Meski Siap Serahkan Seluruh Aset yang Tercatat, Wako Tegaskan Enggan Kelola Pasar Cikpuan

PEKANBARU- Wali Kota Pekanbaru, Firdaus,MT, menyatakan siap menyerahkan seluruh aset yang tercatat di Pemko Pekanbaru terkait Pasar Cikpuan ke Pemerintah Provinsi Riau. 

Namun demikian dia menegaskan, enggan menerima setelah pasar itu dibangun untuk pengelolaannya diserahkan ke Pemko Pekanbaru.

" Tegas saya katakan meski jabatan saya hanya menyisakan 2,5 tahun lagi, saya tidak mau jika Pasar Cikpuan dibangun pengelolaannya diserahkan ke Pemko Pekanbaru," kata dia, Senin,(3/2/2020).

Wako juga mengatakan tak ingin berpolemik dalam hal kelanjutan pembangunan Pasar Cikpuan. Namun dia membeberkan beberapa alasan terkait keenggannya untuk mengelola pasar itu setelah nanti dibangun.

"Sekalilagi kita tentunya ingin Pasar Cikpuan segera dibangun. Tapi kalau diminta pendapat saya konsisten dari awal sejak tahun 2012. Saya katakan pertama soal aset, memang ada dualisme pencatatan masalah aset, ada di Pemko dan Pemprov, kami bersedia melepas aset yang tercatat semua full menjadi tercatat di provinsi. Untuk apa dipertentangkan dan itu tidak masalah," kata dia.

Keengganan kedua adalah dari sisi kelanjutan pembangunan, Wako ingin dalam hal itu semua diuntungkan. Pertama masyarakat umum, masyarakat pedagang dan pemerintah daerah. 

Kalau Pasar Cikpuan itu dibangun dengan kondisi sekarang Wako menilai selain tidak akan bisa menampung seluruh pedagang nantinya untuk operasional jelas akan membebankan APBD.

"Kalau kita lanjutkan pembangunan yang sekarang, pertama itu kapasitasnya cuma 800 pedagang, sementara pedagang yang ada di dalam itu berdasarkan catatan di tahun 2015 saja sudah berjumlah 1.100. Belum lagi kalau sekarang. Kedua, kalau diteruskan hitungan di tahun 2008 saja pasar itu masih butuh anggaran sekitar Rp50 milyar diluar Rp 20 milyar anggaran yang sudah masuk sebelumnya," kata Wako lagi.

Selain itu, kalau pembangunan Pasar Cikpuan hanya dibangun dengan dua lantai Wako, mengatakan, tidak akan maksimal seperti yang terjadi di Pasar Pusat dulu. 

Bahkan dia mencontohkan di daerah Lampung ada pasar tiga lantai, dua lantai diantaranya hanya dijadikan sebagai sarang kelelawar.

"Artinya kalau masih bangunan itu diteruskan tidak maksimal. Apalagi kalau nanti pasar dikelola oleh pemerintah melalui dinas atau UPTD sudah pasti tidak profesional. Artinya pedagangun tidak dapat maksimal menikmati pelayanan di pasar itu termasuk masyarakat umum juga tidak mendapat pelayanan yang baik dari pasar itu," kata Walikota.

Bicara soal ekonomi, uang dan investasi, Wako menyebutkan, kalau itu dibangun dengan dana pemerintah jelas masih butuh anggaran sekitar Rp 60 milyar lagi. 

Kalau diambil pungut sewa kios dari pedagang yang berjumlah sebanyak 800 itu jelas tak akan mampu menutup biaya operasional pertahun.

" Perhitungan kasar kita untuk operasional pasar itu sebesar Rp 3 milyar pertahun. Contohnya pasar di Rumbai, sampai hari ini kita masih subsidi untuk operasionalnya. Pertama di tahun 2012, Rp 500 juta pertahun, sekarang sekitar Rp300 juta, belum lagi biaya perawatannya," jelas Firdaus.

Rencana untuk menyerahkan kelanjutan pembangunan Pasar Cikpuan itu dijelaskan Walikota juga sesuai dengan ide Gubernur Riau terdahulu Rusli Zainal dan Walikota terdahulu Herman Abdullah. 

Pasar itu dibangun oleh pihak ketiga dengan bangunan multi fungsi, ada pasar tradisional, moderen dan hotel.

" Ini juga ide dari gubernur dan walikota terdahulu. Pasar Cikpuan dibangun oleh pihak ketiga dengan bangunan multifungsi. Untuk pasar tradisional dua lantai, lantai tiga dan empat untuk pasar moderen, lima sampai 15 untuk hotel," tutup walikota. (iky).