Evaluasi PPKM Level 4, Komisi IX DPR: Penurunan Kasus Belum Stabil

Anggota Komisi IX DPR RI Rahmat Handoyo. Foto : Oji/Man

JAKARTA - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM) Level 4 akan berakhir pada 9 Agustus besok. Namun, Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Rahmad Handoyo melihat bahwa situasi dan kondisi penurunan kasus Covid-19 saat ini masih sangat labil, sehingga semua pihak tidak boleh abai atau pun lalai.

"Artinya, meskipun pelaksanaan PPKM level 4 di beberapa tempat dan wilayah sudah menunjukkan sangat positif, ditunjukkan oleh BOR (bed occupancy rate) yang menurun, ICU sudah ada yang kosong di beberapa tempat. Tapi itu kan labil, kalau kita lalai, abai dan terus seolah-olah hidup normal kembali dengan aktivitas dan mobilitas yang tinggi, banyak kerumunan, saya kira kan bisa muncul kembali potensi 3-4 minggu yang lalu," kata Rahmad saat dihubungi, Minggu (8/8/2021).

"Situasi yang sangat crowded, pilu, betapa banyak saudara kita yang meninggal di rumah, antre menunggu rumah sakit, antre menunggu IGD, itu akan terjadi bila kita lalai, potensi bisa terjadi seperti itu kembali," ujarnya, dikutip dari sindonews.com.

Rahmad sangat berharap Indonesia tidak boleh mengulangi kesalahan bersama, seperti beberapa waktu lalu, sehingga kasus positif melonjak tajam. Khususnya di beberapa wilayah seperti Jabodetabek dan lainnya, di mana banyak masyarakat banyak meninggal dunia.

"Kelabilan ini kita lihat secara keseluruhan, jumlah kita yang masih tinggi yang gugur, harus menjadikan kita semua seluruh elemen bangsa untuk berhati-hati," ujarnya.

Apakah PPKM Level 4 ini perlu diperpanjang atau tidak, menurut politikus PDIP ini, semua pihak harus mengevaluasi, tidak hanya pemerintah pusat, tapi juga pemerintah daerah (pemda), petugas satgas di level RT, RW dan juga masyarakat. Pemerintah sebagai pemimpin harus memutuskan berdasarkan sejumlah indikator yang memang sudah menunjukkan beberapa tren yang sangat positif.

"Tapi itu masih semu, masih sangat labil, masih bisa berubah drastis naik kalau kita tidak mengindahkan prokes, mengurangi mobilitas, dan banyak kerumunan pasti potensi muncul klaster-klaster dan banyak muncul paparan baru," ujar Rahmad.

Menurut legislator Dapil Jawa Tengah V ini, sejauh ini pemerintah sudah bertindak tepat dengan memperpanjang PPKM Level 4 namun memberikan penyesuaian-penyesuaian kebijakan yang diserahkan kepada karakteristik daerah masing-masing, karena daerah yang lebih tahu dan lebih paham kondisi di daerahnya. Sehingga, untuk evaluasi PPKM yang akan berakhir besok, pemda bersama elemen masyarakat, pemuka masyarakat dan pemuka agama harus melakukan evaluasi secara komprehensif.

"Kalau diperpanjang itu benar-benar harus dijaga (prokes) dengan semua dan bertanggung jawab semua dengan patuh pada aturan," kata Rahmad.***


[Ikuti Zonapekan.com Melalui Sosial Media]




Tulis Komentar