Rapat Malam-malam di DPR, Mendag Dicecar soal Impor Gula

JAKARTA- Anggota Komisi VI DPR RI Nusron Wahid dari fraksi Golkar dan Mufti Anam dari fraksi PDIP mencecar Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto soal kebijakan pengendalian harga gula dan kebijakan impor.

Dikutip dari detik.com, Nusron geram dengan kebijakan stabilisasi harga gula di tingkat konsumen. Pasalnya, ketika terjadi kelangkaan pasokan gula di awal 2020 konsumen harus menanggung harga gula yang tinggi. Bahkan, harga gula sempat tembus Rp 18.000/kg di beberapa wilayah pada Maret-April lalu.

"Tugas Menteri Perdagangan itu bukan menterinya konsumen saja, tetapi menterinya Republik Indonesia yang di dalam siklus supply chain ini ada 3 unsur. Pertama itu unsur petani, produsen, dan konsumen yag semuanya harus dilindungi. Tapi apa yang terjadi? Di saat barang langka harusnya harga stabil, ternyata gagal karena impornya telat, konsumen pun dirugikan, harga sampai Rp 18.000/kg pada bulan Maret-April," kata Nusron dalam rapat kerja (raker) Komisi VI dengan Agus, di Jakarta, Kamis malam (25/6/2020).

Namun, ketika impor gula sudah direalisasi sejumlah pengusaha, stoknya banjir di bulan ini di mana memasuki musim giling tebu petani.

"Di saat bulan Juni ketika giling sudah mulai, harga jatuh, petani dirugikan. Terus yang dilindungi siapa ini?" tutur Nusron.

Menurutnya, Mendag gagal dalam upaya melindungi konsumen dan petani.

"Saya mengikuti Menteri Perdagangan ini dari tahun 2004. Karena dulu saya Komisi VI di sini bersama Pak Ario Bimo. Mohon maaf Pak, saya mengatakan pengelolaan tata niaga gula Kementerian Perdagangan hari ini terburuk sepanjang sejarah, terburuk sepanjang sejarah, tolong kutip, terburuk sepanjang sejarah," kata Nusron.

"Menteri Perdagangan itu harusnya melindungi konsumen di saat tidak ada supply barang, dan melindungi produsen di saat produksi itu melimpah, dan petaninya di dalam. Tapi ini dua-duanya tidak dilakukan, gagal," sambung dia.

Ia menyoroti kebijakan Agus memberikan kuota impor gula kristal mentah (raw sugar) yang diolah menjadi Gula Kristal Putih (GKP). Menurutnya, kebijakan ini mematikan petani tebu.

"Kalau situasi sekarang ini saya mengatakan Menteri Perdagangan tidak pro-konsumen, tidak pro-petani, tidak pro-produsen tapi pro pedagang dan pro pemain raw sugar untuk mengamankan itu," imbuh dia.

Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi VI DPR lainnya Mufti Anam mengatakan, seharusnya Mendag sudah bisa memprediksi kelangkaan stok gula di awal 2020 sejak tahun 2019. Sehingga, ketika stok kosong maka pasokan gula impor segera masuk untuk menstabilkan lonjakan harga.

"Analisa manajemen stok di Kementerian Perdagangan tidak berjalan dengan baik. Seharusnya pada akhir tahun 2019 analisa ini sudah bisa dilakukan agar kemudian tahun 2020 awal sudah tidak terjadi kelangkaan-kelangkaan di tengah-tengah masyarakat. Tapi nyatanya awal tahun terjadi kelangkaan sampai di tengah pandemi, sampai bulan Puasa," jelas Mufti.

Dengan kondisi yang ada saat ini, Mufti meminta Agus dapat mengendalikan distribusi GKP yang berasal dari raw sugar. Ia meminta, Kemendag memprioritaskan penyerapan gula dari hasil giling tebu pegani.

"Tolonglah ini dihentikan dulu agar tidak berdampak luas di petani-petani kita. Saya harap Bapak lebih memprioritaskan petani-petani kita. Saya pikir Kemendag punya daya desak untuk melakuka ini, untuk mengintervensi pelaku-pelaku pasar agar ini disetop dulu. Agar petani bisa terserap dengan baik," tutup Mufti.***