Wako Pekanbaru Hadiri Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia

JAKARTA- Walikota Pekanbaru Firdaus,MT, Senin,(9/12/2019), mengikuti peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia atau Harkodia di Gedung Penunjang Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, tepatnya di belakang Gedung Merah Putih.

Hal itu dibenarkan Kepala Bagian Humas Setdako Pekanbaru, Masirba,H. Sulaiman, mengatakan, walikota sudah berada di Jakarta sejak Ahad (8/12/2019) malam untuk mengikuti kegiatan tersebut.

" Wako hadir di mengikuti  Harkodia 2019 memenuhi undangan, kabarnya kegiatan ini dihadiri seluruh kepala daerah," singkat dia.

Dikutip dari website resmi KPK di https://www.kpk.go.id/, dijelaskan, jelang peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia atau Hakordia yang diperingati setiap tanggal 9 Desember, KPK mengajak segenap pemangku kepentingan hingga masyarakat umum untuk ikut ambil bagian. Mengusung tema ' Bersama Melawan Korupsi Mewujudkan Indonesia Maju'.

Ketua KPK, Agus Rahardjo, mengimbau agar peringatan Hakordia juga diselenggarakan oleh kementerian/lembaga sesuai dengan program dan anggaran yang telah direncanakan di wilayah/kantor masing-masing.

Peringatan Hakordia 2019 di KPK akan diisi dengan serangkaian kegiatan yang dimulai sejak 6 – 13 Desember 2019. Melalui rangkaian kegiatan tersebut KPK mengajak segenap pemangku kepentingan membangun kesadaran dan semangat perlawanan terhadap korupsi melalui pendekatan humanis dengan menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk masyarakat.

Kegiatan yang diselenggarakan KPK, di antaranya peluncuran Side-B Album SAKSI 2019, pengumuman pemenang Apresiasi Jurnalis Lawan Antikorupsi 2019, workshop komunitas antikorupsi, penganugerahan Anticorruption Film Festival (ACFFest) 2019, Dongeng Kebangsaan Antikorupsi, Festival Media Digital Pemerintah, Temu Aksi Nasional Penyuluh Antikorupsi, Temu Konsolidasi Komite Advokasi Daerah (KAD) se-Indonesia dan lainnya. 

Untuk puncak peringatan Hakordia akan dilaksanakan pada Senin (9/12) di Gedung Penunjang KPK, kegiatan akan dihadiri pimpinan kementerian/lembaga, kepala pemerintahan daerah, komunitas dan pemangku kepentingan lain. Yang selama ini telah berkontribusi dalam upaya pemberantasan korupsi baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan KPK.(iky).