Konflik SDA Terus Meningkat, DPRD Riau Minta Pemerintah Jangan Diam

PEKANBARU - Wakil Ketua DPRD Riau, Asri Auzar, angkat bicara terkait data yang dikeluarkan Scale Up terkait konflik sumber daya alam di provinsi Riau.

Seperti diketahui, konflik pada sektor perkebunan kelapa sawit di provinsi Riau dalam kurun 2016-2019 mengalami kenaikan dengan rata-rata 5 persen setiap tahunnya.

Pada tahun 2019, konflik pada sektor sawit sebanyak 38 kasus dari total 51 kasus konflik sumber daya alam di Riau. Total luas lahan konflik sendiri seluas 63.238 hektare yang terdapat di sembilan kabupaten di Riau dengan total kepala keluarga terdampak sebanyak 34.676 kepala keluarga.

"Kebupaten Rokan Hulu menjadi daerah terbanyak kasus konflik kelapa sawit pada tahun 2019. Rokan Hulu menyumbang 26 persen dari total konflik kelapa sawit di Riau. Selanjutnya Kabupaten Kampar sebanyak 21 persen, Indragiri Hulu 18 persen, Pelalawan 13 persen, Bengkalis dan Rokan Hilir 8 persen dan Siak 6 persen," cakap Direktur Scale Up Riau, Rawa El Mady.

Menanggapi hal itu, Asri Auzar mengatakan bahwa memang konflik sumber daya alam harus menjadi perhatian serius pemerintah.

"Bagaimanapun masalahnya, apapun namanya, keikutsertaan pemerintah harus ada. Pemerintah harus hadir di tengah-tengah masyarakat," kata Asri Auzar.

Salah satu yang harus dikontrol pemerintah, kata ketua Partai Demokrat Riau itu, dalam masalah izin kehutanan yang dikeluarkan Kemen LHK untuk perusahaan, dimana ada aturan main yang harus dipatuhi perusahaan, dan bisa dikontrol pemerintah.

"Kan dalam izin-izin itu pihak korporasi harus bekerjasama dengn masyarakat tempatan, untuk menaikkan taraf hidupnya. Selama ini tidak ada kerjasama itu dilakukan, jika punya kasus baru masyarakat jadi tameng. Ini yang harus diubah. Dan kita minta pemerintah hadir di dalamnya," tutupnya.***