Penolakan Karantina TKI di Rusunawa, Walikota: Warga Salah Memahami Informasi

PEKANBARU- Walikota Pekanbaru, Firdaus, MT, mengatakan, warga Kelurahan Bambu Kuning, Kelurahan Tenayan Raya, salah memahami informasi terkait rencana mengkarantina selama 14 hari sejumlah Tenaga Kerja Indonesia dari Malaysia di Rumah Susun Sederhana Sewa, Rejosari.

Sehingga mereka menolak karena menganggap Rusunawa itu nanti seperti rumah sakit darurat yang sudah dibuat oleh pemerintah pusat.

" Penolakan dari warga karena informasi yang kurang, ada yang memahaminya itu nanti seperti rumah sakit darurat, padahal
tidak. Sekali lagi saya sampaikan kalau untuk perawatannya di Rumah Sakit Madani," tegas Firdaus, Rabu, (1/4/2020).

Dia menjelaskan, saat ini Pemprov Riau dan Pemko Pekanbaru sudah menambah 22 rumah sakit pemerintah dan swasta dengan 55
tempat tidur untuk konsentrasi pelayanan dari tiga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

" Kita telah menambah untuk rumah sakit konsentrasi pelayanan dari tiga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Ada 22 RS Pemerintah dan swasta dengan jumlah tempat tidur sebanyak 55 unit dan sekarang sudah terisi separuhnya. Tiga RS yang ditetapkan pemerintah pusat itu, satu di Pekanbaru yakni RSUD Arifin Achmad, satu di Indragiri Hilir dan satu lagi di Kabupaten Bengkalis," jelasnya.

Mengantisipasi terjadi eskalasi terhadap Pasien Dalam Pengawasan (PDP) Covid- 19, Pemko Pekanbaru menjadikan Rumah Sakit Madani full untuk perawatannya, dengan kapasitas tempat tidur sebanyak 70 unit.

" Untuk totalnya kurang dari 200, dengan rincian 55 dari 22 rumah Sakit pemerimtah dan swasta ditambah 70 di RS Madani, 38 di Rumah Sakit Jiwa dan sekitar 20an di RS Petala Bumi. Namun begitu kita sama- sama berdoa semoga yang kita siapkan ini tidak terisi, tapi bukan hanya doa, kita juga harus berusaha maksimal dengan tetaplah di rumah," harap walikota.

Sebelumnya terkait persoalan penolakan rencana pemerintah akan mengkarantina TKI dari Malaysia di Rusunawa disampaikan puluhan warga Kelurahan Bambu Kuning, Kecamatan Tenayan Raya, Selasa, (31/3/2020), malam.

Selain khawatir dengan virus corona yang mewabah saat ini, mereka juga menyebut pemerintah tidak pernah berkoordinasi dengan warga sekitar terkait rencana yag akan dilakukan.

" Warga sekitar memang betul- betul menolak rencana mengkarantina TKI di Rusunawa itu, mereka khawatir terjangkit virus corona. Selain itu sosialisasi dan koordinasi pemerintah dengan warga sekitar juga tak ada, sebagai aparat yang dituakan sampai malam ini tak ada konfirmasi ke saya," kata Nana Suryana, Ketua RT1/RW 9, Kelurahan Bambu Kuning, Kecamatan Tenayan Raya, diantara puluhan warga lain yang berkumpul di sebuah warung depan Rusunawa, Selasa,(31/3/2020), malam.

Nana Suryana, menjelaskan, seluruh warga di RW 09 yang terdiri dari empat RT, menolak rencana tersebut dengan jumlah warga sekitar 300 Kepala Keluarga.

" Untuk RT 1 ada 97 Kepala Keluarga sedangkan di RW 9 ini ada empat RT dengan jumlah keseluruhan warga sekitar 300an Kepala Keluarga, semua menolak," kata Ketua RT, ditimpali warga lain.

Menurut warga, Rusunawa tak pantas dijadikan sebagai tempat karantina karena berada di pemukiman padat penduduk, terlebih di daerah mereka juga banyak anak- anak masih usia sekolah.

" Kalau rencana karantina tetap dilakukan, kami sebagai warga akan menolak dengan memblokir mereka agar tidak bisa masuk ke daerah kami. Pemerintah juga tak bisa menjamin tentang kesehatan kami di sini kalau rencana karantina dilakukan. Kalau kami terjangkit bagiamana, kami punya anak, keluarga. Kalau warga diisolasi dengan tetap di rumah, makan kami siapa yang nanggung. Artinya, nanti kami bukan mati karena virus, tapi kami mati karena kelaparan," jelas Nana Suryana ditimpali warga perempuan bernama Vivi,malam itu.***