan berlanjut di Jalan Mandala, Jalan Bawal dan Jalan Pembina IV. Ada juga proyek pembangunan Jalan Taman Simpang Arifin untuk mengurangi kemacetan di Jalan Jendral Sudirman.(Advertorial).

Agung- Markarius Luncurkan Kebijakan Bersentuhan Langsung dengan Masyarakat

Wed, 03 Sep 2025 20:24:53 +0700

PEKANBARU- Genap 100 hari sejak dilantik pada 20 Februari 2025, pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho dan Markarius Anwar (AMAn), menunjukkan gebrakan nyata dalam memimpin ibu kota Provinsi Riau.

Pada masa pemerintahannya, Agung Nugroho-Markarius Anwar, telah meluncurkan berbagai kebijakan- kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.

Mulai dari penurunan tarif parkir, perbaikan jalan berlubang, penanganan banjir, penanganan persoalan sampah, penertiban tiang reklame, Pekanbaru cinta alquran, Inovasi Layanan Administrasi Kependudukan Keliling di Kota Pekanbaru dan masih banyak yang lainnya.

Kebijakan penurunan tarif ini diatur melalui Peraturan Wali Kota (Perwako) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

"Langkah ini dilakukan untuk memastikan pelayanan parkir di Kota Pekanbaru menjadi lebih tertib, terjangkau, dan memberikan kenyamanan yang lebih baik bagi masyarakat," ujar Agung Jumat (30/5/2025).

Sebagai wujud komitmen yang kuat dalam menangani permasalahan infrastruktur, khususnya perbaikan jalan rusak, Pemerintah Kota Pekanbaru menetapkan perbaikan jalan sebagai prioritas utama.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru, hingga saat ini tercatat sebanyak 2.308 titik jalan berlubang di berbagai wilayah kota.

Dalam rangka mempercepat penanganan, pemerintah telah berhasil memperbaiki sebanyak 533 titik jalan, yang berarti sekitar 23,09% dari total permasalahan jalan telah terselesaikan secara terukur dan bertahap.

"Pemerintah Kota Pekanbaru menegaskan bahwa proses perbaikan infrastruktur jalan akanterus dilaksanakan secara berkesinambungan, dengan tetap memperhatikan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah, demi meningkatkan kenyamanan, keselamatan, serta mobilitas seluruh lapisan masyarakat di Kota Pekanbaru," tambah Agung.

Bukan hanya itu, pasangan pemimpin Kota Pekanbaru itu juga meluncurkan program Pekanbaru cinta alquran yang merupakan program Pemerintah Kota Pekanbaru yang bertujuan menciptakan generasi cinta Al-Quran dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat.

Melalui pembinaan yang dilaksanakan di lingkungan sekolah, tempat kerja, hingga masyarakat umum. Program ini diharapkan dapat membentuk generasi yang tidak hanya mahir membaca Al-Quran, tetapi juga mampu mengamalkan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya dalam kehidupan sehari-hari.

Selanjutnya, juga diluncurkan Mobil AMAN (Administrasi Mudah, Amanah, dan Nyaman) sebagai inovasi layanan administrasi kependudukan keliling yang diinisiasi oleh Pemerintah Kota Pekanbaru untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan tanpa harus datang ke kantor pemerintahan. Layanan ini menyediakan kemudahan akses pengurusan berbagai dokumen administrasi, seperti perekaman dan pencetakan KTP elektronik (KTP-el), Kartu Identitas Anak (KIA), Kartu Keluarga (KK), serta akta kelahiran, perkawinan, kematian, dan surat pindah dalam format PDF.Selain itu, layanan ini juga mencakup aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).

"Dengan konsep jemput bola, Mobil AMAN secara aktif menjangkau masyarakat di daerah terpencil atau wilayah dengan akses terbatas, sehingga meningkatkan kesadaran dan memudahkan pengurusan administrasi kependudukan bagi masyarakat," sebut Agung lagi.

Ada juga Mobil Pak AMAN yang merupakan program inovatif yang digagas oleh Pemerintah Kota Pekanbaru untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan bahan pangan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.

Melalui mobil keliling ini, berbagai kebutuhan pokok seperti beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), telur, minyak goreng, cabai, serta sembako lainnya didistribusikan langsung kepada masyarakat. Program ini merupakan hasil sinergi antara Pemko Pekanbaru, Bulog, dan Badan Pangan Nasional, yang bertujuan tidak hanya menyediakan pangan murah, tetapi juga menjaga kestabilan harga di pasar.

Tak kalah menarik, Agung- Markarius, juga menggratiskan tiket bus TMP kepada siswa untuk mendukung dunia pendidikan dan mempermudah akses transportasi.

Program ini dirancang untuk memfasilitasi siswa agar dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan aman, nyaman, dan tanpa biaya transportasi yang berlaku untuk seluruh siswa tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang terdaftar di sekolah- sekolah wilayah Kota Pekanbaru.

Untuk menggunakan layanan ini, siswa hanya perlu menunjukkan kartu pelajar dari sekolah masing-masing atau mengenakan seragam sekolah.

Kemudian, gerakan serbu sampah, yang merupakan salah satu langkah yang diambil oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Upaya menuntaskan permasalahan sampah yang selama ini menjadi perhatian masyarakat. Gerakan ini dicanangkan sebagai bagian dari program 100 hari kerja dengan tujuan utama mewujudkan Pekanbaru yang bersih, indah, dan bebas sampah melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, camat, lurah, operator pengangkutan sampah, serta seluruh lapisan masyarakat.

Fokus utama dari gerakan ini adalah mengangkutsampah-sampah yang menumpuk di jalanan maupun di Tempat Penampungan Sementara (TPS), serta membersihkan aliran sungai agar dapat berfungsi secara optimal sebagai penampung dan pengalir air hujan. Inisiatif ini juga selaras dengan Gerakan Nasional Indonesia Bersih yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Sebagai wujud komitmen bersama dalam pengelolaan sampah yang bersih, transparan, dan akuntabel, Pemerintah Kota Pekanbaru bekerja sama dengan Kepolisian Resor Kota Pekanbaru berhasil mengungkap praktik pengelolaan sampah ilegal serta pungutan liar retribusi sampah.

Selanjutnya ada pula kegiatan Festival Kreatif Budaya Melayu yang merupakan ajang kolaboratif yang bertujuan memadukan pelestarian tradisi Melayu, pengembangan kreativitas, serta peningkatan kepedulian terhadap lingkungan.

Melalui berbagai kegiatan seperti pertunjukan seni tari dan musik tradisional, lomba berbalas pantun bertema pelestarian alam dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), serta bazar kuliner khas Melayu, festival ini menjadi wadah bagi seniman, pelaku UMKM, dan masyarakat umum untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya.

Pada saat memimipin itu pasanga Agung- Markarius juga sudah melakukan penanaman sebanyak 15.000 batang pohon dan jagung pipil di lahan seluas 11 hektare di Kota Pekanbaru merupakan implementasi nyata dari komitmen Pemerintah Kota Pekanbaru dalam mendukung pelestarian lingkungan sekaligus mewujudkan swasembada pangan daerah.

Penertiban Tiang Reklame Ilegal juga tak luput dari program yang dilakukan di masa kepemimpinannya.Tindakan tegas ini merupakan bagian dari strategi Pemerintah Kota Pekanbaru untuk mewujudkan kawasan kota sebagai zona hijau yang bebas dari reklame ilegal, sehingga ruang publik menjadi lebih nyaman, aman, dan menarik bagi masyarakat maupun pengunjung. Upaya ini juga mendapat apresiasi dari Kementerian Kehutanan, yang secara langsung menyampaikan dukungannya terhadap langkah Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menjadikan kawasan tersebut sebagai jalur hijau.

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Pekanbaru juga dilalikan sebagai upaya untuk memperindah wajah kota, menciptakan lingkungan yang representatif, serta menegaskan identitas budaya melalui elemen visual yang khas, yang dilaksanakan melalui revitalisasi ornamen dan dekorasi taman kota. Program ini mencakup pengecatan dan pencahayaan pada Signtext Kota Pekanbaru Bertuah, pengecatan dan pencahayaan Tugu Payung, pencahayaan Tugu Adi Pura, penataan area Tugu Selais, perbaikan air mancur, dan penataan taman.

Selain itu, revitalisasi juga dilakukan di Taman Rumah Singgah Tuan Kadi melalui pengecatan bangku taman dan fasilitas lainnya, pengecatan 200 pot bunga di dua ruas jalan utama, yaitu Jalan Sudirman dan Jalan Arifin Ahmad, serta pemasangan lampu taman di RTH Putri Kaca Mayang. Seluruh program tersebut memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat citra Kota Pekanbaru sebagai kota yang indah, ramah, dan berbudaya.

Pengalihan pengelolaan sampah dari pihak ketiga ke LPS tingkat kecamatan dan kelurahan.

Dalam upaya Penanggulangan Banjir Pekanbaru, Pemerintah Kota Pekanbaru secara intensif melaksanakan program normalisasi gorong-gorong sebagai salah satu Upaya strategis dalam penanggulangan banjir di wilayah Kota Pekanbaru. Salah satu langkah yang ditempuh adalahmelakukan pembongkaran terhadap bangunan liar yang berdiri di atas maupun menutupi gorong-gorong, mengingat bangunan-bangunan tersebut terbukti menghambat aliran air dan memperparah terjadinya genangan saat hujan deras. Langkah ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menjaga kebersihan dan fungsi goronggorong guna menciptakan lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, dan bebas banjir.

Dunia Melayu Dunia Islam (DMDI) Kota Pekanbaru merupakan organisasi yang berperan sebagai wadah pemersatu umat Melayu-Islam dengan tujuan memperkuat nilai-nilai budaya dan agama serta mendorong kerjasama dalam berbagai bidang pembangunan, seperti ekonomi, pendidikan, budaya, dan dakwah Islamiah. Sebagai mitra strategis pemerintah daerah, DMDI aktif melestarikan warisan budaya Melayu dan Islam sekaligus mendukung pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat setempat.

Pemerintah Kota Pekanbaru berkomitmen penuh mendukung Program Sekolah Rakyat sebagai langkah strategis dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kota Pekanbaru. Melalui program ini, anakanak dari keluarga miskin dan rentan memperoleh akses pendidikan berkualitas serta keterampilan hidup untuk mendukung kemandirian mereka di masa depan. Pada tahun ajaran 2025/2026, tercatat sebanyak 55 calon siswa akan mengikuti pembelajaran yang untuk sementara dilaksanakan di Sentra Abiseka, Jalan Sekolah Rumbai, Gedung Kemensos.

Pemerintah Kota Pekanbaru juga mempercepat Pembangunan Rumah Layak Huni Jelang HUT ke-241Sebagai bentuk komitmen kepemimpinan dalam meningkatkan kualitas hidup warga, Pemerintah Kota Pekanbaru terus mendorong percepatan pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) bagi masyarakat yang membutuhkan. Program ini dilaksanakan secara terintegrasi, melibatkan sinergi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas Perkim, Dinas PUPR, DLHK, dan Damkar.

Penanganan Rumah Layak Huni (RLH) kepada Irda (52) ditargetkan rampung dan siap dihuni kembali menjelang Hari Ulang Tahun ke-241 Kota Pekanbaru pada 23 Juni mendatang. Pada tahun ini, ditargetkan pembangunan 42 unit RLH baru serta rehabilitasi 12 unit rumah lainnya.(Advertorial).

Disanksi tak Terima Tunjangan Selama Sebulan, 11 ASN Pemko Pekanbaru Terjaring Razia di Kedai Kopi Berasal dari Lima OPD

Thu, 30 Oct 2025 14:51:42 +0700

PEKANBARU-Pemerintah Kota Pekanbaru sudah menerima laporan dari Satpol PP Provinsi Riau terkait 11 ASN Pemko yang terjaring razia sedang nongkrong di kedai kopi saat jam kerja beberapa hari lalu.

Asisten Administrasi Umum Setdako Pekanbaru, Syamsuwir, menjelaskan, 11 ASN tersebut berasal dari 5 Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemko Pekanbaru.

"Ya benar, 11 ASN itu dari 5 OPD. Sanksinya sudah kita proses," singkat Syamsuwir, Kamis,(30/10), malam.

Kepala BKP-SDM Kota Pekanbaru, Samto, membenarkan, sudah menerima laporan terkait 11 ASN Pemko yang terjaring razia itu.

Namun, dia, enggan merinci nama- nama dan dari OPD mana saja 11 ASN itu.

Dia hanya menerangkan terkait sanksi yang diberikan yakni hukuman disiplin atau teguran tertulis dengan konsekuensi tidak menerima tunjangan selama satu bulan.

" Sanksinya hukuman disiplin berupa teguran tertulis dari kepala OPD masing- masing. Dengan konsekuensi tidak menerima tunjangan selama satu bulan untuk memberikan efek jera dan sebagai atensi bagi ASN lain," kata Samto.

Sebelumnya, Asisten Syamsuwir, sempat berang dengan kejadian tersebut menyatakan ASN yang terjaring razia di kedai kopi saat jam kerja itu melanggar integritas

"Orang- orang seperti ini harus disanksi karena melanggar integritas. Padahal kami di Pemko Pekanbaru sedang menggalakkan untuk peningkatan integritas di kalangan ASN, tapi mereka malah melanggarnya," tegas Syamsuir, Senin,(27/10).

Setakat ini, Syamsuwir, menerangkan, masih menunggu laporan dari pihak Satpol PP Provinsi Riau, terkait siapa saja dan dari OPD mana 11 orang yang terjaring tersebut.

" Kami akan panggil secara khusus, menanyakan, apa kepentingan ASN itu di kedai kopi saat jam kerja. Kedai kopi itu bukan tempat bekerja seorang ASN, tetapi harus di kantor. Apapun alasannya, seorang ASN tidak boleh membawa urusan kerja ke sana. Tempat kerja soerang ASN sudah ditentukan, bukan di kedai kopi," tegasnya.

Ke depan, Syamsuwir, mengatakan, akan mengerahkan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru untuk turun merazia ASN yang sedang berada di kedai kopi atau di tempat lain seperti di toko, mall dan lainnya saat jam kerja.

" Bukan hanya di kedai kopi saja, ASN juga dilarang berada di tempat lain seperti di toko, kedai atau tempat lain saat jam kerja. Yang namanya jam kerja ASN, ya harus bekerja bukan di tempat lain. Itulah yang dikatakan ASN tak punya integritas. Kecuali sedang menjalankan perintah pimpinan," jelas Syamsuwir.***

Minat Warga Bergabung ke LPS Baru 60 Persen, Camat dan Lurah Diminta Berperan Aktif

Thu, 30 Oct 2025 16:45:23 +0700

PEKANBARU- Berdasarkan pendataan dan laporan yang diterima Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru, baru 60 persen keterlibatan masyarakat yang mau bergabung ke Lembaga Pengelola Sampah (LPS).

Pelaksana Tugas Kepala DLHK Pekanbaru, Reza Aulia Putra, mengatakan, setelah ditelusuri, LPS menyatakan persoalan itu terjadi karena kurangnya dukungan dari para RT dan RW yang berada di bawah pengawasan lurah dan camat.

Penyebab lain, karena masih minimnya kesadaran soal sampah yakni dengan cara membuangnya di sembarang tempat.

" Iya. Baru 60 persen warga Pekanbaru yang bergabung memanfaatkan jasa LPS dalam hal pengangkutan sampah. Setelah kami telusuri penyebabnya, LPS melaporkan ke kami rata- rata persoalan itu muncul karena LPS belum didukung penuh oleh RT dan RW nya," kata Reza Aulia, Kamis,(30/10/2025).

Dia, menerangkan, Surat Keputusan (SK) terkait LPS dikeluarkan oleh camat, sedangkan DLHK Pekanbaru adalah OPD yang mengeluarkan izin operasional pergerakan armada angkutan sampah.

Karena sejauh ini minat masyarakat dalam menggunakan jasa angkutan LPS itu rendah, maka DLHK Pekanbaru akan mengevaluasi persoalan itu dari dua sisi.

Pertama, dari sisi mobil pengangkut, apakah mereka sudah efektif bekerja, Sebab bisa saja dalam praktik di lapangan ada warga yang merasa sampahnya belum diangkut akibat kurangnya data dari LPS itu sendiri.

" Kami akan evaluasi dari dua sisi. Pertama dari sisi mobil angkutan dan yang kedua dari sisi kinerja LPS itu. Hasil evaluasi itulah nanti yang akan kami laporkan ke walikota termasuk ke camat dan lurahnya masing- masing," tegas Reza.

Disinggung, apakah rendahnya minat masyarakat bergabung ke LPS karena pola angkutan sampah yang belum seperti yang diharapkan warga atau karena tarif pengangkutan yang diterapkan dirasa memberatkan, Reza, membantahnya.

" Kalau dikatakan tarif memberatkan, warga tak mampu yang diterangkan melalui SKTM dari OPD terkait, digratiskan untuk pengangkutan sampahnya. Jadi kalau sudah begitu berarti kesadaran masyarakatnya yang masih kurang karena sudah terlalu nyaman dengan kondisi membuang sampah sembarangan. Tapi sekarang kami tak tinggal diam, akan rutin menggelar razia," jelas Reza.

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setdako Kota Pekanbaru, Masykur Tarmizi, memerintahkan para camat dan lurah pro aktif untuk menangani persoalan sampah.

Sebab, menurutnya saat ini sampah di beberapa titik tertentu sudah mulai terlihat menumpuk. Hal itu membuktikan, pengangkutan sampah ke sumber sampah atau ke rumah warga belum begitu maksimal.

" Belum maksimalnya pengangkutan sampah itu karena ada indikasi karena tidak semua masyarakat Kota Pekanbaru bergabung dengan LPS. Makanya kami perintahkan camat dan lurah berperan aktif mengarahkan masyarakat untuk bergabung ke LPS. Karena pengangkutan sampah yang resmi diakui pemerintah adalah melalui LPS. Jadi, kalau ada masyarakat yang tidak bergabung ke LPS, sampahnya siapa yang mengangkut? Bisa jadi karea sampahnya tidak diangkut tapi dibuang di tepi jalanan. Atau diangkut lembaga ilegal tapi dibuang di sembarang tempat," kata Masykur.

Masykur, mengulang, meminta para camat dan lurah untuk memantau dan mengawasi masyarakat soal sampah. Artinya tidak ada lagi masyarakat yang tidak bergabung ke LPS.

" Inilah peran camat dan lurah yang kami minta. Dan itu juga merupakan hasil dari evaluasi terhadap kinerja LPS," tutup Masykur.***

DLHK Pekanbaru Tangkap 11 Pembuang Sampah di HR Soebrantas

Wed, 29 Oct 2025 20:40:52 +0700

PEKANBARU- Tim gabungan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru, mengamankan 11 warga pembuang sampah sembarangan di Jalan HR Soebrantas, Selasa (28/10) malam.

Selain harus menerima sanksi denda, belasan warga itu juga diminta membuat surat pernyataan agar tidak kembali mengulangi perbuatannya.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DLHK Kota Pekanbaru Reza Aulia Putra, mengatakan, penindakan yang dilakukan tim gabungan tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan masih adanya warga yang membuang sampah sembarangan.

" Iya ada 11 orang yang kami tangkap sedang membuang sampah sembarangan di Jalan HR Soebrantas dalam giat penertiban dan pengawasan sampah," kata Reza, Rabu,(29/10).

Penindakan yang dilakukan tim gabungan merupakan tindak lanjut dari laporan masih adanya warga yang membuang sampah sembarangan.

Razia serupa akan terus dilakukan tim gabungan untuk memastikan tidak ada lagi warga yang membuang sampah di sembarang tempat.

"Untuk itu, kita imbau kepada warga jangan lagi buang sampah sembarangan. Karena kami akan rutin melakukan penindakan di lapangan," ujarnya.

Seperti diketahui, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru sejak beberapa bulan terakhir sudah mulai memberdayakan Lembaga Pengelola Sampah (LPS) untuk mengangkut sampah di pemukiman dan jalan lingkungan.

Dengan pemberdayaan LPS, warga cukup menempatkan sampah di depan rumah masing-masing untuk kemudian diangkut oleh LPS. Bagi warga yang sampahnya tak kunjung diangkut, bisa membuat pengaduan atau laporan ke DLHK Kota Pekanbaru.***

Satpol PP Pekanbaru Bongkar 7 Lapak PKL di Jalan Bima

Thu, 30 Oct 2025 00:24:17 +0700

PEKANBARU- Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru, Rabu,(29/10), membongkar 7 bangunan liar yang kembali didirikan usai ditertibkan beberapa hari lalu di Jalan Bima, Kecamatan Binawidya, tepatnya di depan Rumah Sakit (RS) Prima.

Penertiban itu dipimpin Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Undang-Undang Daerah (PPUD),
Fakhrudin.

Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru, Yuliarso, mengatakan, kawasan tersebut sebelumnya sudah ditertibkan dari aktivitas pedagang dan bangunan liar tepatnya Rabu, (8/10), kemarin.

"Dalam penertiban sebelumnya ada 46 lapak yang kami bongkar. Tapi sekarang dibangun lagi, makanya ditertibkan ulang. Ada sekitar 7 lapak yang dibongkar tadi," kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, Yuliarso, Rabu,(29/10).

Yuliarso, mengimbau, Pedagang Kaki Lima (PKL) agar tidak berupaya kembali mendirikan bangunan di pinggiran Jalan Bima tersebut.

Sebab, saat ini, jalan itu sedang dalam tahap perbaikan berikut akan dibangun drainase di sana.

"Jadi kita harapkan para pedagang, supaya bisa memahami serta menertibkan diri masing-masing. Jangan menunggu kami harus represif, karena itu tidak baik," tegasnya.

Penertiban itu, sambung, Yuliarso, untuk kepentingan bersama yakni bagi penggunaan jalan agar nyaman, aman, tertib dan bersih lingkungan.

" Memang di situ tidak diperkenankan untuk berdagang,"imbuh Yuliarso.

Untuk memastikan tak ada lagi aktivitas pedagang dan pembangunan ulang bangunan liar itu, Satpol PP Pekanbaru bakal menempatkan personel di Jalan Bima.

"Kami akan menempatkan personel di sana untuk beberapa waktu ke depan. Paling tidak untuk mengingatkan PKL supaya tidak membangun lapak kembali di sana," tutup Yuliarso.

Plt Kepala Dinas PUPR Kota Pekanbaru, Edward Riansyah, membenarkan, di sepanjang bangunan liar itu memang akan dibuat drainase yang merupakan bagian dari perbaikan jalan di sana.

"Di sepanjang ini kita buat dulu drainase, kemudian dioverlay di Jalan Bima ini," terang Edu, sapaan akrab Plt Kadis itu.

Ada sekitar 170 meter di ruas jalan itu bakal dikerjakan. Mulai dari pembuatan drainase hingga overlay jalan.

"Langsung hari ini kita mulai perbaikan jalan. Kita targetkan 10 hari ini supaya bisa rampung," pungkasnya, Rabu,(8/10), kemarin.***

Pemilihan RT dan RW Serentak Pekanbaru Digelar Desember 2025

Mon, 27 Oct 2025 15:30:34 +0700

PEKANBARU- Pemilihan Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) di Kota Pekanbaru, dijadwalkan berlangsung serentak pada Desember 2025.

Walikota Pekanbaru Agung Nugroho, mengatakan jika penyusunan Peraturan Walikota (Perwako) yang akan mengatur tentang RT dan RW telah rampung.

"Perwako-nya sudah jadi. Kemarin baru selesai dari Kemenkumham untuk diharmonisasi dan akan dilaksanakan seluruhnya pemilihan pada bulan Desember," ungkapnya, Senin (27/10/2025).

Disampaikannya, dalam pemilihan Ketua RT/RW nanti diharapkan agar lebih mengedepankan musyawarah dan mufakat masyarakat. Siapa saja bisa mendaftar, dan diumumkan ke tengah masyarakat.

"Nanti akan ada yang mengecek, apakah calon tersebut ada masalah atau tidak. Uji publik, seperti itu," ujarnya.

Seperti diketahui, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru sebelumnya melakukan penarikan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) yang sedang dibahas oleh DPRD setempat.

Penarikan ranperda yang mengatur tentang pemilihan RT-RW tersebut berlangsung melalui rapat paripurna, bertempat di Ruang Rapat Paripurna Balai Payung Sekaki gedung DPRD Pekanbaru, Senin (8/9/2025).

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Muhammad Isa Lahamid didampingi Wakil Walikota Markarius Anwar, Wakil Ketua I DPRD Tengku Azwendi Fajri, Wakil Ketua II Dikky Suryadi Khusaini dan Wakil Ketua III Andry Saputra.

Usai paripurna, Wawako Markarius menyampaikan jika dari laporan dan hasil konsultasi panitia khusus (pansus) DPRD ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), LKK cukup diatur melalui peraturan walikota (perwako).

"Jadi untuk pengaturan terkait LKK ini diatur melalui perwako saja, tidak jadi dilanjutkan perdanya. Jadi kita tarik lagi dan nanti segera menyusul perwakonya (tentang LKK)," ucapnya.***

Siapkan Lima Mesin Hemodialisis, RSD Madani Pekanbaru Sudah Bisa Layani Pasien Cuci Darah

Mon, 27 Oct 2025 00:54:32 +0700

PEKANBARU- Warga di Provinsi Riau, khususnya Kota Pekanbaru, saat ini sudah bisa mengakses layanan hemodialisis atau cuci darah di Rumah Sakit Daerah (RSD) Madani.

Layanan hemodialisis itu diresmikan secara langsung oleh Walikota Pekanbaru Agung Nugroho dan Wakil Walikota Markarius Anwar, bertempat di RSD Madani di Jalan Garuda Sakti, Kecamatan Binawidya, Senin (27/10/2025).

Pada peresmian tersebut, Agung dan Markarius meninjau langsung mesin hemodialisis yang tersedia di rumah sakit milik Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru itu.

Usai kegiatan, Agung menyampaikan untuk tahap awal ini terdapat sebanyak 5 mesin hemodialisis yang disiapkan di RSD Madani. Diharapkan warga yang ingin melakukan cuci darah bisa lebih mudah ke depannya.

"Karena saat ini antrean cuci darah cukup panjang. Dengan dibukanya di RSD Madani ini, sehingga yang dulunya mereka antre di rumah sakit lain, sekarang di RSD Madani sudah ada," ujarnya.

Dikatakannya, Pemko Pekanbaru terus mendorong manajemen RSD Madani agar meningkatkan pelayanan kepada warga. Untuk itu, berbagai peralatan medis yang dibutuhkan terus dipersiapkan termasuk juga dokter spesialis.

"Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk masyarakat. Kami mengimbau juga masyarakat agar bisa berobat ke RSD Madani Pekanbaru," tutup Agung.

Sementara itu, Direktur RSD Madani Pekanbaru Adi Darma menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan di rumah sakit tersebut.

"Ke depan kami menargetkan untuk bisa mengoperasikan 20 mesin. Tapi ini tentu tidak mudah, kita juga harus membuat gedungnya lagi," ucapnya.

Menurut Adi Darma, kebutuhan Hemodialisis sangat tinggi saat ini. Di RSD Madani sendiri sudah ada dua pasien yang mengakses layanan cuci darah tersebut.

"Ada dua di ruangan, satu dari Siak satu lagi dari Pekanbaru. Kebutuhan Hemodialisis ini sangat tinggi. Jadi sangat tepat RSD Madani Pekanbaru melengkapi layanan ini," pungkasnya.***

Terlalu Rendah tanpa Persetujuan Teknis, Satpol PP Pekanbaru Hentikan Pembangunan Jembatan di Jalan Arifin Achmad

Mon, 27 Oct 2025 00:54:59 +0700

PEKANBARU- Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekabaru menghentikan pekerjaan pembangunan jembatan di atas drainase di Jalan Arifin Achmad, Senin, (27/10/2025).

Selain dinilai tak sesuai standar, pembangunan jembatan itu juga diduga tidak mengantongi izin Persetujuan Teknis (PERTEK) dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, Yuliarso, mengatakan, pekerjaan pembangunan jembatan itu memang dihentikan karena tidak sesuai standar.

" Dihentikan sampai ada persetujuan teknis karena jembatan itu dinilai tidak sesuai standar. Sudah kami pasang Pol PP line. Karena kalau dilanjutkan pembangunan itu bisa menghilangkan fungsi dari drainase bisa menyumbat aliran air," kata Kasatpol PP Pekanbaru, Yuliarso, Senin,(27/10/2025).

Bahkan, miris, Yuliarso, menerangkan, saat personel turun ke lokasi, para pekerja di sana mengaku tidak mengetahui siapa pemilik dari pembangunan jembatan itu.

" Saat personel Satpol PP menanyakan siapa pemilik bangunan itu, para pekerja mengaku tidak tahu. Mereka hanya menjawab, kami hanya pekerja di sini. Makaya kami langsung pasang Pol PP Line sampai pemiliknya tahu," kata Yuliarso.

Kasatpol, mengimbau kepada pemilik tanah yang berada di pinggir jalan protokol maupun jalan umum, supaya mengurus Persetujuan Teknis dari OPD terkait yang dipersyaratkan untuk pembangunan jembatan di atas drainase.

" Kalau ada rencana mau membangun jembatan di atas drainase harus minta persetujuan teknis dari OPD. Karena menyangkut dengan fungsinya. Sehigga kota kita dalam keadaan hujan, air harus betul- betul mengalir agar tidak mengalami banjir," tutup Yuliarso.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru, Edwar Riansyah, dikonfirmasi, mengatakan, sudah menegur pekerjaan pembuatan jembatan di atas drainase di Jalan Arifin Achmad tersebut.

" Iya. sudah kami tegur. Karena pembangunan jembatan itu agak rendah yang bisa menghambat aliran air dari drainase. Kemudian, jembatan itu juga dibuat dengan pancang yang didirikan di atas badan parit.

Ditanya, apakah sebelum jembatan itu dibangun, pemilik sudah mengurus izin Perestujuan Teknis ke dinasnya, Edu, sapaan akrab Plt Kadis PUPR itu mengatakan, tidak ada.

" Belum ada pemilik mengurus izin persetujuan teknisnya. Saat kami PUPR turun ke sana, tak ada tukang termasuk pemilik. Makanya Pol PP Line itu dipasang agar pemilik datang ke kantor Satpol PP," tutup
Edu.***

Dinilai tak Berintegritas, 11 ASN Pemko Pekanbaru Terjaring Ngopi di Jam Kerja Disanksi

Mon, 27 Oct 2025 20:00:49 +0700

PEKANBARU- Pemerintah Kota Pekanbaru memberikan sanksi kepada 11 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kedapatan sedang nongkrong di kedai kopi di jam kerja dalam razia yang digelar Satpol PP Provinsi Riau, Senin,(27/10/2025).

Asisten Administrasi Umum, Sedako Pekanbaru, Syamsuwir, dikonfrimasi, mengaku, belum menerima laporan dari OPD mana saja 11 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemko Pekanbaru yang terjaring razia tersebut.

" Belum ada kami terima laporan dari Satpol provinsi. Kalau laporannya sudah ada, kami akan koordinasi dengan inspektorat. Orang- orang seperti ini harus disanksi karena melanggar integritas. Padahal kami di Pemko Pekanbaru sedang menggalakkan untuk peningkatan integritas di kalangan ASN, tapi mereka malah melanggarnya," tegas Syamsuir.

Setakat ini, Syamsuwir, menerangkan, masih menunggu laporan dari pihak Satpol PP Provinsi Riau, terkait siapa saja dan dari OPD mana 11 orang yang terjaring.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKP-SDM) Kota Pekanbaru, Samto, mengatakan hal serupa.

Yakni, belum menerima laporan terkait dari OPD mana saja ASN yang terjaring razia Satpol provinsi itu.

" Kami masih menunggu data dan laporan dari Satpol PP Provinsi Riau," katanya.

Samto, menerangkan, sangat menyesalkan kejadian terjaringnya 11 ASN Pemko di kedai kopi saat jam kerja dan menyatakan itu harus menjadi peringatan penting.

Padahal, menurutnya hal itu tak perlu harus diingatkan lagi, karena sesuai ketentuannya sudah jelas.

" Sangat mengesalkan kejadian seperti itu. Apalagi hari ini kita birokrasi ini jadi sorotan publik yang melekat dengan tugas- tugasnya. Kami berharap jangan ada lagi ke depan yang seperti ini lagi. Yang jelas, kalau dataya masuk, kami segera tindaklanjuti dengan pemberian sanksi ringan maupun sedang untuk hukuman disiplinnya," tutup Samto.

Seperti diketahui, Satpol PP Provinsi Riau menjaring sebanyak 37 ASN yag kedapatan sedang nongkrong di kedai kopi saat jam kerja, Senin,(27/10).

Dari 37 ASN tersebut, 11 orang di antaranya merupakan ASN dari Pemko Pekanbaru dan 26 sisanya berasal dari ASN Provinsi Riau.***

18 ASN Pemko Pekanbaru Masuki Purna Tugas Terima Penghargaan

Sat, 18 Oct 2025 12:15:14 +0700

PEKANBARU- Sebanyak 18 Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemko Pekanbaru yang memasuki purna tugas atau pensiun menerima penghargaan

Belasan ASN purna tugas itu terdiri dari 14 orang guru, 1 tenaga kesehatan, serta 3 orang tenaga teknis

Piagam penghargaan tersebut diserahkan Pj Sekdako Zulhelmi Arifin, pada Upacara 17 Hari Bulan, bertempat di lapangan komplek perkantoran terpadu walikota di Tenayan Raya, Jumat (17/10/2025), kemarin.

Piagam penghargaan itu merupakan bentuk penghormatan dan rasa terima kasih atas dedikasi, pengabdian, serta kerja keras ASN bersangkutan selama mengabdi di Pemko Pekanbaru.

"Atas nama pimpinan dan seluruh rekan kerja, kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya serta ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya," ucap Ami, sapaan Zulhelmi Arifin.

Di kesempatan itu, ia tak lupa mengingatkan kepada seluruh ASN yang masih bertugas untuk tetap menjaga semangat kerja, disiplin, dan loyalitas dalam upaya memberikan pelayanan terbaik kepada warga.

"Mari kita bergerak cepat, tepat, dan penuh tanggung jawab," ujarnya.

Menurut Ami, kinerja ASN hari ini akan menentukan wajah Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru di mata masyarakat.

Keberhasilan tidak mungkin dicapai jika pegawai bekerja sendiri-sendiri. Maka seluruh ASN harus berkolaborasi, saling menguatkan, dan bekerja dalam satu visi yang sama.

"Saya ingin seluruh perangkat daerah memiliki semangat kompak, agile, dan inovatif," tutupnya.***

Pencurian Aset Fasilitas Umum Marak, Pemko Tambah Pemasangan CCTV di Jalan Jenderal Sudirman

Sat, 18 Oct 2025 10:15:19 +0700

PEKANBARU- Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, menambah pemasangan kamera pengintai atau CCTV di Jalan Jenderal Sudirman, seiring maraknya pejncurian aset di sana.

Pada pekan lalu, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru melaporkan adanya pencurian kabel lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) di kawasan Mal Pelayanan Publik (MPP).

Kemudian, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru juga melaporkan puluhan nozzle air mancur di Tugu Selais raib digondol OTK.

Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho mengatakan, ada dua CCTV tambahan yang dipasang Dinas Perhubungan di Jalan Jenderal Sudirman. Pertama di kawasan MPP dan satu lagi di bundaran depan kantor Gubernur Riau.

"Ada kami pasang CCTV baru di lokasi tersebut untuk meningkatkan pengawasan," ungkapnya, Jumat (17/10/2025), kemarin.

Selain menambah pemasangan CCTV, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) diperintahkan untuk lebih meningkatkan patroli.

Terutama terhadap fasilitas umum yang ada, sehingga aksi pencurian tidak terulang lagi.

Kemudian, ia juga mengajak warga untuk bersama-sama menjaga fasilitas umum yang ada. Agung menyayangkan tindakan OTK yang mencuri kabel PJU dan nozzle air mancur Tugu Selais baru- baru ini

"Ini kan (Tugu Selais) ikon Kota Pekanbaru. Semoga tidak ada pencurian lagi," tutupnya.***

Tahun Ini, Pemko Pekanbaru Terapkan Sistem Manajemen Talenta Bagi Eselon III

Sat, 18 Oct 2025 09:15:53 +0700

PEKANBARU- Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, Tahun 2025 ini mulai menerapkan sistem manajemen talenta bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Penjabat Sekretaris Daerah Kota (Pj Sekdako) Pekanbaru, Zulhelmi Arifin, mengatakan, penerapan sistem manajemen talenta itu merupakan tindak lanjut arahan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"Jadi ada surat dari BKN agar kita menjalankan manajemen talenta, amanat undang-undang kita harus lakukan itu. Kolam talent namanya," ucap Ami, sapaan Zulhelmi Arifin, Sabtu,(18/10/2025).

Untuk tahap awal, penerapan sistem manajemen talenta hanya bagi pejabat eselon III lingkup Pemko Pekanbaru.

"Seluruh pejabat eselon III kita ikut kan sekarang semuanya. Kemarin mereka sudah mengikuti CACT (Computer Assisted Competency Test) di kantor Regional XII BKN," kataya.

Penerapan sistem manajemen talenta merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas ASN. Bertujuan untuk menempatkan pejabat di posisi yang tepat sesuai kompetensi, potensi, dan minat.

"Manajemen talenta ini juga untuk mendukung pengembangan karir dan regenerasi kepemimpinan," ujarnya.

Tes kompetensi menggunakan sistem CACT, sebelumnya juga sudah ditetapkan bagi ASN yang mengikuti seleksi jabatan lurah dan camat.

"Jadi sekaligus kita lakukan (CACT saat seleksi jabatan camat dan lurah, serta bagi eselon III). Sekali mendayung, dua tiga pulau terlampaui. Seperti itu kira-kira," tutupnya.***

Usai Berhentikan Direktur PDAM Tirta Siak, Pemko Pekanbaru Segera Buka Seleksi

Thu, 16 Oct 2025 14:00:45 +0700

PEKANBARU- Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, segera membuka seleksi untuk jabatan Direktur Perusahaan Air Minum (PDAM) Tirta Siak.

Walikota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan, saat ini proses seleksi masih tahap persiapan.

"Lagi dipersiapkan," ungkapnya, Kamis (16/10/2025).

Jelang adanya direktur definitif, saat ini PDAM selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemko Pekanbaru itu dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Ingot Ahmad Hutasuhut selaku Pelaksana Tugas (Plt).

"Penunjukan (Plt) ini bersifat sementara," ucapnya.

Seperti diketahui, sebelumnya Pemerintah Kota Pekanbaru memberhentikan, Agung Anugrah, dari jabatannya sebagai Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Siak.

Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, mengatakan, pencopotan itu sesuai hasil evaluasi kinerja yang dilakukan Wakil Walikota, Markarius Anwar, bersama Dewan Pengawas (Dewas).

Dari evaluasi, diputuskan untuk memberhentikan direktur lama dan mengangkat Ingot Ahmad Hutasuhut sebagai Plt Direktur PDAM Tirta Siak.

"Penunjukan (Plt) ini bersifat sementara," ungkap Agung,akhir pekan kemarin.

Disampaikannya, kebijakan tersebut diambil setelah target kerja yang diberikan ke PDAM sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) itu tidak tercapai.

"Kondisi PDAM saat ini cukup berat. Berdasarkan hasil evaluasi Dewas, beberapa target tidak terpenuhi. Jika tidak segera dilakukan perubahan sekarang saja untuk potensi utang PDAM yang kini sudah mencapai ratusan miliar bahkan bisa semakin membengkak," tegasnya.

Disebutkan Agung, Plt Direktur PDAM, Ingot Ahmad Hutasuhut memiliki dua tugas utama. Pertama, segera mempersiapkan proses seleksi terbuka untuk mengisi jabatan Direktur PDAM definitif.

Kedua, melakukan kajian menyeluruh terhadap kondisi PDAM, baik dari sisi operasional maupun pelayanan kepada masyarakat.

Pemko juga menyoroti keluhan warga terkait tarif air bersih yang dinilai masih tinggi serta pelayanan yang belum optimal. Masyarakat masih banyak yang mengeluhkan tarif air yang tinggi, pipa yang bocor di jalan, hingga pelayanan yang belum maksimal.

"Hal-hal ini harus segera diperbaiki," tutup Agung.

Plt Direktur PDAM Tirta Siak, Ingot Ahmad Hutasuhut, mengatakan, akan memulai langkah awal di PDAM dengan melakukan konsolidasi secara internal.

Termasuk, menertibkan administrasi, kepegawaian serta merapikan dan mengurangi kebocoran.

Kebocoran yang dimaksud, menurut Ingot terbagi dua yakni, kebocoran pipa sambungan ke pelanggan dan kedua kebocoran pencatatan atau sambungan ilegal

" Itu saya rasa yang akan saya lakukan di awal ini. Sebab untuk menertibkan sambungan ilegal ini termasuk tugas berat yang harus dituntaskan," tutup Ingot.***

Jalan Taskurun dan Paus Kota Pekanbaru Mulai Dioverlay

Fri, 17 Oct 2025 09:03:43 +0700

PEKANBARU- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru, pekan ini memperbaiki kerusakan badan Jalan Paus dan Jalan Taskurun dengan sistem overlay atau pengaspalan ulang.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Kota Pekanbaru Edward Riansyah mengatakan, saat ini proses perbaikan dua jalan itu tengah berlangsung.

"Dengan dilakukan perbaikan, diharapkan dapat memperlancar arus kendaraan serta mendukung mobilitas pelaku usaha dan masyarakat khususnya di Jalan Paus yang merupakan kawasan padat aktivitas," ucapnya, Kamis (16/10/2025).

Selama proses perbaikan jalan berlangsung, terang Edu, sapaan Edward Riansyah, pihaknya meminta maaf karena akan terjadi gangguan arus lalu lintas.

Untuk itu, warga atau pengendara yang ingin melintas di Jalan Paus maupun Jalan Taskurun dihimbau supaya mencari jalur alternatif lainnya.

"Harapan kami pemerintah kota melalui Dinas PUPR, menghimbau warga agar sedikit bersabar dengan pekerjaan yang sedang berjalan supaya bisa terlaksana dengan baik dan lancar," tutupnya.

Seperti diketahui, Walikota Pekanbaru Agung Nugroho di 2025 ini menargetkan pengaspalan ulang di 29 ruas jalan.

Selain pengaspalan ulang, perbaikan juga dilakukan di banyak ruas jalan lainnya dengan sistem tambal sulam. Terdapat sebanyak 1.300 titik jalan berlubang yang jadi target tambal sulam tahun ini.***

Dishub Pekanbaru Pasang 20 Titik PJU di Kelurahan Melebung

Thu, 16 Oct 2025 09:04:08 +0700

PEKANBARU- Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru, memasang sejumlah lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) di akses jalan menuju Kelurahan Melebung, Kecamatan Tenayan Raya, Kamis (16/10).

Plt Kepala Dishub Kota Pekanbaru, Sunarko mengatakan ada sekitar 20 titik lampu PJU yang di pasang pada jalan sepanjang satu kilometer tersebut.

"Anggota di lapangan sudah mulai melakukan pemasangan lampu PJU. Ada 20 titik yang di pasang," kata Sunarko.

Ia menuturkan, pemasangan puluhan lampu PJU ini merupakan instruksi langsung dari Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho setelah melakukan kunjungan ke wilayah tersebut.

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, dikatakan Sunarko bahwa Dishub memudahkan transportasi, keselamatan lalu lintas masyarakat.

Diketahui, sebelumnya Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho, bersama Wakil Walikota Makarius Anwar, dan jajaran melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Kelurahan Melebung, Kecamatan Tenayan Raya, Selasa (14/10) kemarin.

Agung menjelaskan, Melebung merupakan kelurahan yang masih tergolong terisolir meskipun berada dalam wilayah administrasi Kota Pekanbaru.

Karena itu, ia membawa seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) untuk turun langsung melihat kondisi lapangan serta mendengar keluhan warga.

Ia menindaklanjuti persoalan yang dihadapi masyarakat. "Kami ingin masyarakat mendapatkan pelayanan yang nyata, bukan sekadar laporan di atas meja," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Agung juga memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran OPD yang terus mendukung langkah Pemko dalam menghadirkan pembangunan merata.

"Support sistem yang kita bangun bersama sudah berjalan baik. Mulai dari perbaikan jalan, pembangunan masjid dan sekolah, hingga penerangan jalan sesuai aspirasi masyarakat," pungkasnya.***

169 ASN Pemko Pekanbaru Lulus Seleksi Administrasi Lelang Jabatan Camat dan Lurah

Tue, 14 Oct 2025 10:15:15 +0700

PEKANBARU- Sebanyak 169 Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru yang mengikuti lelang jabatan camat dan lurah dinyatakan lulus administrasi.

Rinciannya, sebanyak 58 ASN dianyatakan lulus untuk jabatan camat dan 111 ASN lulus adminstrasi jabatan lurah.

Seperti diketahui di Kota Pekanbaru terdapat sebanyak 15 kecamatan dan 83 kelurahan.

Sesuai jadwal, Selasa (14/10/2025), kemarin ,ratusan ASN yang memenuhi syarat tersebut mulai mengikuti seleksi uji kompetensi teknis dan manajerial.

Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, menyatakan, proses seleksi diserahkan sepenuhnya ke panitia seleksi (Pansel).

Menurutnya, seluruh tahapan seleksi itu dipasikan berlangsung secara transparan dan profesional.

"Kita serahkan ke tim seleksi Pansel. Tidak ada kepentingan di sana sedikitpun, baik saya maupun pak wakil walikota," tegasnya, (14/10/2025).

Seleksi jabatan camat dan lurah murni sepenuhnya dinilai oleh Pansel berdasarkan kemampuan dan bidang masing-masing. Mereka tentunya melakukan penilaian secara objektif.

Agung, menginginkan, camat dan lurah yang terpilih dari seleksi nanti benar-benar kompeten. Karena, mereka merupakan garda terdepan pemerintah di lingkungan masyarakat.

"Karena ke depan memiliki tanggung jawab dalam pengamanan, kebersihan, dan juga penarikan (PBB) terkait sosialisasi-sosialisasi tentang kerja Pemerintah Kota Pekanbaru," ucapnya.

Seleksi jabatan camat dan lurah juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Diharapkan pelayanan publik bisa lebih responsif, cepat, dan berkualitas, serta menumbuhkan inovasi di tingkat wilayah.

"Dengan seleksi terbuka, diharapkan yang terpilih punya ide-ide segar untuk menghidupkan kegiatan masyarakat dan menyelesaikan persoalan di wilayahnya," tutup Wako.***

Kabel Jaringan FO Milik Telkom Group di Jalan Jenderal Sudirman Dibakar OTK

Mon, 13 Oct 2025 09:05:31 +0700

PEKANBARU- Kabel jaringan Fiber Optik milik Telkom Group dan Telkom Akses di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya tak jauh dari persimpangan Jalan Harapan Raya, dibakar Orang Tak Dikenal (OTK), Minggu,(12/10/2025).

Manajer wilayah, Hafid, yang ditemui di lokasi perbaikan kabel, Senin,(13/10/2025), memohon maaaf atas ketidaknyamanan para pelanggan termasuk kepada pengguna jalan yang terganggu dengan aktivitas penggantian kabel tersebut.

" Perbaikan ini karena ada aksi vandalisme yang dilakukan orang tak bertanggungjawab di malam Minggu kemarin. Kabel kita yang berada di jembatan itu dibakar, karena itu sekarang kabelnya diganti semua. Untuk pekerjaan ini InshaAllah selesai tengah malam nanti," katanya.

Hafid, mengucapkan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat dan pengguna jalan dan layanan yang merasa terganggu dengan aktivitas tersebut.

" Kami dari pihak dari Telkom Group dan Telkom akses meminta maaf. Ini hanya semata- mata untuk memperbaiki terganggunya jaringan akibat ulah orang tak bertanggungjawab yang sudah merusak dan membakar kabel Telkom," jelasnya.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdako Pekanbaru, Ingot Ahmad Hutasuhut, mengatakan, fenomena Kota Pekanbaru tentang tata kelola jaringan utilitas masih belum cukup baik.

Apalagi, terkait perizinan operasional FO itu juga belum ada.

" Setahu saya untuk izin usaha operasional jaringan FO itu belum ada. Hanya izin pemanfaatan bahu jalan. Tapi nanti saya pastikan lagi ke DPM-PTSP," katanya.

Ingot, mengakui, aktivitas yang dilakukan pihak Telkom itu memang merusak estetika kota. Karena sedikit atau banyaknya pengguna jalan akan terganggu.

"Nah karena itulah kita akan lakukan penertiban dan rapikan tata kelolanya. Sekali lagi saya sampaikan untuk izin operasional jaringan utilitas itu setahu kami belum ada," tegasnya.

Plt Kadishub Pekanbaru, Sunarko, dikonfirmasi, mengatakan, Jalan Jenderal Sudirman yang ditutup karena perbaikan kabel FO itu merupakan tanggungjawab Pemprov Riau.

" Tadi pagi sudah kami tegur, mengapa ada pekerjaan seperti itu tidak melapor," tutup Sunarko.***