Pemerintah Masih Tunggu Aturan Resmi Umroh dari Arab Saudi

JAKARTA- Arab Saudi akan membuka penyelenggaraan ibadah umroh 1443 H. Pemerintah Indonesia dan asosiasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) sepakat untuk memprioritaskan penanganan COVID-19 terlebih dahulu.

"Pemerintah dan asosiasi PPIU bersepakat untuk lebih memprioritaskan penanganan COVID-19 di dalam negeri sambil menunggu regulasi teknis penyelenggaraan ibadah umroh secara resmi dari Arab Saudi," kata Plt Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Khoirizi dalam keterangannya, Sabtu (31/7/2021).

Dikutip dari detik.com, Khoirizi mengatakan pihaknya hari ini menggelar pertemuan daring dengan Kemenlu, Kemenhub, Kemenkes, Kemenpar, Polri, KJRI Jeddah, serta lembaga negara yang terkait lainnya untuk mendiskusikan penyelenggaraan umroh di masa pandemi dengan asosiasi PPIU. Hadir perwakilan dari Amphuri, Himpuh, Asphurindo, Kesthuri, Sapuhi, Gaphura, Ampuh, dan Asphuri.

"Pertemuan ini sebagai bentuk kehadiran negara dalam menyikapi masalah penyelenggaraan umroh di masa pandemi yang berkembang luas di masyarakat dan media sosial," ujar Khoirizi.

Khoirizi mengatakan upaya diplomasi, lobi, dan komunikasi terkait penyelenggaraan umroh terus dilakukan oleh pemerintah, baik Kemenag maupun Kemenlu. Terbaru, Kemenag juga telah bertemu Dubes Saudi di Jakarta untuk membahas persoalan ini.

"Namun saat ini semua negara memang sedang konsentrasi dalam penanganan pandemi, termasuk Indonesia dan Saudi. Dubes Saudi juga mengatakan bahwa pihaknya masih memantau perkembangan COVID," ujarnya.

"Penanganan pandemi adalah hulunya, bagaimana kita berupaya menurunkan kasus COVID-19. Untuk itu, disiplin prokes 5M dan vaksinasi menjadi kunci," imbuhnya.

Baca juga:
Umroh Sudah Bisa, tapi Siapkan Uang Minimal Rp 50 Juta
Sementara itu, lanjut Khoirizi, dalam pertemuan itu juga menyepakati tentang pentingnya penyempurnaan SOP penyelenggaraan ibadah umroh di masa pandemi. Penyempurnaan dilakukan pada sejumlah aspek, termasuk skema vaksinasi, karantina, PCR, pemberangkatan satu pintu, dan pengaturan keberangkatan.

Sebelumnya, Konsul Haji KJRI Jeddah Endang Jumali menilai penyelenggaraan umroh di masa pandemi cukup berat, baik secara teknis, persiapan, maupun kesiapan di lapangan (Arab Saudi). Saat ini, kata Endang, sejumlah negara, antara lain Pakistan dan India, juga sedang memikirkan ulang terkait rencana penyelenggaraan umrah di masa pandemi.

"Lebih baik kita fokus ke penanganan COVID-19 terlebih dahulu," kata Endang.

Hal senada disampaikan Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemenlu Judha Nugraha. Menurutnya, dalam konteks pandemi, semua harus mengedepankan keselamatan. Apalagi skema penyelenggaraan umroh di masa pandemi juga belum diterbitkan pemerintah Saudi.

"Kita perlu fokus dalam penanganan COVID dalam negeri. Lalu ini kita sampaikan ke Saudi, ditunjukkan dengan penurunan jumlah kasus," tuturnya.

"Sambil menunggu, kita benahi tata kelolanya, mulai prokes, skema vaksinasi, penyiapan sertifikat vaksin berbahasa Inggris, dan lainnya," sambungnya.

Berkenaan info keharusan transit di negara ketiga, Judha mengingatkan bahwa itu juga tidak membuat perlindungan jemaah menjadi lebih baik. Sebab, bisa jadi negara ketiga yang dituju juga sedang fokus dalam penanganan pandemi di wilayahnya. Bisa jadi mereka juga tidak setuju menjadi tempat transit.

Hal senada disampaikan oleh Direktur Angkutan Udara Maria Kristi Endah Murni yang menyampaikan bahwa dalam rangka perlindungan, sebaiknya penerbangan direct flight agar jemaah aman dari terpapar COVID-19 di negara lain.

"Ikuti saja skema yang sudah tertuang dalam KMA 719 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah umroh pada masa pandemi COVID-19 bahwa penerbangan harus diatur direct flight jika jemaah umroh nantinya diberangkatkan pada masa pandemi sehingga mudah dalam pengendaliannya," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Puskes Haji Kemenkes Budi mengingatkan kasus COVID masih sangat dinamis. Kondisi saat ini, menurutnya, masih sangat sulit untuk melaksanakan umroh. Kalau dipaksakan, sangat berisiko bagi keselamatan masyarakat.

"Kita bisa belajar dari Tokyo-Jepang yang menggelar Olimpiade. Sekarang ada lonjakan kasus," paparnya.

Asosiasi PPIU yang hadir dalam pertemuan ini memiliki pemahaman yang sama, yakni pentingnya mengedepankan keselamatan jiwa jemaah. "Amphuri mendukung semua keputusan pemerintah," sebut Zaky Zakaria.

"Kami mendukung keputusan pemerintah dalam menjaga keselamatan jemaah," sambung Budi Darmawan dari Himpuh.

Dukungan senada disampaikan perwakilan Asphurindo, Kesthuri, Sapuhi, Gaphura, Ampuh, dan Asphuri.***