Latest Posts

76 Ketua RT dan RW Kecamatan Senapelan Dikukuhkan

Fri, 24 Jul 2026 19:30:13 +0700

PEKANBARU - Wali Kota (Wako) Pekanbaru, Agung Nugroho mengukuhkan sebanyak 76 Ketua RT dan RW terpilih se-Kecamatan Senapelan, Jumat (24/7/2026) sore.

Pengukuhan itu berlangsung di tepian Sungai Siak, tepatnya di halaman cagar budaya Rumah Tuan Kadi. Wako Agung hadir bersama Wakil Wali Kota, Markarius Anwar dan sejumlah Kepala OPD.

Agung mengukuhkan langsung 58 orang Ketua RT dan 18 orang Ketua RW. Wako menyebut Kecamatan Senapelan menjadi yang pertama menyelenggarakan pelantikan serentak Ketua RT dan RW terpilih.

"Mereka nantinya juga akan melaksanakan diklat, yang dibungkus dalam sebuah retreat," kata Wako Agung usai melakukan pengukuhan.

Dalam kesempatan itu juga dilakukan pelantikan pengurus Dasawisma Kecamatan Senapelan.

Ia menyebut pengukuhan atau pelantikan tersebut merupakan bagian dari upaya mengisi kekosongan jabatan ketua RT dan RW. Pelantikan ini sekaligus melakukan penyegaran terhadap kepengurusan yang telah menjabat dalam waktu cukup lama.

"Ini baru sebagian kecil. Karena, pelantikan akan terus bergulir untuk mengisi jabatan yang kosong sekaligus melakukan pembaruan kepengurusan yang sudah terlalu lama," ujarnya.

Penguatan struktur pemerintahan hingga tingkat lingkungan menjadi salah satu fokus Pemko Pekanbaru. Karena itu, peran lurah akan semakin diperkuat sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat

"Kami sudah menghidupkan kembali PKK dan hasilnya sangat luar biasa. PKK mampu bergerak hingga ke lapisan masyarakat. Bahkan, peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) juga mendapat dukungan dari berbagai program yang dijalankan ibu-ibu PKK," ucap Agung.

Secara administratif, Dasawisma merupakan bagian dari pemerintahan kelurahan yang pengesahannya dilakukan oleh lurah. Sementara, pengukuhan perdana dilakukan oleh Ketua TP PKK Kota Pekanbaru sebelum diterapkan di kecamatan lainnya.

Sementara itu, para camat bertanggung jawab penuh terhadap usulan nama-nama lurah yang mengisi jabatan di wilayah masing-masing. Karena itu, camat diminta memastikan pejabat yang diusulkan benar-benar memiliki kemampuan bekerja dan mendukung program pemerintah.

"Semua usulan itu menjadi tanggung jawab camat. Camat harus memastikan orang yang ditunjuk mampu bekerja membantu pelaksanaan tugas di kecamatan, terutama dalam menangani persoalan kebersihan. Saya tidak mau ada yang menjadi broker. Yang saya butuhkan adalah pejabat yang benar-benar bekerja untuk masyarakat," tegas Agung.

Pelayanan publik harus menjadi prioritas seluruh aparatur pemerintah. Ia menyadari setiap kebijakan pemko tidak akan selalu mendapat penilaian yang sama dari masyarakat. Namun, hal terpenting adalah menjalankan amanah dengan niat yang baik dan penuh tanggung jawab.***

Tak Perlu Cari Muka, Evaluasi Kinerja Pejabat Pemko Pekanbaru Sekali Enam Bulan

Sun, 26 Jul 2026 14:06:57 +0700

PEKANBARU- Para pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru yang tidak menunjukkan kinerja baik bakal diganti. Apalagi kinerja pejabat tersebut tidak kunjung membaik dalam enam bulan.

Evaluasi kinerja para pejabat di lingkungan pemerintah kota bukan lagi setiap dua tahun. Namun evaluasi kinerja terhadap para pejabat bakal berlangsung setiap enam bulan.

"Kita sudah menggunakan manajeman talenta, sehingga jabatan itu bukan lagi diganti per dua tahun, tapi bisa dievaluasi per enam bulan," tegas Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, Minggu (26/7/2026).

Dirinya menilai kinerja para pejabat terlihat lewat kerja nyata untuk masyarakat. Ia menegaskan bahwa kunci kinerja yang baik bukanlah lewat cari muka ke atasan.

"Kunci bagi saya, kerja itu bukan tentang cari muka. Tapi hasil yang saya butuhkan," ujarnya.

Dirinya menyebut bahwa masyarakat bisa melapor langsung seperti apa kinerja pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. Ia bisa tahu persis seperti apa kinerja para pejabat di lapangan.

"Saya punya jaringan lebih kuat daripada lurah, maka saya bisa dengar dari mana saja. Saya tidak mau mendengar, misalnya lurah yang malas, tidak mau turun ke lapangan. Saya saja sama pak wakil wali kota rajin turun ke lapangan," ulasnya.

Wali Kota mengingatkan agar pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru selalu menjaga keharmonisan. Ia mendorong agar memperlihatkan kinerja lewat program yang menyentuh langsung masyarakat.

Agung pada, Jumat (24/7/2026) kemarin kembali melakukan rombak pejabat di jajaran pemerintah kota. Ia melantik 39 orang pejabat pengawas di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Mereka yang menjalani pelantikan di Gedung Utama Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Pekanbaru, Tenayan Raya tersebut adalah kepala seksi, kepala sub bagian hingga lurah.***

Pekanbaru Jadi Tuan Rumah Forum Internasional GCMC IMT-GT 2026

Fri, 24 Jul 2026 08:15:31 +0700

Kota Pekanbaru kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat internasional. Untuk pertama kalinya, Pekanbaru dipercaya menjadi tuan rumah 9th IMT-GT GCMC Meeting, forum internasional yang mempertemukan kepala daerah dari Indonesia, Malaysia, dan Thailand untuk membahas pembangunan kota hijau dan pembangunan perkotaan berkelanjutan.

Forum bergengsi tersebut akan berlangsung pada 4–7 Agustus 2026 di Kota Pekanbaru.

Kepercayaan ini menjadi bukti bahwa Pekanbaru semakin diperhitungkan di tingkat nasional maupun internasional.

Bahkan dalam forum tersebut Wali Kota Pekanbaru akan memimpin langsung jalannya sidang sebagai Ketua Pertemuan GCMC IMT-GT ke-9, sebuah kehormatan yang menunjukkan tingginya kepercayaan kawasan terhadap Kota Pekanbaru dan Indonesia.

Forum ini akan dihadiri delegasi dari tiga negara. Tercatat 32 pemerintah kota, kabupaten, dan dewan kota dari Indonesia dan Malaysia diundang untuk hadir, sementara delegasi Thailand akan ditetapkan melalui Sekretariat Nasional Thailand.

Sejumlah kepala daerah dari kota-kota besar seperti Medan, Batam, Padang, Palembang, Bandar Lampung, Ipoh, Pulau Pinang, Alor Setar, Langkawi, Seremban hingga Kuantan dijadwalkan mengikuti pertemuan tersebut.

Selain para kepala daerah, forum ini juga melibatkan organisasi internasional, seperti UNESCAP, Institute for Global Environmental Strategies (IGES), serta ICLEI – Local Governments for Sustainability, yang selama ini menjadi mitra dunia dalam pengembangan kota berkelanjutan.

Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan, penunjukan Pekanbaru sebagai tuan rumah bukan sekadar menjadi penyelenggara kegiatan internasional, tetapi merupakan momentum untuk mengangkat nama Indonesia di mata dunia.

“Kepercayaan ini adalah sebuah kehormatan bagi Pekanbaru, Provinsi Riau, sekaligus Indonesia. Kami ingin menunjukkan bahwa daerah di Indonesia mampu menjadi tuan rumah forum internasional dengan pelayanan terbaik, tata kelola pemerintahan yang baik, serta komitmen terhadap pembangunan kota yang berkelanjutan.”

Menurut Agung, forum internasional tersebut juga akan membawa dampak positif terhadap perekonomian daerah.

“Kehadiran para kepala daerah, organisasi internasional, dan delegasi dari berbagai negara akan memberikan efek berganda bagi perekonomian. Sektor perhotelan, transportasi, kuliner, UMKM hingga pariwisata akan bergerak. Yang lebih penting lagi, ini menjadi kesempatan emas untuk memperkenalkan potensi Pekanbaru sebagai kota yang layak menjadi tujuan investasi dan mitra kerja sama internasional.”

Ia menambahkan, Pemerintah Kota Pekanbaru akan memanfaatkan momentum tersebut untuk memperkenalkan berbagai program unggulan, mulai dari pengembangan Green City, pelayanan publik, pengelolaan lingkungan, ekonomi hijau, hingga potensi investasi di berbagai sektor.

Selama berada di Pekanbaru, para delegasi akan mengikuti seminar internasional mengenai pembangunan kota hijau, melakukan kunjungan ke Sekolah Hijau, Bank Sampah, proyek Green City Pekanbaru, serta menikmati kekayaan budaya Melayu melalui gala dinner di Rumah Singgah Tuan Kadi.

Agung berharap penyelenggaraan forum ini menjadi awal terbukanya kerja sama yang lebih luas antara Pekanbaru dengan berbagai kota di kawasan Asia.

“Kami ingin para delegasi pulang dengan membawa kesan bahwa Pekanbaru adalah kota yang maju, ramah, terbuka terhadap investasi, dan siap menjadi mitra berbagai kota di dunia. Semoga dari forum ini lahir kerja sama konkret di bidang investasi, perdagangan, lingkungan, pendidikan, teknologi, hingga pengembangan sumber daya manusia yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.”

9th IMT-GT GCMC Meeting sekaligus menjadi momentum penting bagi Pekanbaru untuk memperkuat posisinya sebagai salah satu kota strategis di kawasan Asia Tenggara, sekaligus membawa nama Indonesia semakin dikenal sebagai negara yang mampu menjadi tuan rumah forum internasional dengan kualitas penyelenggaraan yang baik.***

Pengelolaan Sampah Pekanbaru jadi Pilot Project Pemkab Kuansing

Thu, 21 May 2026 20:15:34 +0700

PEKANBARU- Ketua Komisi II DPRD Kuansing, Fedrios Gusni, menilai sistem pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru dengan membentuk LPS di 83 kelurahan sangat bagus, dan terbukti mampu menyelesaikan persoalan sampah.

Dengan memberdayakan peran Lembaga Pengelola Sampah (LPS), Pemkab Kuansing berencana akan turut menerapkannya.

"Kami akan adopsi dan diterapkan di Kuansing. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Pemko Pekanbaru melalui DLHK Pekanbaru yang menyambut kami dengan baik dan berbagi ilmu," ujar Fedrios Gusni, saat kunjungan ke Pekanbaru untuk belajar sistem pengelolaan sampah bersama jajaran pemerintah daerah mereka, kemarin.

Saat kunjungan tersebut, Fedrios Gusni, tidak sendirin, namun diikuti Asisten II Setdakab Kuansing Napisman, Kepala DLH Delis Martoni, dari Bapeda dan BPKAD.

Kedatangan mereka disambut langsung Kepala DLHK Kota Pekanbaru Reza Aulia Putra.

Dia, menyampaikan, terima kasih kepada DPRD dan jajaran dari Pemkab Kuansing yang sudah melakukan kunjungan kerja ke DLHK Kota Pekanbaru dalam rangka berbagi ilmu terkait pengelolaan sampah.

"Alhamdulillah, kami merasa senang, karena sistim pengelolaan Sampah kita menjadi pilot projec bagi Pemkab Kuansing bagaimana cara pengelolaan sampah di Pekanbaru. Salah satunya dengan pembentukan LPS (Lembaga Pengelolaan Sampah)," ucapnya.

Dalam pertemuan tersebut, terang Reza, ia sudah menjelaskan, bahwa untuk pembentukan LPS yang pertama kali diperlukan adalah regulasi atau dasar hukum.

"Jadi kita sudah sampaikan kepada Pemkab dan DPRD Kuansing untuk membentuk regulasinya. Mulai dari pembuatan peraturan daerah, peraturan bupati dan regulasi lainnya," ujar Reza.

"Karena tanpa dasar hukum atau aturan, nantinya kehadiran LPS akan terganggu di lapangan," tegasnya menambahkan.

Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, berharap Pemkab Kuansing bisa melakukan pengelolaan sampah secara maksimal dengan pembentukan LPS.

"Karena mereka juga akan membentuk LPS. Mudah mudahan apa yang kami lakukan di Pekanbaru bisa diterapkan di Kuansing,” tutupnya.***

Rencana Pembangunan Fasilitas Publik , Penggalian Parit di Sudirman Ujung Tuntas

Wed, 20 May 2026 07:15:16 +0700

PEKANBARU- Pekerjaan penggalian parit di Jalan Sudirman ujung sudah tuntas dilaksanakan dalam rangka pembangunan fasilitas publik di daerah sana seiring dengan penertiban aset seluas 8 hektar yang dilaksanakan baru- baru ii.

"Penggalian parit sudah selesai dilakukan. Panjang 1 kilo lebih dengan lebar parit 1,5 meter," kata Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru, Desheriyanto, Selasa, (19/5/2026).

Menurutnya, pekerjaan penggalian parit mulai dilakukan sejak beberapa hari terakhir. Pembuatan parit dibantu oleh Pemerintah Provinsi Riau.

Aset tanah milik Pemko Pekanbaru ini tengah dalam pembersihan. Rencananya Pemko bakal membangun fasilitas publik di kawasan yang berada tepat usai Jembatan Siak IV ini.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru, Mardiansyah, mengatakan, lahan tersebut merupakan aset Pemerintah Kota Pekanbaru. Proses pembayaran ganti rugi lahan tersebut sudah tuntas pada tahun 2009 silam.

Pria disapa Adi itu menyebut bahwa tim gabungan sudah berulang-kali memberi surat peringatan kepada pemilik bangunan liar di sana untuk mengosongkan lokasi itu. Mereka seharusnya bisa membongkar sendiri bangunan yang ada di atas lahan pemerintah kota.

"Tapi tidak juga diindahkan, maka kita tertibkan bersama Satpol PP sesuai DMJ yang ada," ujarnya.

Dirinya mengatakan bahwa pembangunan di lokasi itu semestinya mengikuti tata ruang kota yang ada. Ia menyampaikan bahwa luas lahan pemerintah kota di kawasan itu berkisar delapan hektar.***

PKL A Yani Hanya Dibolehkan Jualan Sampai Pukul 7 Pagi

Tue, 19 May 2026 09:15:11 +0700

PEKANBARU- Satuan polisi Pamong Praja pekanbaru kembali mengingatkan Pedagang Kaki Lima (PKL)yang hingga kini masih membandel tetap berjualan hingga jelang siang hari.

Padahal, peringatan demi peringatan sudah disampaikan, mereka haya dibolehkan berjualan sampai pukul 07.00 WIB pagi.

" Sudah kami agendakan untuk penertibannya. Terkadang PKL ini sedikit bandel kalau diberi tahu dan tetap saja melanggar," kata Kastapol PP Pekanbaru, Desheriyanto, Minggu,(17/5).

Keberadaan PKL di bahu dan trotoar Jalan Ahmad Yani tentu sangat menggangu kelancaran arus lalu lintas.

"Masyarakat khususnya pengguna jalan sangat terganggu dengan adanya aktivitas pedagang, karena mereka masih berjualan di jam-jam sibuk sehingga mengganggu keamanan dan kelancaran arus lalu lintas," tegasnya. Khusus di A Yani, kita lebih menertibkan kepada jam tayang, jam operasionalnya," jelas Desheriyanto.

Pernyataan serupa juga disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Masykur Tarmizi. Dia mengatakan, rutin menggelar patroli di sejumlah ruas jalan protokol termasuk di Jalan Ahmad Yani.
Dalam kegiatan tersebut, petugas memberikan imbauan langsung kepada PKL yang masih berjualan di bahu jalan agar segera berpindah ke lokasi yang lebih aman.

“Petugas kami rutin melakukan patroli. Jika ditemukan PKL yang berjualan di bahu jalan, kami mengimbau agar mereka tidak beraktivitas di lokasi tersebut,” ujarnya.

Aktivitas berjualan di bahu jalan berpotensi menimbulkan kemacetan sekaligus membahayakan keselamatan pengguna jalan. Selain mengganggu kelancaran kendaraan, kondisi tersebut juga berisiko bagi para pedagang itu sendiri.

“Keberadaan PKL di bahu jalan jelas mengganggu arus lalu lintas dan berbahaya bagi pengendara maupun pedagang,” tegas Masykur.

Pemko Pekanbaru Siapkan Droping Khusus Atasi Kelangkaan Minyakita

Mon, 18 May 2026 08:30:24 +0700

PEKANBARU-Pemerintah Kota Pekanbaru mengambil langkah cepat untuk mengatasi kelangkaan sekaligus lonjakan harga minyak goreng subsidi Minyakita yang belakangan ini makin meresahkan masyarakat.

Selain sulit ditemukan, harga Minyakita di pasaran juga melambung hingga kisaran Rp19.000–Rp20.000 per liter, jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan sebesar Rp15.700 per liter.

Sebagai respons, Pemko Pekanbaru telah memanggil seluruh distributor guna menelusuri penyebab terganggunya pasokan. Dari hasil penelusuran di lapangan, ditemukan adanya kekurangan suplai dari distributor yang berimbas pada kelangkaan dan kenaikan harga di tingkat pasar.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Ingot Ahmad Hutasuhut, menegaskan, sudah meminta distributor untuk kembali menyalurkan Minyakita sesuai alokasi yang telah ditentukan di masing-masing pasar.

“Kita juga sudah minta alokasi itu sudah jelas per pasar itu, misalnya 10 ton atau 20 ton,” ujarnya, Minggu (17/5/2026).

Tak hanya mengandalkan jalur distribusi konvensional, Pemko juga menyiapkan skema tambahan berupa dropping khusus ke pasar-pasar yang mengalami kekurangan pasokan. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan ketersediaan sekaligus menekan harga di pasaran.

“Ada alokasi khusus. Sistem distribusi, selain jalur konvensional, nanti juga ada alokasi per pasar. Ada droping khusus,” jelasnya.

Menurut Ingot, kebijakan itu menjadi bagian dari upaya pembenahan distribusi yang selama ini dinilai belum optimal. Pemerintah menemukan indikasi adanya ketidaktepatan jalur distribusi, sehingga Minyakita tidak sepenuhnya sampai ke pedagang maupun konsumen akhir.

Dengan pola distribusi baru yang lebih terukur, setiap pasar akan memperoleh jatah pasokan yang jelas. Selain memudahkan pengawasan, skema ini juga diharapkan mampu mencegah praktik penimbunan maupun permainan harga oleh pihak tertentu.

Di sisi lain, Pemko Pekanbaru juga menyiapkan langkah lanjutan berupa operasi pasar apabila harga Minyakita belum menunjukkan penurunan signifikan. Intervensi ini rencananya akan melibatkan Bulog untuk menjual minyak goreng dengan harga lebih terjangkau guna menstabilkan pasar.

Polemik kelangkaan Minyakita sebelumnya juga sempat mendapat sorotan dari DPRD Pekanbaru yang menilai perlunya langkah lebih tegas dan terukur dari pemerintah daerah. Kini, dengan adanya dropping khusus dan penguatan pengawasan distribusi, Pemko optimistis kondisi akan segera membaik.

“Kalau distribusinya sudah jelas dan pasokan cukup, tidak ada lagi ruang untuk spekulasi,” tegas Ingot.

Pemko Pekanbaru juga mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembelian berlebihan agar distribusi tetap merata. Ke depan, pemerintah berkomitmen memperbaiki tata kelola distribusi bahan pokok penting lainnya guna menjaga stabilitas harga dan ketersediaan di tengah dinamika ekonomi.***

Tim Peneliti Independen Rampungkan Proses Survei Rekonstruksi Peta Jalur Kereta Api Peninggalan Jepang

Fri, 03 Jul 2026 18:42:12 +0700

PEKANBARU— Memasuki bulan keenam pelaksanaan kajian sejarah Jaringan Rel Kereta Api Pekanbaru-Taluk Kuantan tepatnya pada Bulan Juni 2026 lalu, tim independen yang diketuai Syahyarwan Zam, sudah merampungkan tahapan krusial survei lapangan.

Kajian yang dilakukan itu berdasarkan adanya sejarah jalur rel kereta api yang berawal dari ambisi panjang Belanda untuk menguasai perdagangan batu bara dunia.

Terdiri dari empat tahapan, dimulai dari persiapan, survei lapangan, penyusunan kajian dan terakhir berupa sosialisasi yang akan dilaksanakan pada Bulan Agustus 2026, mendatang.

Menurut Syahyarwan Zam, meski potensi besar sebesar 10 juta ton batu bara ditemukan di Sumatera Tengah sekitar Desa Petai dan Logas oleh perusahaan milik H.C. Bluntschli pada masa Hindia Belanda, namun kendala biaya konstruksi selalu menggagalkan realisasi transportasi ini.

Kemudian, Jepang melanjutkan pekerjaan itu pada Bulan Maret 1943 yang menghubungkan Pekanbaru hingga Muaro Kalaban melalui Logas.

Pekerjaan rel tersebut melibatkan sekitar 100.000 pekerja romusa dari Pulau Jawa dan para tahanan perang.

Mirisnya, proyek itu sampai memakan korban sebanyak 80.000 romusa dan ribuan tahanan perang, akibat kerja paksa, perlengkapan yang tidak layak, kesehatan yang buruk, dan kekejaman dari tentara Jepang.

"Jalur ini akhirnya selesai dibangun pada 15 Agustus 1945, bersamaan dengan menyerahnya Jepang kepada Sekutu. Sehingga praktis tidak pernah dimanfaatkan secara komersial dan lambat laun tertelan hutan, yang kemudian berubah akibat perkembangan zaman, kata Syahyarwan Zam.

Untuk menyelamatkan data sejarah, tim kajian menggunakan metode digitalisasi garis jalur melalui aplikasi GIS guna memudahkan verifikasi di lapangan yang kini sudah berubah menjadi bangunan, jalan, hutan dan perkebunan moderen.

”Survei lapangan pada Mei - Juni 2026 fokus di tiga wilayah utama yakni Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Kampar, dan Kota Pekanbaru," katanya.

Mengenai tingkat risiko di lapangan, Ketua Tim Peneliti, Achmad al Azhari, menyampaikan, menyusuri hulu Sungai Kuantan menuju perbatasan Sumatera Barat, merupakan risiko tertinggi yang harus dihadapi.

Salah satunya, harus memanjat tebing terjal setinggi 8-10 meter dari muka sungai dan menebas semak belukar untuk menuju mulut Terowongan 1 dan 2 di Desa Koto Kombu.

"Mulut terowongan yang mengarah ke Sumatera Barat tak dapat diakses sama sekali akibat medan berat yang dipenuhi risiko ular berbisa," kata Babe, sapaan akrab ketua tim peneliti itu.

Dia menambahkan, tim sempat kehilangan sinyal komunikasi selama 24 jam penuh saat melakukan pemetaan di tepian kawasan Suaka Margasatwa Rimbang Baling.

Babe melanjutkan, tim berhasil menemukan bukti-bukti autentik arkeologis, di antaranya Terowongan 1, Terowongan 2, timbunan tanah pondasi rel (embankment), kerukan tanah (cutting), dan pondasi jembatan (abutment/ABT).

Tim juga menggunakan alat detektor logam sehingga dapat menemukan paku rel di Muara Lembu, Kebun Lado, dan Gunung Sahilan.

Ditambah temuan keramik isolator listrik kereta api dan batu bata bermerek Mitsubishi dan Alexandra di lokasi bekas Kamp 14 di Desa Petai, Kuansing.

Benda-benda ini kemudian dibawa ke Dinas Kebudayaan Provinsi Riau untuk dibersihkan mengikuti tata cara dan standar museum, yang nantinya akan dihibahkan ke Museum Sang Nila Utama.

Dengan selesainya tahap pengumpulan data primer di lapangan, tim peneliti saat ini beralih pada tahap pengolahan data dan penyusunan kajian.

Tujuan akhirnya adalah merekonstruksi peta jaringan dengan cara menumpang-susunkan (overlay analysis) koordinat temuan di lapangan menjadi sebuah Peta Rekonstruksi Jaringan Rel Kereta Api Pekanbaru-Taluk Kuantan di Provinsi Riau yang akurat.

Kajian ini akan disosialisasikan pada bulan Agustus 2026, diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan sejarah yang tak ternilai, menguatkan signifikansi pelestarian cagar budaya, serta mengedukasi generasi mendatang tentang harga mahal sebuah perdamaian di balik jejak-jejak besi tua yang terkubur di bumi Riau.

Tim ini dibantu peneliti terdiri dari Muhammad Fajri, Bayu Amde Winata, Alfo Rahmatul Ikhfar, Azizah Nural’ Dhea Yahmisanto, Ahmad Fadillah, Muhammad Iqbal, Mike Agnesia, dan Haryanto.

Tenaga lokal turut mendukung di lapangan yakni Rhomi AB, Nasjuneri Putra, Ibnul Mubarak, Aidil Despi, Vitho Anugrah Pratomo, dan Dian Aismana. Tampilan desain dikerjakan oleh Rona Rizka dan Habibu Rahman.***

242 Tahun Kota Pekanbaru, Semangat KolaborAksi Lahirkan Program Bangun Negeri

Tue, 23 Jun 2026 03:25:48 +0700

PEKANBARU- Di bawah kepemimpinan Wali Kota Agung Nugroho dan Wakil Wali Kota Markarius, berbagai program pembangunan di Kota Pekanbaru menunjukkan hasil, meski masa pemerintahan baru berjalan sekitar 1 tahun 4 bulan.

Bertepatan pada Selasa 23 Juni 2026, Kota Pekanbaru genap berusia ke- 242 tahun. Peringatan hari jadi itu menjadi momentum memperkuat kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berdampak nyata bagi warga.

Sesuai tema yang diusung yakni ' Berkolaborasi Menjadi Aksi" dengan tagline 'Pekanbaru KolaborAksi'.

Kemajuan pembangunan terlihat di berbagai sektor, mulai dari ekonomi, pendidikan, infrastruktur, pelayanan publik hingga pemberdayaan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi Pekanbaru pada Triwulan I Tahun 2026 mencapai sekitar 7,91 persen, melampaui rata-rata nasional, didorong meningkatnya konsumsi masyarakat, investasi, dan aktivitas usaha.

Pekanbaru juga mendapat apresiasi dari Menteri Dalam Negeri karena berhasil meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sekitar Rp800 miliar menjadi Rp1,2 triliun melalui penyederhanaan perizinan, digitalisasi pelayanan dan meningkatnya kepatuhan wajib pajak.

Salah satu janji kampanye yang telah direalisasikan adalah penurunan tarif parkir melalui Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2025, dengan tarif parkir roda dua menjadi Rp1.000 dan roda empat Rp2.000 untuk sekali parkir.

Pemerintah Kota juga memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar melalui perbaikan jalan rusak, pembangunan jalan mantap, penataan drainase, dan penanganan banjir.

Pemeliharaan jalan lingkungan telah terlaksana sepanjang 7.000 meter, disertai pembersihan lingkungan dan saluran drainase di 15 kecamatan sebagai upaya meningkatkan kualitas kawasan permukiman, menciptakan lingkungan yang lebih bersih, serta meminimalisir terjadinya banjir.
Penanganan sampah menjadi salah satu fokus utama pemerintah melalui pembentukan Lembaga Pengelola Sampah (LPS) di seluruh kelurahan yang bertugas mengangkut sampah rumah tangga setiap hari agar tidak terjadi penumpukan di lingkungan masyarakat.

Gerakan memilah sampah dari sumber terus digencarkan sebagai bagian dari program Green City, termasuk melibatkan ASN dan tenaga non-ASN sebagai teladan dalam pengelolaan sampah berbasis rumah tangga.

Sejalan dengan itu, Pemerintah Kota Pekanbaru juga melakukan peluncuran uji coba bus listrik sebagai moda transportasi ramah lingkungan untuk mengurangi emisi karbon, meningkatkan kualitas udara, serta mendukung terwujudnya sistem transportasi perkotaan yang modern dan berkelanjutan.

Di bidang pendidikan, pemerintah Kota juga menghadirkan program transportasi gratis bagi pelajar untuk meringankan beban biaya keluarga sekaligus mendorong penggunaan transportasi umum.

Pada sektor ekonomi kerakyatan, berbagai program pemberdayaan UMKM terus diperkuat melalui subsidi bunga pinjaman, bantuan usaha, dan penciptaan wirausaha baru yang turut berkontribusi menurunkan angka kemiskinan Kota Pekanbaru hingga sekitar 3,1 persen.

Peningkatan pelayanan publik terus diperluas melalui berbagai inovasi yang memudahkan masyarakat mengakses layanan administrasi kependudukan.

Salah satu inovasi unggulan yang diinisiasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Pekanbaru adalah Mobil AMAN (Administrasi Mudah, Aman, dan Nyaman), layanan jemput bola yang menghadirkan pelayanan administrasi kependudukan langsung ke tengah masyarakat.

Melalui Mobil AMAN, warga dapat mengurus berbagai dokumen kependudukan dengan lebih mudah, cepat, dan dekat tanpa harus datang ke kantor Disdukcapil, sehingga pelayanan publik menjadi semakin inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Dalam rangka Hari Jadi ke-242 Kota Pekanbaru, Pemerintah Kota menghadirkan berbagai program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat sebagai wujud nyata semangat KolaborAksi.

Sebanyak 48 rangkaian kegiatan disiapkan untuk memeriahkan Hari Jadi Kota Pekanbaru, memadukan pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi, kegiatan sosial, olahraga, hingga pelestarian budaya Melayu.

Berbagai program tersebut antara lain penghapusan sanksi administratif (denda) pajak daerah hingga 31 Agustus 2026, pemasangan instalasi listrik gratis bagi 2.000 rumah warga kurang mampu, sunatan massal gratis bagi ribuan anak, serta beragam layanan sosial dan kemasyarakatan lainnya sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat.

Perayaan HUT ke-242 juga diisi dengan berbagai program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, seperti layanan Bus Trans Metro Pekanbaru (TMP) gratis selama tiga hari, parkir gratis di sejumlah titik, promosi produk UMKM serta penyelenggaraan Festival Kue Talam Ketan Durian sepanjang satu kilometer yang melibatkan pelaku usaha lokal dan menjadi ikon perayaan tahun ini.

Acara ini sukses menjadi magnet bagi ribuan masyarakat yang memadati lokasi sejak pagi hari, antusiasme warga Pekanbaru sangat besar memadati lokasi event dinilai menjadi event yang tersukses dalam beberapa tahun terakhir di luar ekspektasi dari pihak pemko Pekanbaru selaku penyelenggara.

Festival Kue Talam Ketan Durian menjadi representasi bagaimana budaya Melayu tetap hidup dan berkembang di tengah masyarakat modern dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang tua.

Keberhasilan Festival Kue Talam Ketan Durian semakin lengkap dengan diraihnya penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) untuk kategori Sajian Kue Talam Ketan Durian Terpanjang.

Pengakuan ini menjadi tonggak sejarah baru bagi Kota Pekanbaru sekaligus membuktikan bahwa semangat KolaborAksi mampu melahirkan karya besar yang mengangkat budaya Melayu ke panggung nasional. Penghargaan MURI tersebut menjadi kado istimewa dalam peringatan Hari Jadi Kota Pekanbaru ke-242 Tahun 2026.***

Dipimpin Agung Nugroho, Pekanbaru jadi Role Model Nasional Tata Kelola Keuangan Daerah

Mon, 18 May 2026 02:08:25 +0700

PEKANBARU- Sejumlah program Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, mendapat pujian dari Menteri Dalam Negeri(Mendagri), Tito Karnavian, karena berhasil meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan.

Bahkan, juga bisa menyelesaikan utang lama sebelum dirinya memimpin Kota Pekanbaru, dan mengubah defisit anggaran menjadi surplus.

Bukan hanya itu, kini Kota Pekanbaru dijadikan role model nasional untuk tata kelola keuangan daerah.

Dibuktikan dengan terjadinya peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah Pekanbaru yang tembus hingga Rp1,2 triliun dalam setahun sebagai prestasi besar yang dicapai Pemko Pekanbaru.

Beberapa strategi Utama yang dilakukan Pemko Pekanbaru dalam meningkatkan PAD tersebut, diantaranya dengan melakukan optimalisasi pajak daerah dengan mempermudah pembayaran serta meningkatkan kepatuhan warga.

Kemudian digitalisasi sistem pelayanan public serta penguatan pengawasan untuk mencegah kebocoran pendapatan.

Meski di tengah tantangan efisiensi anggaran dan tekanan fiskal, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru justru meroket tajam berkat berbagai inovasi strategis yang diterapkan secara konsisten oleh pemerintah kota.

Lonjakan angka itu tidak main-main dan menjadi catatan sejarah baru bagi keuangan daerah.

Agung, memaparkan, jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2025, terjadi kenaikan yang sangat signifikan.

PAD yang semula berada di kisaran Rp800-an miliar, kini melesat hingga menyentuh angka Rp1,2 triliun, sebuah pencapaian yang memperkuat napas fiskal daerah. Kunci utama dari keberhasilan itu ternyata terletak pada pergeseran paradigma pelayanan publik.

"Prinsip dasarnya adalah memberikan kemudahan bagi wajib pajak agar proses administrasi tidak lagi dianggap sebagai beban yang rumit. Dengan mempermudah akses, masyarakat secara otomatis menjadi lebih kooperatif dalam menunaikan kewajiban pajaknya,"jelas Wali Kota, Agung beberapa Waktu lalu.

Salah satu terobosan yang paling dirasakan dampaknya oleh masyarakat adalah pemberian diskon pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Kebijakan itu terbukti efektif untuk menarik minat warga dengan berbondong-bondong membayar pajak mereka lebih awal.

Antusiasme masyarakat itulah yang menjadi motor utama pendongkrak realisasi penerimaan pajak dari sektor properti secara drastis.

Pemko Pekanbaru memberikan diskon dan keringanan PBB-P2 tahun 2026 melalui program stimulus dan pengurangan pokok pajak yang diterapkan secara otomatis atau melalui penghapusan denda.

Diskon diberikan berdasarkan waktu pembayaran, dengan stimulan berupa potongan pokok 25% hingga 100% untuk ketetapan tertentu.

Pengurangan Pokok (Stimulus 25%): Diberikan untuk nilai PBB-P2 antara Rp500.000 hingga Rp2.000.000.Diskon Maksimal 100%: Diberikan untuk objek PBB dengan ketetapan tertentu (misal: di bawah Rp100.000).

Banyak stimulus yang diberikan Pemko Pekanbaru bagi para wajib pajak. Mulai dari diskon PBB untuk pensiunan, dan kategori pajak lainnya.

Melalui program penghapusan denda itu, Pemko Pekanbaru ingin memberikan kemudahan sekaligus insentif bagi masyarakat yang mungkin sempat tertunda dalam melakukan pembayaran PBB.

Kebijakan itu juga diharapkan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) serta memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam mendukung kemajuan kota.

Bapenda Pekanbaru telah menyiapkan berbagai kemudahan dalam proses pembayaran, termasuk melalui layanan digital.

Wajib pajak kini dapat membayar PBB dengan mudah, cepat, dan aman melalui berbagai kanal pembayaran seperti BRK Syariah, BNI, BJB, BCA, Bank BRI, POSPAY, Tokopedia, Blibli, Dana, OVO, Gojek, dan Gopay.

Selain juga tetap bisa melakukan pembayaran di kantor UPT Bapenda bagi masyarakat yang ingin bertransaksi langsung.

Selain itu, program penghapusan denda ini juga menjadi bagian dari upaya Pemko Pekanbaru dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak kepada masyarakat.

Karena pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali dalam bentuk pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, dan fasilitas umum lainnya.

Tak hanya urusan pajak rumah tinggal, sektor perizinan pun turut dirombak total untuk mendukung iklim investasi.

Agung, menginstruksikan, DPMPTSP untuk memangkas birokrasi, terutama terkait Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Dengan proses yang cepat, transparan, dan tanpa ribet, para pelaku usaha kini jauh lebih bersemangat dalam mengurus legalitas bangunan mereka.

Pertumbuhan positif itu juga didukung oleh sektor-sektor potensial lain yang terus menunjukkan tren naik, seperti pajak reklame, hotel, hingga restoran. Selain itu, adanya pajak opsen turut menyumbang kontribusi besar.

Sinergi antara kemudahan perizinan dan pengawasan yang baik membuat sektor-sektor tersebut menjadi lumbung PAD yang stabil bagi kota.***

Bukan Sekadar Wacana, Agung Nugroho- Markarius Anwar, Wujudkan Bukti Bukan Janji Benahi Kota Pekanbaru

Mon, 04 May 2026 20:39:07 +0700

PEKANBARU- Bukan hanya sekadar janji tanpa bukti, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho dan wakil, Markarius Anwar, terbukti mampu mewujudkan satu persatu kemajuan terstruktur bahkan hingga melampaui target dalam pemenuhan kepuasan masyarakat.

Hal itu menjadi fondasi untuk melanjutkan transformasi menuju Pekanbaru yang lebih bersih, sehat, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Dalam satu tahun terakhir, arah pembangunan di Pekanbaru lebih jelas dan terstruktur, termasuk dari segi pelayanan publik, dan tata kelola kota yang mulai dibenahi secara menyeluruh.

Berbagai janji politik diterjemahkan menjadi langkah konkret, baik melalui kebijakan yang langsung dirasakan masyarakat maupun program jangka panjang yang memperkuat fondasi kota.

Agung Nugroho, menyampaikan, kebijakan yang dijalankan merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menunaikan amanah masyarakat. Pembangunan diarahkan lebih terukur, pelayanan publik diperkuat, serta tata kelola pemerintahan dibuat semakin transparan dan akuntabel.

Komitmen itu diawali dengan kebijakan yang menyentuh kebutuhan harian warga, salah satunya penurunan tarif parkir kendaraan bermotor untuk meringankan beban ekonomi sekaligus menata sistem perparkiran agar lebih tertib dan transparan.

Dalam bidang lingkungan, Gerakan Serbu Sampah digulirkan dan Lembaga Pengelolaan Sampah (LPS) dibentuk di 83 kelurahan. Pendekatan ini menekankan partisipasi kolektif masyarakat, disertai penindakan tegas terhadap pelaku pembuangan sampah ilegal.

Di sektor penataan kota, Pemko menertibkan lebih dari 175 tiang reklame yang tidak sesuai ketentuan guna memperluas ruang terbuka hijau dan memperindah wajah kota.

Kemudian, tak kalah penting, di bidang pelayanan publik diperkuat melalui Mobil AMAN, layanan administrasi kependudukan jemput bola yang memudahkan masyarakat tanpa harus datang ke kantor pemerintahan. Petugas mendatangi warga untuk perekaman dan pembaruan data.

Pengendalian banjir menjadi prioritas dengan penanganan di 20 titik rawan, normalisasi sungai sepanjang 78,2 kilometer serta normalisasi drainase dan daerah aliran sungai mencapai 109,5 kilometer. Sebanyak 15 ribu pohon juga ditanam sebagai bagian dari komitmen Pekanbaru Green City.

Di bidang infrastruktur, lebih dari 42 kilometer jalan diperbaiki mencakup 58 ruas jalan kota dan sembilan ruas jalan perumahan. Sebanyak 42 halte diremajakan, lampu penerangan dipasang, serta layanan wifi gratis disediakan di sejumlah titik.

Pada sektor pendidikan, bus Transmetro gratis disediakan bagi pelajar dengan dukungan Oplet AMAN sebagai feeder kawasan permukiman. Beasiswa jenjang S1 hingga S3, termasuk bagi hafiz Al-Qur’an, turut disalurkan. Program Zero Putus Sekolah juga mengembalikan 757 anak ke bangku pendidikan.

Di bidang kesehatan, pemeriksaan kesehatan gratis serta program Makan Bergizi Gratis (MBG) dijalankan bagi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Pelatihan kader posyandu dilakukan untuk menekan angka stunting.

Dalam sektor ekonomi, Bazar Pangan Murah digelar di 50 titik dan program Rp100 juta per RW dijalankan untuk mendukung prioritas pembangunan lingkungan. Dari sisi keuangan, Pemko berhasil melunasi utang tunda bayar sebesar Rp470 miliar pada 2025 serta mendorong masuknya investasi baru.

Pelayanan perizinan juga dipercepat, di mana Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) kini dapat diselesaikan dalam satu jam.

restasi diraih dalam bidang budaya dan olahraga, termasuk juara II MTQ tingkat Provinsi Riau dan penyelenggaraan MTQ tingkat kota ke-57. Festival Kreatif Budaya Melayu digelar untuk menguatkan nilai kultural dan mendorong UMKM, serta kegiatan Pekanbaru 10K dan peresmian Stadion Mini Gelora Hanguah.

Pemko juga mengakselerasi berbagai Program Strategis Nasional (PSN), seperti MBG dengan 27 dapur umum, Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih di 83 kelurahan, digitalisasi pendidikan melalui smartboard, pembangunan rumah swadaya, serta 20 ribu sambungan jaringan gas kota.

Selain itu, proyek strategis wilayah meliputi Tol Rengat–Pekanbaru, Tol Pekanbaru–Bukittinggi–Padang, pengembangan exit tol, dan SPAM Regional Pekanbaru–Kampar. Pemko juga mengusulkan PSN baru seperti pembangunan BRT, Jembatan Siak V, Pekanbaru East Outer Ring Road, peningkatan ketangguhan banjir, penyediaan rumah murah, penataan permukiman kumuh, serta revitalisasi waterfront Sungai Siak dan Kota Tua Pekanbaru.

Total anggaran proyek strategis Kota Pekanbaru 2025 mencapai Rp217,08 miliar yang mencakup pembangunan ruang kelas baru, infrastruktur kawasan dan gedung, jalan dan drainase, pengembangan air bersih dan SPAM, transportasi, pertamanan, persampahan, kesehatan, 20 ribu sambungan jargas hingga pertanian dan perikanan.

Agung menegaskan capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha untuk melanjutkan transformasi kota secara progresif. (adv).

Kinerja Keuangan Terjaga, Jamkrindo Perluas Dukungan bagi UMKM dan Koperasi

Thu, 09 Apr 2026 10:21:19 +0700

JAKARTA– PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo), anggota Holding Indonesia Financial Group (IFG) mencatatkan kinerja keuangan yang tetap resilien sepanjang tahun 2025, didukung oleh strategi bisnis yang adaptif dan pengelolaan risiko yang prudent di tengah dinamika industri penjaminan.

Jamkrindo membukukan laba sebelum pajak sebesar Rp1,28 triliun dengan laba bersih Rp1,05 triliun, mencerminkan konsistensi kinerja operasional perusahaan.

Kinerja keuangan Jamkrindo pada tahun buku 2025 tersebut juga mencerminkan konsistensi perusahaan yang setiap tahun selalu menghasilkan laba sejak didirikan pada tahun 1970.

Jamkrindo juga secara konsisten berkontribusi pada perekonomian dengan membayar pajak kepada negara dan menyetorkan dividen kepada pemegang saham.

Dari sisi struktur keuangan, Jamkrindo mencatatkan total aset sebesar Rp30,86 triliun, dengan total ekuitas sebesar Rp13,84 triliun, mencerminkan fondasi permodalan yang kuat dalam mendukung ekspansi bisnis dan pengelolaan risiko yang berkelanjutan.

Adapun imbal jasa penjaminan bruto tercatat sebesar Rp 7,12 triliun. Di sisi lain, sejalan dengan dinamika perekonomian dan industri keuangan, peningkatan aktivitas penjaminan turut diikuti dengan kenaikan beban klaim bruto menjadi Rp6,6 triliun.

Meski demikian, Jamkrindo tetap mampu menjaga kinerja secara keseluruhan dengan fundamental yang kuat dan pengelolaan risiko yang disiplin.

Dari sisi pencapaian operasional, sepanjang tahun 2025, volume penjaminan Jamkrindo mencapai Rp247,57 triliun, menunjukkan skala bisnis yang kuat dan kontribusi terhadap sektor produktif nasional.
Jamkrindo telah menjangkau lebih dari 5,56 juta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta koperasi.

Plt. Direktur Utama Jamkrindo Abdul Bari menjelaskan, sejalan dengan agenda pembangunan nasional dalam kerangka Asta Cita, Jamkrindo terus memperkuat perannya dalam pemberdayaan UMKM dan koperasi melalui perluasan akses pembiayaan, peningkatan kualitas penjaminan, serta penguatan kolaborasi dalam ekosistem pembiayaan nasional.

Upaya ini juga didukung oleh transformasi berkelanjutan melalui penguatan tata kelola, manajemen risiko, serta optimalisasi model bisnis.

"Di tengah dinamika industri, Jamkrindo tetap menjaga kinerja yang resilien melalui penguatan fundamental bisnis dan pengelolaan risiko yang disiplin. Kami tidak hanya berfokus pada pertumbuhan, tetapi juga memastikan kualitas dan keberlanjutan kinerja perusahaan," ujar Abdul Bari, Kamis (9/4/2026) di Jakarta.

Abdul Bari menambahkan, Jamkrindo berkomitmen untuk terus memperluas akses pembiayaan bagi UMKM dan koperasi sebagai tulang punggung ekonomi nasional.

Jamkrindo ingin memastikan semakin banyak pelaku usaha yang memperoleh akses pembiayaan dan dapat berkembang secara berkelanjutan melalui layanan penjaminan.

“Ke depan, Jamkrindo akan terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis dalam pengembangan UMKM dan koperasi melalui perluasan akses pembiayaan, penguatan ekosistem penjaminan, serta penciptaan nilai ekonomi dan sosial yang berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif dan berdaya saing,” ujarnya.
Tidak hanya melalui penjaminan, Jamkrindo juga aktif melakukan pendampingan dan pemberdayaan UMKM serta koperasi untuk meningkatkan kapasitas usaha dan daya saing.

Program pendampingan dilakukan melalui pelatihan, peningkatan keterampilan, serta penguatan akses pasar bagi pelaku usaha, termasuk kelompok perempuan dan penyandang disabilitas sehingga mampu mendorong kemandirian dan keberlanjutan usaha.

Upaya tersebut diperkuat melalui pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang berfokus pada pengembangan ekonomi masyarakat, antara lain melalui program pemberdayaan UMKM, pelatihan kewirausahaan, serta inisiatif peningkatan kesejahteraan komunitas.

Program ini tidak hanya memberikan dampak ekonomi, tetapi juga menciptakan nilai sosial yang berkelanjutan bagi masyarakat.

"Kami yakin bahwa dukungan terhadap UMKM tidak cukup hanya melalui akses pembiayaan, tetapi juga melalui pendampingan yang berkelanjutan. Melalui berbagai program pemberdayaan, kami ingin memastikan pelaku usaha dapat naik kelas, memiliki daya saing, dan tumbuh secara mandiri,” ujar Abdul Bari.

Adapun Laporan Keuangan Konsolidasian Jamkrindo telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (anggota jaringan global RSM) tertanggal 30 Maret 2026 dengan opini Laporan Keuangan Konsolidasian Wajar Tanpa Modifikasian.

“Opini tersebut memperkokoh posisi Jamkrindo sebagai institusi penjaminan yang kredibel dan profesional,” ujar Abdul Bari.***

Pemprov Riau Terapkan Mekanisme Kerja Fleksibel

Thu, 26 Mar 2026 10:04:23 +0700

PEKANBARU- Hari pertama kerja bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, setelah libur dan cuti bersama Idulfitri 2026 terpantau masih sepi aktivitas, Rabu (25/3/2026),kemarin.

Suasana di kantor gubernur Riau di Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru tidak seperti biasanya akibat pemberlakuan kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi sebagian ASN.

Namun, khusus untuk bidang pelayanan, seperti di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan juga Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), pelayanan langsung berjalan normal. Beberapa masyarakat juga tampak antre untuk menunaikan kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau Budi Fakhri, mengatakan, meski sudah masuk kerja, namun Pemprov Riau masih memberlakukan kebijakan WFA atau bekerja dari mana saja bagi ASN menjelang dan sesudah perayaan Idulfitri 1447 Hijriyah.

Kebijakan ini merujuk pada Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 2 Tahun 2026 serta pengaturan teknis dari Kementerian Ketenagakerjaan. Langkah ini diambil sebagai strategi nasional untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas selama periode mudik dan balik Lebaran 2026.

"Pegawai sudah masuk kerja pasca libur Lebaran. Khususnya pegawai yang memiliki tugas terhadap pelayanan langsung," katanya.

Sedangkan bagai pegawai yang tidak terlibat di pelayanan langsung diperbolehkan WFA. Sebab Pemprov Riau mengikuti kebijakan KemenPAN-RB. Sehingga pegawai yang tak bersentuhan pada pelayanan langsung boleh WFH sampai tanggal 27 Maret.

"Makanya untuk apel pasca libur Lebaran kita agendakan hari Senin pekan depan, agar seluruh pegawai hadir dapat mengikuti apel pagi bersama pimpinan, sekaligus halal bihalal Idulfitri 1447 Hijriyah," sebutnya.

Untuk diketahui, kebijakan WFA mewajibkan setiap pegawai untuk tetap produktif meski tidak berada di kantor. Secara teknis, WFA berlaku dalam dua periode, yakni pada 16–17 Maret 2026 untuk fase arus mudik, serta 25–27 Maret 2026 untuk fase arus balik.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Syahrial Abdi, menegaskan bahwa WFA bukanlah libur tambahan maupun pemotongan cuti tahunan. Kebijakan ini mewajibkan setiap pegawai untuk tetap produktif meski tidak berada di kantor.

Guna menjamin roda pemerintahan tidak terhenti, Pemprov Riau menerapkan mekanisme pembagian tugas yang ketat di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Syahrial menjelaskan bahwa sistem kerja fleksibel ini dilakukan secara silang agar kehadiran fisik pegawai di kantor tetap terjaga.

"Mekanisme pembagiannya diatur oleh masing-masing kepala OPD. Intinya, mereka yang sudah mengambil WFA pada arus mudik, wajib hadir fisik di kantor saat arus balik, begitu pula sebaliknya," tegasnya.

Pengaturan sistem bergantian ini bertujuan utama untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu. Syahrial menekankan bahwa urusan administratif hingga operasional di lapangan harus tetap berjalan sebagaimana mestinya.

"Kami ingin memastikan pelayanan publik tetap berjalan maksimal, baik itu urusan administrasi di kantor gubernur, layanan kesehatan di rumah sakit, hingga keperluan teknis di setiap Unit Pelaksana Teknis (UPT)," ungkap Syahrial.***

Tiap 20 Menit Satu Nyawa Melayang di Jalan Raya RI

Thu, 26 Mar 2026 09:58:26 +0700

JAKARTA - Angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia masih tinggi. Dihitung-hitung, setiap 20 menit satu orang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas.

Ketua Dewan Pengawas Road Safety Association (RSA) Indonesia Rio Octaviano mengatakan berdasarkan data yang ada, tahun 2025 tercatat sebanyak 158.508 kejadian kecelakaan. Sebanyak 24.296 korban meninggal dunia dan total 238.878 korban terdampak.

"Jika ditarik dalam skala waktu, hampir tiga orang meninggal setiap jam, atau satu nyawa hilang setiap 20 menit di jalan raya Indonesia," kata Rio dalam keterangan tertulisnya.

Dengan jumlah penduduk Indonesia yang diperkirakan mencapai sekitar 281 juta jiwa, tingkat fatalitas kecelakaan lalu lintas berada pada kisaran 8-9 kematian per 100.000 penduduk.

"Ini bukan sekadar angka statistik. Ia mencerminkan bahwa sistem keselamatan jalan masih memerlukan penguatan yang lebih serius dan terintegrasi," ujarnya, dikutip dari oto.detik.com

Yang lebih mengkhawatirkan, lanjut Rio, data juga menunjukkan bahwa kecelakaan terjadi di jalan yang seharusnya aman. Sebanyak 137.658 kasus terjadi di jalan lurus, 153.930 kasus terjadi pada kondisi permukaan jalan yang baik, dan 151.289 kasus terjadi dalam cuaca cerah.

"Temuan ini mematahkan asumsi lama bahwa kecelakaan terutama disebabkan oleh jalan rusak atau kondisi cuaca buruk. Sebaliknya, data menunjukkan bahwa kecelakaan lebih banyak terjadi dalam kondisi 'normal'-ketika sistem seharusnya mampu memberikan perlindungan yang optimal," ujar Rio.

Kecelakaan lalu lintas didominasi oleh sepeda motor. Selama setahun, ada 212.414 unit yang terlibat kecelakaan. Kemudian angkutan barang sebanyak 29.174 unit dan angkutan orang (bus) sebanyak 21.269 unit

"Selain itu, dari sisi kepatuhan pengemudi, terdapat 63.013 pelaku kecelakaan yang tidak memiliki SIM, jauh lebih tinggi dibandingkan pemegang SIM C (14.033 orang) maupun SIM A (1.052 orang). Ini menunjukkan adanya tantangan serius dalam aspek kepatuhan, kompetensi, serta pengawasan," kata Rio.

Rio menyoroti ironi yang perlu dicermati, ketika masalah keselamatan jalan baru benar-benar menjadi perhatian pemerintah hanya ketika musim mudik tiba. Namun selesai periode mudik, perhatian itu memudar.

"Setiap tahun, saat arus mudik menjelang, pemerintah melalui berbagai kementerian dan lembaga saling berkoordinasi, dengan para pejabat berdiri gagah di depan kamera untuk menyampaikan rencana-rencana penanggulangan. Semua itu seakan menunjukkan keseriusan dalam menghadapi permasalahan besar ini," ujar Rio.

"Namun, apa yang terjadi setelah itu? Kenapa kebijakan keselamatan tidak berjalan dengan konsisten sepanjang tahun? Mengapa perhatian yang sama tidak diberikan setiap hari, setiap detik di jalan raya Indonesia? Pejabat yang digaji oleh negara untuk melayani masyarakat harusnya sadar bahwa tugas mereka jauh lebih penting daripada sekadar merencanakan dan mengumumkan kebijakan selama mudik," sambungnya.***

Hingga Februari 2026, Jamkrindo Catat Volume Penjaminan Rp27,68 Triliun

Mon, 16 Mar 2026 21:15:34 +0700

JAKARTA – PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) mencatat kinerja positif pada awal tahun 2026. Hingga Februari 2026, Jamkrindo membukukan volume penjaminan sebesar Rp27,68 triliun dengan jumlah debitur terjamin mencapai 403.986 debitur.

Kinerja tersebut juga memberikan dampak terhadap penyerapan tenaga kerja. Secara keseluruhan, penjaminan yang dilakukan Jamkrindo telah mendukung keberlangsungan usaha yang menyerap 1.829.948 tenaga kerja.

Plt Direktur Utama Jamkrindo, Abdul Bari, mengatakan, capaian tersebut menunjukkan komitmen Jamkrindo dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya melalui penguatan akses pembiayaan bagi pelaku usaha.

”Kinerja penjaminan hingga Februari 2026 ini menunjukkan komitmen Jamkrindo dalam memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha, khususnya sektor UMKM. Melalui layanan penjaminan yang kami berikan, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan usaha sekaligus menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat,” ujar Abdul Bari.

Lebih lanjut, Abdul Bari, menyampaikan, selain mendorong pertumbuhan bisnis, Jamkrindo juga terus melakukan berbagai inisiatif untuk meningkatkan kualitas layanan kepada mitra lembaga keuangan dan pelaku usaha.

Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan proses bisnis, peningkatan kapasitas layanan penjaminan, serta pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung efisiensi dan kecepatan layanan.

Di sisi lain, Jamkrindo juga terus memperkuat penerapan tata kelola perusahaan yang baik melalui penguatan manajemen risiko, kepatuhan, serta implementasi prinsip-prinsip good corporate governance (GCG).

Penguatan tata kelola tersebut dilakukan guna memastikan, seluruh aktivitas perusahaan berjalan secara transparan, akuntabel, dan berintegritas.

“Selain fokus pada pertumbuhan bisnis, Jamkrindo juga terus melakukan berbagai langkah perbaikan untuk meningkatkan kualitas layanan serta memperkuat tata kelola perusahaan. Hal ini menjadi bagian dari komitmen kami untuk memastikan bahwa setiap layanan penjaminan yang diberikan tidak hanya memberikan nilai ekonomi, tetapi juga dikelola secara profesional dan berkelanjutan,” ujar Abdul Bari.

Ke depan, Jamkrindo akan terus memperkuat perannya sebagai perusahaan penjaminan yang mendukung akses pembiayaan bagi pelaku usaha serta berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

“Bagi kami, keberhasilan Jamkrindo tidak hanya diukur dari angka kinerja, tetapi juga dari dampak nyata yang dirasakan oleh pelaku usaha. Banyak UMKM yang tumbuh dan naik kelas melalui dukungan penjaminan
dan pendampingan yang kami berikan,” ujarnya.

Adapun salah satu kisah nyata yang menunjukkan dampak program Jamkrindo adalah perjalanan usaha kuliner milik Narista Hastarini, pelaku UMKM asal Semarang, yang berhasil tumbuh dari usaha rumahan hingga mampu mengembangkan bisnisnya GBOB Snack and Catering.

Narista, menuturkan, awal mula usahanya dirintis pada masa pandemi. Di tengah kondisi ekonomi yang menantang, ia dan keluarga melihat peluang di sektor kuliner hingga mengembangkan usaha dessert rumahan, khususnya produk mille crepes.

Namun pada fase awal, usaha tersebut masih menghadapi tantangan utama yang umum dialami UMKM-K, yakni keterbatasan permodalan dan belum memiliki kesiapan untuk mengakses pembiayaan perbankan.

Melalui pendampingan Jamkrindo, Narista memperoleh dukungan permodalan awal melalui Program Pinjaman Kemitraan sebesar Rp20 juta yang dimanfaatkan untuk memperbaiki dapur produksi dan melengkapi peralatan usaha.

Jamkrindo juga memberikan pendampingan berkelanjutan melalui pelatihan manajemen usaha, pengelolaan produksi, keamanan pangan, hingga pemasaran digital, yang mendorong usaha Narista semakin berkembang dan adaptif mengikuti tren produk.

Seiring meningkatnya skala usaha dan penguatan kapasitas manajemen, pada tahun 2025 Narista mulai melakukan ekspansi dengan memperoleh Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) yang dijamin oleh Jamkrindo.

Keberhasilan Narista tersebut menjadi bukti, bahwa UMKM-K yang sebelumnya belum bankable dapat naik kelas dan lebih siap mengakses pembiayaan formal secara berkelanjutan.

Selain mendukung UMKM-K sektor kuliner, Jamkrindo juga membantu pelaku usaha agar dapat mengikuti tender proyek pemerintah melalui layanan penjaminan.

Dalam industri konstruksi, kredibilitas dan kemampuan memenuhi persyaratan jaminan menjadi faktor penentu untuk memenangkan proyek, khususnya proyek strategis pemerintah. Di tengah kebutuhan tersebut, Jamkrindo hadir sebagai mitra penjaminan yang memberikan kepastian dan memperkuat kepercayaan pemberi kerja kepada pelaku usaha.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur PT Valentara Sarana Raya Triyanto Dwi Hastanto, perusahaan konstruksi yang bergerak di bidang pembangunan infrastruktur sipil seperti jembatan, jalan layang, fly over, dan underpass.

Ia mengakui, bahwa keberadaan Jamkrindo telah menjadi solusi penting bagi perusahaannya dalam mendukung kelancaran partisipasi pada berbagai proyek strategis. Selama tiga tahun terakhir, Triyanto merasa terbantu oleh kehadiran Jamkrindo melalui berbagai produk yang dimiliki seperti suretybond dan kontra bank garansi.

“Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi, kami membutuhkan jaminan yang kredibel untuk dapat dipercaya mitra dan pemberi kerja. Bagi kami, pelayanan Jamkrindo selama ini sangat responsif dan mampu mendukung kelancaran bisnis kami,” ujar Triyanto.***

PUPR Tegur PKL, Sampah Kulit Durian Penuhi Drainase Jalan Arifin Achmad

Sat, 07 Mar 2026 21:39:36 +0700

PEKANBARU - Sejumlah pedagang di sepanjang Jalan Arifin Ahmad, mendapat peringatan usai didapati membuang sampah ke dalam drainase jalan tersebut.

Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, melakukan Dinas PUPR setempat memberikan peringatan agar pedagang tidak lagi membuang sampah ke dalam parit.

"Sampah kulit-kulit durian itu dibuang ke dalam parit. Kami sudah tegur pedagang di sana," kata Plt Kepala Dinas PUPR Kota Pekanbaru, Edward Riansyah, Sabtu (7/3/2026).

Ia menuturkan, bahwa pihaknya mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa drainase di sepanjang Jalan Arifin Ahmad alami penyumbatan akibat banyaknya sampah durian yang di buang sembarangan.

Pihaknya pun langsung menerjunkan pasukan kuning untuk mengangkut seluruh sampah yang memenuhi drainase Jalan Arifin Ahmad.

"Tadi tim lagi pembersihan rutin di Sudirman, kemudian ada laporan masuk, makanya kami langsung turun ke Arifin Ahmad. Banyak kulit durian yang dibuang ke parit," jelas Edu, sapaan akrabnya.

Ia memastikan beberapa pedagang di sepanjang ruas jalan itu sudah mendapatkan teguran. Mereka diingatkan untuk tidak lagi membuang sampah ke dalam parit.

Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Satpol PP Kota Pekanbaru terkait hal ini. Jika pedagang masih membandel, tentu Satpol PP yang akan melakukan penindakan ke depannya.

Edu juga mengimbau kepada para pedagang di sana supaya jangan lagi membuang sampah ke dalam drainase. Hal itu dapat membuat penyumbatan drainase dan bisa menyebabkan banjir.

"Normalisasi drainase ini rutin kita lakukan, setiap hari kita turun ke sejumlah titik untuk pembersihan. Ini juga bagian dari upaya penanganan banjir," pungkasnya.***

43 Calon Pengantin Daftar Program Nikah Gratis Pemko Pekanbaru

Tue, 04 Nov 2025 21:26:56 +0700

PEKANBARU- Pemerintah Kota Pekanbaru mencatat, per tanggal 2 November 2025, sudah 43 pasang calon pengantin yang mendaftar dalam program nikah massal gratis

Wali Kota Pekanbaru, H Agung Nugroho SE MM, mengatakan, nikah massal gratis sesuai jadwal akan dilaksanakan pada 7 Desember mendatang, di komplek Mal Pelayanan Publik (MPP) Jalan Jenderal Sudirman.

"Masih ada waktu satu bulan lagi. Sekarang sudah lebih 40 calon pasangan pengantin yang mendaftar," ungkapnya, Senin (3/11/2025).

Di waktu yang tersisa, Agung, mengimbau, calon pengantin yang ingin menikah di tahun ini supaya bisa memanfaatkan program nikah massal gratis yang ditaja Pemko Pekanbaru.

"Tentu kita harapkan bagaimana calon Pasutri memanfaatkan momen ini," ucapnya.

Dalam program tersebut, Pemko menggratiskan biaya pengurusan administrasi, biaya bimbingan pra nikah, serta biaya tes kesehatan dan pengobatan bagi calon pengantin.

Kemudian gratis foto prewedding, pakaian pengantin, make up artis, dekorasi tempat akad nikah dan pelaminan, serta foto dan dokumentasi.

Selanjutnya, ada voucher menginap di hotel dan undian umrah gratis bagi pasangan yang beruntung. Prosesi pernikahan akan disaksikan langsung oleh Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru.

"Jadi banyak sekali yang didapat calon Pasutri peserta nikah massal gratis," tutupnya.

Kepala Bagian Kesra Setdako Pekanbaru H Tri Sepna Saputra S.STP M.Si menambahkan, 43 calon pasutri yang sudah mendaftar tersebar di 13 kecamatan.

Pendaftar terbanyak berasal dari Kecamatan Tenayan Raya, Tuah Madani dan Kecamatan Senapelan masing-masing 7 calon pasutri, disusul Kecamatan Binawidya 6 calon pasutri.

Selanjutnya dari Kecamatan Marpoyan Damai 3 calon pasutri, serta Kecamatan Kulim, Sail, Rumbai, Rumbai Timur dan Kecamatan Payung Sekaki masing-masing 2 calon pasutri.

"Kemudian Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru Kota dan Limapuluh masing-masing 1 calon pasangan," papar Putra.

Selain pelaksanaan Nikah Massal gratis, pemerintah kota Pekanbaru juga melaksanakan kegiatan Sidang Isbat Nikah gratis Hingga tanggal 03 september 2025, Sidang Isbat Nikah Gratis yang diprogramkan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, didaftar lebih dari 200 pasangan suami istri (pasutri).

Walikota Pekanbaru H Agung Nugroho SE MM mengatakan, di program ini Pemko Pekanbaru hanya menyiapkan kuota untuk 100 pasutri.

"Target kami 100 tahun ini. Tapi sidang isbat ini banyak digemari. Saat ini yang mendaftar sudah sampai 200 lebih," ungkapnya, Senin (3/11/2025).

Mengingat banyaknya pendaftar, Pemko Pekanbaru melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terpaksa harus melakukan seleksi untuk menetapkan 100 pasutri yang nantinya terpilih untuk mengikuti Sidang Isbat Nikah Gratis.

"Sekarang tahap verifikasi agar pelaksanaan program bisa sesuai aturan yang berlaku, misalnya melihat usia pernikahan, usia pasangan dan sebagainya," tegas Agung.

Disampaikannya, Sidang Isbat Nikah Gratis merupakan upaya Pemko Pekanbaru untuk membantu mempermudah warga dalam mengurus administrasi kependudukan (adminduk) seperti Kartu Keluarga (KK).

Sebab, terang Agung, warga atau pasutri yang telah menikah secara agama namun belum memiliki buku nikah dan terdaftar di negara, mereka tidak bisa mengurus adminduk sehingga berdampak terhadap anak.

"Jadi, ini bagaimana menolong anak-anak Kota Pekanbaru yang tidak masuk ke dalam KK, karena orang tuanya belum mengurus administrasi kependudukan, karena belum ada buku nikah resmi," ucapnya.

"Maka kami fasilitasi, agar para pasangan yang menikah tapi belum memiliki buku nikah, bisa mengikuti program Sidang Isbat Nikah Gratis dan ini akan dilaksanakan terus untuk membantu warga," tutup Agung menambahkan.***

Diguyur Hujan, Pelaksanaan MTQ ke-57 Pekanbaru Meriah

Mon, 03 Nov 2025 21:28:12 +0700

PEKANBARU- Hujan yang mengguyur saat pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-57 tingkat Kota Pekanbaru, tak menyurutkan semangat warga dan pemerintah setempat tetap melaksanakan kegiatan yang ditaja diKawasan Purna MTQ, Minggu (2/11/2025) malam.

Selain menjadi ajang perlombaan seni baca Alquran, kegiatan itu juga diramaikan dengan berbagai lomba dan pameran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang dihadiri langsung Gubernur Riau, Abdul Wahid.

Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, yang menjemput langsung kedatangan Gubri di lokasi acara menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan pimpinan Provinsi Riau terhadap berbagai program Pemko Pekanbaru, termasuk kegiatan MTQ tersebut.

“Kehadiran bapak gubernur menandakan MTQ Pekanbaru sudah naik kelas. Ini bukti bahwa syiar Islam dan semangat kebersamaan di Pekanbaru terus tumbuh,” ujar Wako Agung dalam kata sambutannya.

Orang nomor satu di Pekanbaru itu mengatakan, MTQ ke-57 menjadi wujud kolaborasi antara Pemko dan masyarakat dalam memeriahkan syiar Islam.

Kemudian juga untuk meningkatkan perekonomian daerah melalui sektor UMKM. Meski sempat diguyur hujan, suasana malam pembukaan MTQ tetap berlangsung penuh semangat dan haru.

Momentum paling mengharukan pada malam pembukaan terjadi ketika Wali Kota Agung Nugroho menolak menggunakan payung saat menyampaikan sambutannya di tengah hujan deras. Bahkan, Agung, menolak halus saat ajudan itu berniat memayunginya.

“Mungkin payungnya diawaskan saja. Saya ingin merasakan guyuran hujan bersama masyarakat. Meski hujan, suasananya luar biasa hangat karena kita menyaksikan suksesnya pembukaan MTQ tahun ini,” ucapnya di tengah guyuran hujan,” ucapnya, usai menepis tangan ajudan yang hendak memayunginya.

Aksi spontan Wako Agung itu menjadi simbol kedekatan antara pemimpin dan rakyat. Wakil Wali Kota Markarius Anwar hingga Gubernur Riau Abdul Wahid pun ikut berdiri tanpa payung di tengah hujan, menegaskan kebersamaan dan solidaritas di momen bersejarah tersebut. Pada malam itu, masyarakat juga akan disuguhkan penampilan istimewa dari penyanyi Rian D’Masiv.

“Mudah-mudahan hujan segera reda Agar, kita bisa bernyanyi bersama-sama,” ujar Agung disambut tepuk
tangan pengunjung.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Riau, Abdul Wahid, turut menyampaikan apresiasinya terhadap pelaksanaan MTQ Pekanbaru.

Ia memuji semangat masyarakat yang turut serta dalam pawai taaruf, yang diikuti lebih dari 30 ribu peserta.

“Pekanbaru ini wajahnya Provinsi Riau. Riau akan maju jika Pekanbaru maju," katanya.

Karena itu, Pemprov Riau berkomitmen berkolaborasi menata Pekanbaru ini. Salah satunya dengan menjadikan kawasan Purna MTQ sebagai Islamic Center. Nantinya, keberadaan Islamic Center diharapkan dapat menjadi destinasi wisata religi yang menarik bagi masyarakat dan wisatawan. Apalagi, Pekanbaru adalah kota jasa.

"Semakin banyak kegiatan dan event yang menarik, semakin besar pula potensi peningkatan ekonomi daerah,” ujar Wahid.

Ia juga memuji kemeriahan MTQ tahun ini yang tak hanya menonjolkan lomba tilawah, tetapi juga
menggabungkan unsur budaya dan ekonomi rakyat.

“Banyak rangkaiannya, tak hanya seni suara tapi juga menonjolkan budaya dan berbagai UMKM. Meski cuaca hujan, semangat masyarakat luar biasa. MTQ ini kelasnya sudah seperti tingkat provinsi,” tambahnya.

Rangkaian kemeriahan MTQ ke-57 Kota Pekanbaru ini sebenarnya telah dimulai sejak pagi hari nya yakni pelaksanaan pawai MTQ yang berlangsung penuh semarak.

Puluhan ribu orang memadati Jalan Jendral Sudirman, Kota Pekanbaru pada momen Pawai Taaruf MTQ Tingkat Kota Pekanbaru tahun 2025, Minggu (2/11/2025).

Mereka tumpah ruah untuk mengikuti rangkaian pawai ini.Rombongan yang ikut pawai taaruf bukan hanya para kafilah dari seluruh kecamatan. Setiap kecamatan menurunkan sekitar 500 peserta, ditambah perwakilan dari OPD, instansi pemerintah, dan lembaga pendidikan.

Ribuan warga berjejer di sepanjang jalan untuk menyaksikan iring-iringan penuh warna yang menjadi simbol persatuan dan syiar Islam di Kota Pekanbaru.

Mereka secara bergantian mengikuti pawai yang dimulai dari komplek Mal Pelayanan Publik (MPP) Pekanbaru. Rombongan dari 15 kecamatan satu persatu menghadirkan pertunjukan dalam pawai taaruf.

Kebanyakan rombongan menampilkan pertunjukan seni budaya yang menunjukkan keberagaman warga Kota Pekanbaru.

Ada pertunjukan seni seperti gandang tasa, reog ponorogo hingga kuda lumping.Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho menyapa langsung peserta rombongan pawai taaruf dari seluruh kecamatan. Ia mengapresiasi para kafilah dan rombongan yang ikut ambil bagian dalam pawai taaruf.

"Kami dari pemerintah kota sangat mengapresiasi para kafilah dan rombongan yang ikut dalam pawai kali ini," paparnya.

Agung dalam pawai taaruf didampingi Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar dan Pj Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Zulhelmi Arifin. Ada juga hadir perwakilan dari Pemerintah Provinsi Riau dan Forkopimda Kota Pekanbaru.

"Jadi momen MTQ kali ini, kita gelar semarak, sehingga masyarakat bisa datang menyaksikannya,"
jelasnya.

Pelaksanaan MTQ ke-57 Tingkat Kota Pekanbaru tahun ini merupakan Perpaduan antara syiar Islam, seni budaya Melayu, dan semangat kebersamaan sehingga menjadikan MTQ ke-57 bukan sekadar lomba tilawah, melainkan perayaan kebudayaan dan spiritualitas warga Pekanbaru.

Total peserta mencapai 399 orang, terdiri dari 210 peserta putra dan 189 peserta putri yang mewakili 15 kecamatan di Kota Pekanbaru. MTQ tahun ini memperlombakan 26 cabang.

Mulai dari tilawah anak, remaja, dan dewasa; qiraat mujawad dan murotal; tahfiz Qur’an 1 hingga 30 juz; makalah karya tulis ilmiah Al-Qur’an; kaligrafi berbagai kategori (naskah, mushaf, dekorasi, digital, kontemporer); syarhil dan fahmil Qur’an; hafalan 100 dan 500 hadis; serta tafsir Al-Qur’an dalam bahasa Indonesia, Arab, dan Inggris.

Perlombaan digelar di sejumlah lokasi, seperti Astaka utama (tilawah remaja dan dewasa, qiraat mujawad, hadroh, nasyid, rebana, marawis, dan lomba anak-anak TK), Masjid Nurus Sallam (tilawah anak, cacat netra, tartil, qiraat murotal), Masjid Rahmat (tahfiz Qur’an 1-30 Juz), SMP Madani (makalah karya tulis ilmiah Qur’an), MDA Nurussalaam (kaligrafi), MTsN 3 (syarhil dan fahmil Qur’an), dan Masjid Al Mubassirin (hafalan 100 & 500 hadis serta tafsir Al-Qur’an).***

Komitmen Bangun Infrastruktur, Pemko Pekanbaru Targetkan Overlay 29 Ruas Jalan Tuntas Jelang Akhir Tahun

Wed, 22 Oct 2025 14:45:25 +0700

PEKANBARU- Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, berkomitmen untuk perbaikan dan peningkatan infrastruktur khususnya jalan.

Di bawah kepemimpinan Agung Nugroho - Markarius Anwar, perbaikan itu dilakukan dengan sistem tambal sulam dan overlay atau pelapisan ulang aspal di 29 ruas jalan yang ditargetkan tuntas jelang akhir tahun 2025 ini.

Pekerjaan dikebut untuk tambal sulam dan overlay rusak jelang akhir tahun. Sejumlah ruas jalan sudah mulai dilakukan overlay sejak sebulan terakhir.

Pengaspalan juga sudah dimulai di ruas Jalan Belimbing, Lion, dan Jalan Garuda pada, Senin (29/9/2025), yang dipantau langsung orang nomor satu di Pekanbaru, Agung Nugroho.

Agung, mengimbau, masyarakat bisa mencari jalan alternatif selama proses perbaikan berlangsung. Kemudian, juga bersabar sampai pekerjaan itu tuntas dan jalan bisa kembali digunakan

"Kami mohon pengertian warga, pekerjaan ini untuk kenyamanan bersama agar jalan aman dilalui," kata Agung Nugroho.

Pemerintah Kota Pekanbaru, di 2025 ini mengalokasikan anggaran yang cukup besar mencapai Rp200 miliar untuk perbaikan infrastruktur.

"Untuk infrastruktur, kami kira cukup banyak dialokasikan oleh bapak walikota. Saya kira hampir sekitar Rp200 miliar untuk jalan-jalan berlubang, penanganan banjir, sekolah-sekolah yang rusak," tambah Penjabat Sekretaris Daerah Kota (Pj Sekdako) Pekanbaru Dr.Tr H Zulhelmi Arifin S.STP M.Si.

Ia menyampaikan, anggaran perbaikan infrastruktur ratusan miliar itu sebagai bentuk komitmen Walikota H Agung Nugroho SE MM, agar pembangunan yang dilakukan pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

"Jadi, kami kira kebijakan APBD sekarang ini lebih banyak berpihak pada rakyat," tegasnya.

Di samping itu, terang Ami, sapaan Zulhelmi Arifin, Wali Kota Agung Nugroho juga memberikan perhatian khusus di bidang pendidikan dengan kembali mengalokasikan bantuan beasiswa.

"Untuk bantuan beasiswa, bapak walikota juga sudah menganggarkan di APBD," tutupnya.

Seperti diketahui, untuk perbaikan infrastruktur jalan, tahun ini terdapat sebanyak 151 ruas jalan yang tersebar di 15 kecamatan di wilayah setempat yang jadi target perbaikan dengan sistem tambal sulam

"Sudah ada 11 ruas jalan mulai pekerjaan overlay. Sudah ada yang masuk base," kata Plt Kepala Dinas PUPR Kota Pekanbaru, Edward Riansyah, Rabu (8/10).

Adapun 11 ruas jalan yang sudah mulai dilakukan perbaikan diantaranya Jalan Srikandi, Jalan Lobak, Jalan Lion, Jalan Lion, Jalan Belimbing, Jalan Garuda, Jalan Pembina IV, Tengku Mahmud, Sekuntum Raya dan beberapa ruas lainnya.

Sementara itu, perbaikan juga dilakukan dengan tambal sulam jalan. Total sudah lebih dari 1.300 titik lubang yang dilakukan tambal sulam.

Total ada 29 ruas jalan yang dibenahi secara overlay hingga akhir tahun 2025. Ruas jalan tersebut yakni Jalan Serayu, Jalan Kulim, Jalan Jendral, Jalan Angkasa dan Jalan Garuda.

Kemudian Jalan Samarinda, Jalan Melur, Jalan Cempaka, Jalan Pepaya dan Jalan Lili 1- Jalan Lili 2. Lalu Jalan Teratai, Jalan Lion - Garuda, Jalan Saus, Jalan Tegal Sari dan Jalan Unggas.

Ada juga perbaikan overlay di Jalan Embun Pagi, Jalan Bangau Sakti, Jalan Garuda Ujung, Jalan Srikandi dan Jalan Sekuntum. Lalu Jalan Rajawali, Jalan T. Mahmud II, Jalan Merpati Sakti, Jalan Teladan dan Jalan Belimbing.

Perbaikan jalan berlanjut di Jalan Mandala, Jalan Bawal dan Jalan Pembina IV. Ada juga proyek pembangunan Jalan Taman Simpang Arifin untuk mengurangi kemacetan di Jalan Jendral Sudirman.(Advertorial).

Agung- Markarius Luncurkan Kebijakan Bersentuhan Langsung dengan Masyarakat

Wed, 03 Sep 2025 20:24:53 +0700

PEKANBARU- Genap 100 hari sejak dilantik pada 20 Februari 2025, pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho dan Markarius Anwar (AMAn), menunjukkan gebrakan nyata dalam memimpin ibu kota Provinsi Riau.

Pada masa pemerintahannya, Agung Nugroho-Markarius Anwar, telah meluncurkan berbagai kebijakan- kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.

Mulai dari penurunan tarif parkir, perbaikan jalan berlubang, penanganan banjir, penanganan persoalan sampah, penertiban tiang reklame, Pekanbaru cinta alquran, Inovasi Layanan Administrasi Kependudukan Keliling di Kota Pekanbaru dan masih banyak yang lainnya.

Kebijakan penurunan tarif ini diatur melalui Peraturan Wali Kota (Perwako) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

"Langkah ini dilakukan untuk memastikan pelayanan parkir di Kota Pekanbaru menjadi lebih tertib, terjangkau, dan memberikan kenyamanan yang lebih baik bagi masyarakat," ujar Agung Jumat (30/5/2025).

Sebagai wujud komitmen yang kuat dalam menangani permasalahan infrastruktur, khususnya perbaikan jalan rusak, Pemerintah Kota Pekanbaru menetapkan perbaikan jalan sebagai prioritas utama.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru, hingga saat ini tercatat sebanyak 2.308 titik jalan berlubang di berbagai wilayah kota.

Dalam rangka mempercepat penanganan, pemerintah telah berhasil memperbaiki sebanyak 533 titik jalan, yang berarti sekitar 23,09% dari total permasalahan jalan telah terselesaikan secara terukur dan bertahap.

"Pemerintah Kota Pekanbaru menegaskan bahwa proses perbaikan infrastruktur jalan akanterus dilaksanakan secara berkesinambungan, dengan tetap memperhatikan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah, demi meningkatkan kenyamanan, keselamatan, serta mobilitas seluruh lapisan masyarakat di Kota Pekanbaru," tambah Agung.

Bukan hanya itu, pasangan pemimpin Kota Pekanbaru itu juga meluncurkan program Pekanbaru cinta alquran yang merupakan program Pemerintah Kota Pekanbaru yang bertujuan menciptakan generasi cinta Al-Quran dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat.

Melalui pembinaan yang dilaksanakan di lingkungan sekolah, tempat kerja, hingga masyarakat umum. Program ini diharapkan dapat membentuk generasi yang tidak hanya mahir membaca Al-Quran, tetapi juga mampu mengamalkan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya dalam kehidupan sehari-hari.

Selanjutnya, juga diluncurkan Mobil AMAN (Administrasi Mudah, Amanah, dan Nyaman) sebagai inovasi layanan administrasi kependudukan keliling yang diinisiasi oleh Pemerintah Kota Pekanbaru untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan tanpa harus datang ke kantor pemerintahan. Layanan ini menyediakan kemudahan akses pengurusan berbagai dokumen administrasi, seperti perekaman dan pencetakan KTP elektronik (KTP-el), Kartu Identitas Anak (KIA), Kartu Keluarga (KK), serta akta kelahiran, perkawinan, kematian, dan surat pindah dalam format PDF.Selain itu, layanan ini juga mencakup aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).

"Dengan konsep jemput bola, Mobil AMAN secara aktif menjangkau masyarakat di daerah terpencil atau wilayah dengan akses terbatas, sehingga meningkatkan kesadaran dan memudahkan pengurusan administrasi kependudukan bagi masyarakat," sebut Agung lagi.

Ada juga Mobil Pak AMAN yang merupakan program inovatif yang digagas oleh Pemerintah Kota Pekanbaru untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan bahan pangan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.

Melalui mobil keliling ini, berbagai kebutuhan pokok seperti beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), telur, minyak goreng, cabai, serta sembako lainnya didistribusikan langsung kepada masyarakat. Program ini merupakan hasil sinergi antara Pemko Pekanbaru, Bulog, dan Badan Pangan Nasional, yang bertujuan tidak hanya menyediakan pangan murah, tetapi juga menjaga kestabilan harga di pasar.

Tak kalah menarik, Agung- Markarius, juga menggratiskan tiket bus TMP kepada siswa untuk mendukung dunia pendidikan dan mempermudah akses transportasi.

Program ini dirancang untuk memfasilitasi siswa agar dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan aman, nyaman, dan tanpa biaya transportasi yang berlaku untuk seluruh siswa tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang terdaftar di sekolah- sekolah wilayah Kota Pekanbaru.

Untuk menggunakan layanan ini, siswa hanya perlu menunjukkan kartu pelajar dari sekolah masing-masing atau mengenakan seragam sekolah.

Kemudian, gerakan serbu sampah, yang merupakan salah satu langkah yang diambil oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Upaya menuntaskan permasalahan sampah yang selama ini menjadi perhatian masyarakat. Gerakan ini dicanangkan sebagai bagian dari program 100 hari kerja dengan tujuan utama mewujudkan Pekanbaru yang bersih, indah, dan bebas sampah melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, camat, lurah, operator pengangkutan sampah, serta seluruh lapisan masyarakat.

Fokus utama dari gerakan ini adalah mengangkutsampah-sampah yang menumpuk di jalanan maupun di Tempat Penampungan Sementara (TPS), serta membersihkan aliran sungai agar dapat berfungsi secara optimal sebagai penampung dan pengalir air hujan. Inisiatif ini juga selaras dengan Gerakan Nasional Indonesia Bersih yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Sebagai wujud komitmen bersama dalam pengelolaan sampah yang bersih, transparan, dan akuntabel, Pemerintah Kota Pekanbaru bekerja sama dengan Kepolisian Resor Kota Pekanbaru berhasil mengungkap praktik pengelolaan sampah ilegal serta pungutan liar retribusi sampah.

Selanjutnya ada pula kegiatan Festival Kreatif Budaya Melayu yang merupakan ajang kolaboratif yang bertujuan memadukan pelestarian tradisi Melayu, pengembangan kreativitas, serta peningkatan kepedulian terhadap lingkungan.

Melalui berbagai kegiatan seperti pertunjukan seni tari dan musik tradisional, lomba berbalas pantun bertema pelestarian alam dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), serta bazar kuliner khas Melayu, festival ini menjadi wadah bagi seniman, pelaku UMKM, dan masyarakat umum untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya.

Pada saat memimipin itu pasanga Agung- Markarius juga sudah melakukan penanaman sebanyak 15.000 batang pohon dan jagung pipil di lahan seluas 11 hektare di Kota Pekanbaru merupakan implementasi nyata dari komitmen Pemerintah Kota Pekanbaru dalam mendukung pelestarian lingkungan sekaligus mewujudkan swasembada pangan daerah.

Penertiban Tiang Reklame Ilegal juga tak luput dari program yang dilakukan di masa kepemimpinannya.Tindakan tegas ini merupakan bagian dari strategi Pemerintah Kota Pekanbaru untuk mewujudkan kawasan kota sebagai zona hijau yang bebas dari reklame ilegal, sehingga ruang publik menjadi lebih nyaman, aman, dan menarik bagi masyarakat maupun pengunjung. Upaya ini juga mendapat apresiasi dari Kementerian Kehutanan, yang secara langsung menyampaikan dukungannya terhadap langkah Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menjadikan kawasan tersebut sebagai jalur hijau.

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Pekanbaru juga dilalikan sebagai upaya untuk memperindah wajah kota, menciptakan lingkungan yang representatif, serta menegaskan identitas budaya melalui elemen visual yang khas, yang dilaksanakan melalui revitalisasi ornamen dan dekorasi taman kota. Program ini mencakup pengecatan dan pencahayaan pada Signtext Kota Pekanbaru Bertuah, pengecatan dan pencahayaan Tugu Payung, pencahayaan Tugu Adi Pura, penataan area Tugu Selais, perbaikan air mancur, dan penataan taman.

Selain itu, revitalisasi juga dilakukan di Taman Rumah Singgah Tuan Kadi melalui pengecatan bangku taman dan fasilitas lainnya, pengecatan 200 pot bunga di dua ruas jalan utama, yaitu Jalan Sudirman dan Jalan Arifin Ahmad, serta pemasangan lampu taman di RTH Putri Kaca Mayang. Seluruh program tersebut memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat citra Kota Pekanbaru sebagai kota yang indah, ramah, dan berbudaya.

Pengalihan pengelolaan sampah dari pihak ketiga ke LPS tingkat kecamatan dan kelurahan.

Dalam upaya Penanggulangan Banjir Pekanbaru, Pemerintah Kota Pekanbaru secara intensif melaksanakan program normalisasi gorong-gorong sebagai salah satu Upaya strategis dalam penanggulangan banjir di wilayah Kota Pekanbaru. Salah satu langkah yang ditempuh adalahmelakukan pembongkaran terhadap bangunan liar yang berdiri di atas maupun menutupi gorong-gorong, mengingat bangunan-bangunan tersebut terbukti menghambat aliran air dan memperparah terjadinya genangan saat hujan deras. Langkah ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menjaga kebersihan dan fungsi goronggorong guna menciptakan lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, dan bebas banjir.

Dunia Melayu Dunia Islam (DMDI) Kota Pekanbaru merupakan organisasi yang berperan sebagai wadah pemersatu umat Melayu-Islam dengan tujuan memperkuat nilai-nilai budaya dan agama serta mendorong kerjasama dalam berbagai bidang pembangunan, seperti ekonomi, pendidikan, budaya, dan dakwah Islamiah. Sebagai mitra strategis pemerintah daerah, DMDI aktif melestarikan warisan budaya Melayu dan Islam sekaligus mendukung pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat setempat.

Pemerintah Kota Pekanbaru berkomitmen penuh mendukung Program Sekolah Rakyat sebagai langkah strategis dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kota Pekanbaru. Melalui program ini, anakanak dari keluarga miskin dan rentan memperoleh akses pendidikan berkualitas serta keterampilan hidup untuk mendukung kemandirian mereka di masa depan. Pada tahun ajaran 2025/2026, tercatat sebanyak 55 calon siswa akan mengikuti pembelajaran yang untuk sementara dilaksanakan di Sentra Abiseka, Jalan Sekolah Rumbai, Gedung Kemensos.

Pemerintah Kota Pekanbaru juga mempercepat Pembangunan Rumah Layak Huni Jelang HUT ke-241Sebagai bentuk komitmen kepemimpinan dalam meningkatkan kualitas hidup warga, Pemerintah Kota Pekanbaru terus mendorong percepatan pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) bagi masyarakat yang membutuhkan. Program ini dilaksanakan secara terintegrasi, melibatkan sinergi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas Perkim, Dinas PUPR, DLHK, dan Damkar.

Penanganan Rumah Layak Huni (RLH) kepada Irda (52) ditargetkan rampung dan siap dihuni kembali menjelang Hari Ulang Tahun ke-241 Kota Pekanbaru pada 23 Juni mendatang. Pada tahun ini, ditargetkan pembangunan 42 unit RLH baru serta rehabilitasi 12 unit rumah lainnya.(Advertorial).

Disanksi tak Terima Tunjangan Selama Sebulan, 11 ASN Pemko Pekanbaru Terjaring Razia di Kedai Kopi Berasal dari Lima OPD

Thu, 30 Oct 2025 14:51:42 +0700

PEKANBARU-Pemerintah Kota Pekanbaru sudah menerima laporan dari Satpol PP Provinsi Riau terkait 11 ASN Pemko yang terjaring razia sedang nongkrong di kedai kopi saat jam kerja beberapa hari lalu.

Asisten Administrasi Umum Setdako Pekanbaru, Syamsuwir, menjelaskan, 11 ASN tersebut berasal dari 5 Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemko Pekanbaru.

"Ya benar, 11 ASN itu dari 5 OPD. Sanksinya sudah kita proses," singkat Syamsuwir, Kamis,(30/10), malam.

Kepala BKP-SDM Kota Pekanbaru, Samto, membenarkan, sudah menerima laporan terkait 11 ASN Pemko yang terjaring razia itu.

Namun, dia, enggan merinci nama- nama dan dari OPD mana saja 11 ASN itu.

Dia hanya menerangkan terkait sanksi yang diberikan yakni hukuman disiplin atau teguran tertulis dengan konsekuensi tidak menerima tunjangan selama satu bulan.

" Sanksinya hukuman disiplin berupa teguran tertulis dari kepala OPD masing- masing. Dengan konsekuensi tidak menerima tunjangan selama satu bulan untuk memberikan efek jera dan sebagai atensi bagi ASN lain," kata Samto.

Sebelumnya, Asisten Syamsuwir, sempat berang dengan kejadian tersebut menyatakan ASN yang terjaring razia di kedai kopi saat jam kerja itu melanggar integritas

"Orang- orang seperti ini harus disanksi karena melanggar integritas. Padahal kami di Pemko Pekanbaru sedang menggalakkan untuk peningkatan integritas di kalangan ASN, tapi mereka malah melanggarnya," tegas Syamsuir, Senin,(27/10).

Setakat ini, Syamsuwir, menerangkan, masih menunggu laporan dari pihak Satpol PP Provinsi Riau, terkait siapa saja dan dari OPD mana 11 orang yang terjaring tersebut.

" Kami akan panggil secara khusus, menanyakan, apa kepentingan ASN itu di kedai kopi saat jam kerja. Kedai kopi itu bukan tempat bekerja seorang ASN, tetapi harus di kantor. Apapun alasannya, seorang ASN tidak boleh membawa urusan kerja ke sana. Tempat kerja soerang ASN sudah ditentukan, bukan di kedai kopi," tegasnya.

Ke depan, Syamsuwir, mengatakan, akan mengerahkan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru untuk turun merazia ASN yang sedang berada di kedai kopi atau di tempat lain seperti di toko, mall dan lainnya saat jam kerja.

" Bukan hanya di kedai kopi saja, ASN juga dilarang berada di tempat lain seperti di toko, kedai atau tempat lain saat jam kerja. Yang namanya jam kerja ASN, ya harus bekerja bukan di tempat lain. Itulah yang dikatakan ASN tak punya integritas. Kecuali sedang menjalankan perintah pimpinan," jelas Syamsuwir.***

Minat Warga Bergabung ke LPS Baru 60 Persen, Camat dan Lurah Diminta Berperan Aktif

Thu, 30 Oct 2025 16:45:23 +0700

PEKANBARU- Berdasarkan pendataan dan laporan yang diterima Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru, baru 60 persen keterlibatan masyarakat yang mau bergabung ke Lembaga Pengelola Sampah (LPS).

Pelaksana Tugas Kepala DLHK Pekanbaru, Reza Aulia Putra, mengatakan, setelah ditelusuri, LPS menyatakan persoalan itu terjadi karena kurangnya dukungan dari para RT dan RW yang berada di bawah pengawasan lurah dan camat.

Penyebab lain, karena masih minimnya kesadaran soal sampah yakni dengan cara membuangnya di sembarang tempat.

" Iya. Baru 60 persen warga Pekanbaru yang bergabung memanfaatkan jasa LPS dalam hal pengangkutan sampah. Setelah kami telusuri penyebabnya, LPS melaporkan ke kami rata- rata persoalan itu muncul karena LPS belum didukung penuh oleh RT dan RW nya," kata Reza Aulia, Kamis,(30/10/2025).

Dia, menerangkan, Surat Keputusan (SK) terkait LPS dikeluarkan oleh camat, sedangkan DLHK Pekanbaru adalah OPD yang mengeluarkan izin operasional pergerakan armada angkutan sampah.

Karena sejauh ini minat masyarakat dalam menggunakan jasa angkutan LPS itu rendah, maka DLHK Pekanbaru akan mengevaluasi persoalan itu dari dua sisi.

Pertama, dari sisi mobil pengangkut, apakah mereka sudah efektif bekerja, Sebab bisa saja dalam praktik di lapangan ada warga yang merasa sampahnya belum diangkut akibat kurangnya data dari LPS itu sendiri.

" Kami akan evaluasi dari dua sisi. Pertama dari sisi mobil angkutan dan yang kedua dari sisi kinerja LPS itu. Hasil evaluasi itulah nanti yang akan kami laporkan ke walikota termasuk ke camat dan lurahnya masing- masing," tegas Reza.

Disinggung, apakah rendahnya minat masyarakat bergabung ke LPS karena pola angkutan sampah yang belum seperti yang diharapkan warga atau karena tarif pengangkutan yang diterapkan dirasa memberatkan, Reza, membantahnya.

" Kalau dikatakan tarif memberatkan, warga tak mampu yang diterangkan melalui SKTM dari OPD terkait, digratiskan untuk pengangkutan sampahnya. Jadi kalau sudah begitu berarti kesadaran masyarakatnya yang masih kurang karena sudah terlalu nyaman dengan kondisi membuang sampah sembarangan. Tapi sekarang kami tak tinggal diam, akan rutin menggelar razia," jelas Reza.

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setdako Kota Pekanbaru, Masykur Tarmizi, memerintahkan para camat dan lurah pro aktif untuk menangani persoalan sampah.

Sebab, menurutnya saat ini sampah di beberapa titik tertentu sudah mulai terlihat menumpuk. Hal itu membuktikan, pengangkutan sampah ke sumber sampah atau ke rumah warga belum begitu maksimal.

" Belum maksimalnya pengangkutan sampah itu karena ada indikasi karena tidak semua masyarakat Kota Pekanbaru bergabung dengan LPS. Makanya kami perintahkan camat dan lurah berperan aktif mengarahkan masyarakat untuk bergabung ke LPS. Karena pengangkutan sampah yang resmi diakui pemerintah adalah melalui LPS. Jadi, kalau ada masyarakat yang tidak bergabung ke LPS, sampahnya siapa yang mengangkut? Bisa jadi karea sampahnya tidak diangkut tapi dibuang di tepi jalanan. Atau diangkut lembaga ilegal tapi dibuang di sembarang tempat," kata Masykur.

Masykur, mengulang, meminta para camat dan lurah untuk memantau dan mengawasi masyarakat soal sampah. Artinya tidak ada lagi masyarakat yang tidak bergabung ke LPS.

" Inilah peran camat dan lurah yang kami minta. Dan itu juga merupakan hasil dari evaluasi terhadap kinerja LPS," tutup Masykur.***

DLHK Pekanbaru Tangkap 11 Pembuang Sampah di HR Soebrantas

Wed, 29 Oct 2025 20:40:52 +0700

PEKANBARU- Tim gabungan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru, mengamankan 11 warga pembuang sampah sembarangan di Jalan HR Soebrantas, Selasa (28/10) malam.

Selain harus menerima sanksi denda, belasan warga itu juga diminta membuat surat pernyataan agar tidak kembali mengulangi perbuatannya.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DLHK Kota Pekanbaru Reza Aulia Putra, mengatakan, penindakan yang dilakukan tim gabungan tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan masih adanya warga yang membuang sampah sembarangan.

" Iya ada 11 orang yang kami tangkap sedang membuang sampah sembarangan di Jalan HR Soebrantas dalam giat penertiban dan pengawasan sampah," kata Reza, Rabu,(29/10).

Penindakan yang dilakukan tim gabungan merupakan tindak lanjut dari laporan masih adanya warga yang membuang sampah sembarangan.

Razia serupa akan terus dilakukan tim gabungan untuk memastikan tidak ada lagi warga yang membuang sampah di sembarang tempat.

"Untuk itu, kita imbau kepada warga jangan lagi buang sampah sembarangan. Karena kami akan rutin melakukan penindakan di lapangan," ujarnya.

Seperti diketahui, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru sejak beberapa bulan terakhir sudah mulai memberdayakan Lembaga Pengelola Sampah (LPS) untuk mengangkut sampah di pemukiman dan jalan lingkungan.

Dengan pemberdayaan LPS, warga cukup menempatkan sampah di depan rumah masing-masing untuk kemudian diangkut oleh LPS. Bagi warga yang sampahnya tak kunjung diangkut, bisa membuat pengaduan atau laporan ke DLHK Kota Pekanbaru.***

Satpol PP Pekanbaru Bongkar 7 Lapak PKL di Jalan Bima

Thu, 30 Oct 2025 00:24:17 +0700

PEKANBARU- Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru, Rabu,(29/10), membongkar 7 bangunan liar yang kembali didirikan usai ditertibkan beberapa hari lalu di Jalan Bima, Kecamatan Binawidya, tepatnya di depan Rumah Sakit (RS) Prima.

Penertiban itu dipimpin Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Undang-Undang Daerah (PPUD),
Fakhrudin.

Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru, Yuliarso, mengatakan, kawasan tersebut sebelumnya sudah ditertibkan dari aktivitas pedagang dan bangunan liar tepatnya Rabu, (8/10), kemarin.

"Dalam penertiban sebelumnya ada 46 lapak yang kami bongkar. Tapi sekarang dibangun lagi, makanya ditertibkan ulang. Ada sekitar 7 lapak yang dibongkar tadi," kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, Yuliarso, Rabu,(29/10).

Yuliarso, mengimbau, Pedagang Kaki Lima (PKL) agar tidak berupaya kembali mendirikan bangunan di pinggiran Jalan Bima tersebut.

Sebab, saat ini, jalan itu sedang dalam tahap perbaikan berikut akan dibangun drainase di sana.

"Jadi kita harapkan para pedagang, supaya bisa memahami serta menertibkan diri masing-masing. Jangan menunggu kami harus represif, karena itu tidak baik," tegasnya.

Penertiban itu, sambung, Yuliarso, untuk kepentingan bersama yakni bagi penggunaan jalan agar nyaman, aman, tertib dan bersih lingkungan.

" Memang di situ tidak diperkenankan untuk berdagang,"imbuh Yuliarso.

Untuk memastikan tak ada lagi aktivitas pedagang dan pembangunan ulang bangunan liar itu, Satpol PP Pekanbaru bakal menempatkan personel di Jalan Bima.

"Kami akan menempatkan personel di sana untuk beberapa waktu ke depan. Paling tidak untuk mengingatkan PKL supaya tidak membangun lapak kembali di sana," tutup Yuliarso.

Plt Kepala Dinas PUPR Kota Pekanbaru, Edward Riansyah, membenarkan, di sepanjang bangunan liar itu memang akan dibuat drainase yang merupakan bagian dari perbaikan jalan di sana.

"Di sepanjang ini kita buat dulu drainase, kemudian dioverlay di Jalan Bima ini," terang Edu, sapaan akrab Plt Kadis itu.

Ada sekitar 170 meter di ruas jalan itu bakal dikerjakan. Mulai dari pembuatan drainase hingga overlay jalan.

"Langsung hari ini kita mulai perbaikan jalan. Kita targetkan 10 hari ini supaya bisa rampung," pungkasnya, Rabu,(8/10), kemarin.***

Pemilihan RT dan RW Serentak Pekanbaru Digelar Desember 2025

Mon, 27 Oct 2025 15:30:34 +0700

PEKANBARU- Pemilihan Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) di Kota Pekanbaru, dijadwalkan berlangsung serentak pada Desember 2025.

Walikota Pekanbaru Agung Nugroho, mengatakan jika penyusunan Peraturan Walikota (Perwako) yang akan mengatur tentang RT dan RW telah rampung.

"Perwako-nya sudah jadi. Kemarin baru selesai dari Kemenkumham untuk diharmonisasi dan akan dilaksanakan seluruhnya pemilihan pada bulan Desember," ungkapnya, Senin (27/10/2025).

Disampaikannya, dalam pemilihan Ketua RT/RW nanti diharapkan agar lebih mengedepankan musyawarah dan mufakat masyarakat. Siapa saja bisa mendaftar, dan diumumkan ke tengah masyarakat.

"Nanti akan ada yang mengecek, apakah calon tersebut ada masalah atau tidak. Uji publik, seperti itu," ujarnya.

Seperti diketahui, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru sebelumnya melakukan penarikan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) yang sedang dibahas oleh DPRD setempat.

Penarikan ranperda yang mengatur tentang pemilihan RT-RW tersebut berlangsung melalui rapat paripurna, bertempat di Ruang Rapat Paripurna Balai Payung Sekaki gedung DPRD Pekanbaru, Senin (8/9/2025).

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Muhammad Isa Lahamid didampingi Wakil Walikota Markarius Anwar, Wakil Ketua I DPRD Tengku Azwendi Fajri, Wakil Ketua II Dikky Suryadi Khusaini dan Wakil Ketua III Andry Saputra.

Usai paripurna, Wawako Markarius menyampaikan jika dari laporan dan hasil konsultasi panitia khusus (pansus) DPRD ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), LKK cukup diatur melalui peraturan walikota (perwako).

"Jadi untuk pengaturan terkait LKK ini diatur melalui perwako saja, tidak jadi dilanjutkan perdanya. Jadi kita tarik lagi dan nanti segera menyusul perwakonya (tentang LKK)," ucapnya.***