Wacana Kenaikan Tarif Parkir Pekanbaru Sedang Dikaji, Pengamat: Pelayanannya Saja tak Jelas

Kendaraan malah parkir di bawah rambu larangan di jalur sepeda Jalan Diponegoro Pekanbaru

PEKANBARU- Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru akan mengkaji wacana kenaikan tarif parkir tepi jalan umum di Kota Pekanbaru.

Menanggapi hal tersebut, Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Riau, Saiman Pakpahan, mengkritik keras rencana tersebut bahkan menyebut, untuk memberikan pelayanan kepada pengguna jalur parkir saja pemerintah kota tak jelas tapi malah mengkaji berapa besar yang harus dikeluarkan masyarakat sebagai pengguna jalur parkir.

" Kaji saja apa yang sudah diberikan Dishub Pekanbaru kepada masyarakat bukan kepada kenaikan tarif parkirnya. Retribusi itu harus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sekarang ini sudah ada belum kajian seberapa prima pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sebagai pengguna jalur parkir. Itu sajalah yang dikaji jangan malah mencari kajian tentang berapa yang harus dikeluarkan masyarakat dan berapa yang mereka dapat," cetus Saiman, Kamis, (2/12/2021).

Menurut Saiman, jika Dishub Pekanbaru hanya mengkomparasi Kota Pekanbaru dengan wilayah lain yang urbannya sudah tertata baik lalu hanya melihat dari variabel itu jelas tidak akan ketemu.

" Daerah lain urbannya sudah tertata dengan perangkat yang sudah siap semua tidak seperti Kota Pekanbaru ini. Jangankan pelayanan, contoh kecil saja untuk memastikan dua ritel Alfamart dan Indomaret apakah ada parkir atau tidak masih bersiliweran tak jelas. Ngurusin yang begitu- begitu saja tak selesai membuat nyaman masyarakat Kota Pekanbaru. Harusnya yang dikaji itu masyarakat butuh apa dari parkir, itu yang dilakukan," tegas Saiman.

Kalau masyarakat sudah nyaman dengan keadaan itu baru tarif parkirnya dinaikkan perlahan, kalau dengan keadaan seperti ini bagaimana tarif parkir mau dinaikkan?

" Pelayanan tak jelas, pengorganisasian tak jelas dan banyak lagi, tapi tarif parkir mau dinaikkan kan tidak cocok. Retribusi itu adalah pelayanan, apa yang sudah diberikan pemerintah sebagai instrumen negara yang fungsi dasarnya adalah melayani. Kita bisa uji secara publik dengan survei. Secara metedologi ilmu pengetahuan memberikan kemudahan buat pengambilan keputusan itu untuk melihat secara jelas kecendrungan publik itu arahnya kemana. Jangan kecendrungan itu hanya diputuskan oleh sekelompok orang di pemerintah kota saja," tutup Saiman.***


[Ikuti Zonapekan.com Melalui Sosial Media]




Tulis Komentar