Ini Daerah yang Pertahankan Pembatasan Sosial Sebelum Menuju New Normal

JAKARTA - Pemerintah pusat tengah mengatur protokol tatanan normal yang baru terkait penanganan COVID-19 di Indonesia. Sejumlah daerah telah dipetakan, mana yang sudah layak menerapkan protokol tatanan new normal dan mana yang masih belum bisa.

Ada sejumlah daerah yang diperbolehkan mengikuti aturan tatanan new normal, dan ada yang tidak atau direkomendasikan melanjutkan PSBB. Pemerintah daerah yang menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) atau yang tidak menerapkan sudah membuat konsep new normal di daerah mereka.

Berikut sejumlah daerah yang diperbolehkan new normal dan yang tidak atau direkomendasi melanjutkan PSBB:

Jawa Barat

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK) menetapkan 1 Juni sebagai penerapan new normal. Namun, tidak semua daerah di Jawa Barat bisa mengikuti new normal.

Data yang disampaikan RK penerapan new normal di Jabar akan dilakukan di zona biru atau 15 daerah. Sementara 12 daerah melanjutkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

"Bahwa yang diizinkan the new normal atau AKB ada 60 persen (atau) 15 daerah dan direkomendasikan melanjutkan PSBB parsial ada 12 daerah atau 40 persen," ucap RK di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jumat (29/5), dikutip dari detik.com

Menurut RK, persentase 60 dan 40 persen itu didapat dari hasil kajian beberapa daerah terkait penyebaran COVID-19. Dia mengatakan 60 persen atau 15 daerah di Jabar sudah masuk zona biru dan diizinkan menerapkan new normal sedangkan 40 persen atau 12 daerah di Jabar masuk zona kuning yang direkomendasikan melanjutkan PSBB.

PSBB wilayah kuning terbagi dua yaitu Bogor, Depok dan Bekasi (Bodebek) dan di luar Bodebek. Untuk daerah yang masuk wilayah Bodebek akan melanjutkan PSBB sesuai ketentuan PSBB di DKI Jakarta hingga 4 Juni. Sedangkan daerah zona kuning yang berada di luar Bodebek melanjutkan PSBB hingga 12 Juni 2020.

Adapun daftar daerah yang masuk zona biru dan kuning sebagai berikut:

- Zona Biru (diizinkan new normal)

1. Kabupaten Bandung Barat
2. Kabupaten Ciamis
3. Kabupaten Cianjur
4. Kabupaten Cirebon
5. Kabupaten Garut
6. Kabupaten Kuningan
7. Kabupaten Majalengka
8. Kabupaten Pangandaran
9. Kabupaten Purwakarta
10. Kabupaten Sumedang
11. Kabupaten Tasikmalaya
12. Kota Banjar
13. Kota Cirebon
14. Kota Sukabumi
15. Kota Tasikmalaya

- Zona Kuning (direkomendasikan melanjutkan PSBB)

1. Kabupaten Bandung
2. Kabupaten Bekasi
3. Kabupaten Bogor
4. Kabupaten Indramayu
5. Kabupaten Karawang
6. Kabupaten Subang
7. Kabupaten Sukabumi
8. Kota Bandung
9. Kota Bekasi
10. Kota Bogor
11.Kota Cimahi
12. Kota Depok

Gorontalo

Pemprov Gorontalo menyatakan siap untuk mengikuti aturan new normal yang telah diatur oleh pemerintah pusat. Namun, pihaknya masih akan mengevaluasi penerapan PSBB tahap dua.

"Kami sudah sangat siap. Bahkan rencana kami besok atau hari ini akan evaluasi PSBB kedua apakah diperpanjang. Kalau diperpanjang apa saja alasannya, hasil surveinya kenapa diperpanjang. Dan mungkin kalau diperpanjang mengadopsi konsep-konsep dari new normal ini," kata Rusli Habibie, Jumat (29/5).

Dia mengutarakan konsep 'new normal' dari Presiden Jokowi melibatkan TNI-Polri berada di depan. Contohnya, toko yang kapasitasnya bisa 100-200 orang sebelum pandemi, kini dibatasi separuhnya dan bergantian masuk.

Begitu juga di sektor pendidikan. Sementara biasanya masuk kelas 30 siswa, kini bisa saja diterapkan bergantian, pagi 15 siswa dan 15 siangnya. Meski begitu, dia mengaku belum bisa memutuskan bagaimana konsep new normal di Gorontalo.

"Kita pelajari dulu, saya belum bisa memutuskan, tapi kalau itu sudah jelas perintah Presiden dan pemerintah pusat kita sami'na wa atho'na (kami dengar dan kami taat, red)," ujarnya.

Rusli juga mengaku belum mengetahui kapan akan dimulai penerapan 'new normal' di Gorontalo. "Saya tidak tahu, yang menerapkan itu pemerintah pusat," imbuhnya.

Yogyakarta

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X mengaku tak ingin terburu-buru menerapkan aturan new normal di wilayahnya. Sultan mengatakan dirinya masih mengkaji persiapan new normal itu.

"Belum, nanti saya masih pertemuan dengan asosiasi kok, jangan tergesa-gesa lah," kata Sultan saat ditemui wartawan di Kompleks Kepatihan, Kantor Gubernur DIY, Kota Yogyakarta, Jumat (29/5).

Sultan berpendapat menurunnya kasus virus Corona di DIY belum bisa menjadi acuan untuk segera menerapkan new normal. Selain penurunan kasus, masih ada indikator penularan berdasarkan angka reproduksi dasar wabah (R0).

"Kita lihat nanti perkembangan gimana, kan (PDP) yang di rumah sakit masih banyak dan harapannya (hasil swab) negatif semua. Kecenderungannya gimana, kalau memungkinkan itu turun, tidak fluktuatif baru mungkin bisa berjalan untuk new normal," jelasnya.

Karawang

Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana memastikan tidak akan menerapkan new normal di Karawang. Cellica menegaskan bakal melanjutkan PSBB selama 14 hari ke depan.

Meskipun, Karawang memenuhi syarat untuk menerapkan new normal yang ditetapkan WHO, Cellica memastikan mengikuti arahan Gubernur Jabar, Ridwan Kamil.

"Kita lanjutkan PSBB selama 14 hari ke depan sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Jabar. Jadi belum ada new normal," kata Cellica usai video confrence bersama Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil, Jumat (29/5).

Berdasarkan data Gugus Tugas COVID-19 Karawang, indeks penularan di karawang jatuh di angka 0,5. Cellica juga mengklaim, telah mengendalikan transmisi penularan Corona di Karawang.

Gugus Tugas COVID-19 Karawang mengklaim tak ada penambahan pasien positif. Di Karawang, orang yang reaktif rapid test, total ada 267 orang, sembuh 216 orang, masih dalam observasi 26 orang dan meninggal dunia 25 orang.

"Hal ini berarti menunjukkan trend perawatan kasus Covid-19 di Kabupaten Karawang berangsur menurun," ujar Fitra Hergyana, Juru Bicara Gugus Tugas COVID-19 Karawang kepada wartawan.

Tren penurunan pasien crona, kata Fitra juga terlihat dari tingkat hunian tempat perawatan pasien corona. Fitra meyakini, banyak tempat tidur yang telah disiapkan untuk para pasien COVID-19 belum terisi.

"Tingkat hunian di angka 22 persen, berarti masih ada 78 persen yang kosong," kata Fitra.

Artinya, kata Fitra, rumah sakit RS rujukan COVID-19 di Kabupaten Karawang masih punyai kapasitas yang cukup memadai bila terjadi lonjakan ataupun second wave.***