Disampaikan akan Dievaluasi, Sekdako Sebut Semua Bisa dan itu Hak Pimpinan

PEKANBARU- Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, HM.Noer, akhirnya menanggapi informasi yang menyebut dirinya akan dievaluasi bersamaan dengan rencana evaluasi kinerja yang akan dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru pada Bulan Februari 2020 mendatang.

Dia hanya menjawab singkat saat dikonfirmasikan persoalan itu ke dirinya Jumat (10/1/2020). Menurut M.Noer, semua Aparatur Sipil Negara bisa dievaluasi dan itu terserah kepada pimpinan.

" Semua kita bisa dievaluasi dan itu terserah pimpinan. Semua kita kan kerjanya harus ada dievaluasi. Dan itu hak dari pimpinan," singkat dia.

Informasi akan dievaluasinya jabatan Sekdako Pekanbaru HM.Noer, sudah beredar sejak lama. Salahsatunya saat terjadi aksi mogok kerja puluhan sopir dan pramugara bus Trans Metro Pekanbaru waktu itu karena tidak menerima gaji selama dua bulan yakni November dan Desember 2019.

Sementara HM.Noer, saat itu lebih memilih ke Papua Barat tepatnya di Raja Ampat, yang menurut informasi beliau bukan cuti tapi sedang Dinas Luar.

Waktu itu Walikota Pekanbaru, Firdaus, langsung menyatakan, akan menegur Sekretaris Daerah Kota, HM.Noer dan OPD terkait yang menangani masalah keuangan lingkup Pemerintah Kota Pekanbaru. 

" Melalui ini saya akan memberi teguran kepada Sekda Pekanbaru dan OPD yang mengelola keuangan. Aksi mogok seperti itu tak boleh terjadi. Kalau masalahnya gaji, yang  mengelola bagaimana keuangan itu dibelanjakan adalah Sekda," kata Firdaus, Selasa,(31/12/2019), kemarin.

Diperkuat pula dengan jawaban Wako Pekanbaru, Firdaus,MT, waktu itu saat ditanyakan Wartawan, terkait langkah dirinya yang selama ini hanya mengganti jabatan kepala OPD saja namun tidak untuk jabatan Sekretaris Daerah.

Sementara jabatan Sekda itu sudah lama dipegang HM.Noer, bahkan sudah hampir selama empat tahun sejak beliau dilantik pada Bulan Februari 2016 silam.

" Ada, tak ada yang kekal, ya kan, semuanya akan dievaluasi termasuk walikota juga. Tunggu tanggal mainnya, pokoknya tahun ini juga,"jelas dia.

Untuk evaluasi kinerja pejabat esselon II termasuk untuk jabatan Sekdako dengan melaksanakan asesmen akan dilaksanakan Bulan Februari 2020 mendatang.

Proses sudah mulai dilakukan salahsatunya untuk menunjuk orang yag berhak melakukan asesmen atau pengujian  terhadap kompetensi ASN atau disebut dengan Asesor.

" Iya, kita akan lakukan evaluasi kinerja dulu. Itujuga dengan asesmen, InshaAllah kita sedang persiapkan penunjukan Asesornya," kata Wako Firdaus, Selasa, (7/1/2020), saat ditanya terkait masih ada posisi kosong untuk jabatan esselon II pasca pelantikan dilaksanakan belum lama ini.

Dari hasil asesmen itu nanti diketahui seorang ASN apakah masih bisa tetap di posisi lamanya, dirotasi ataupun bisa sampai penonaktifan dengan adanya fakta integritas.

Setelah evaluasi kinerja dilaksanakan, baru akan dilaksanakan asesmen untuk pengisian jabatan esselon II yang masih kosong. 

Diantaranya untuk jabatan Kepala Dinas Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKP-SDM) dan Kepala Dinas Kesehatan.

" Evaluasi, rotasi, mutasi dulu. Setelah itu baru asesmen untuk mengisi beberapa jabatan esselon II yang bolong-bolong itu," ulang Wako Pekanbaru.

Setelah Walikota Pekanbaru, Firdaus,MT, menyatakan, akan menegur Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, H.M.Noer, terkait mogoknya puluhan sopir bus Trans Metro Pekanbaru,sorotan kembali muncul dari Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Tengku Azwendi Fajri.

Dia menyebut, perjalanan Sekdako ke Raja Ampat, Papua Barat di akhir tahun membuat administrasi pemerintahan tak berjalan maksimal dibuktikan dengan banyaknya persoalan yang terjadi salahsatunya tak terbayarnya gaji para sopir dan pramugara bus TMP sehingga terjadi mogok kerja.

" Saya menilai Pak Sekda itu cuti, namun di saat yang tidak tepat. Sehingga berdampak terhadap administrasi di pemerintah kota tak berjalan maksimal. Kasihan masyarakat dan OPD- OPD lainnya yang tidak bisa efektif karena kepergian Sekdako di akhir tahun tutup buku dalam pelaporan keuangan baik pemerintahan maupun perbankkan secara administrasi," kata Azwendi, Rabu,(1/1/2020).

Seharusnya Sekdako Pekanbaru, kata Azwendi, bisa menunda rencana kepergiannya ke Raja Ampat setelah persoalan administrasi tuntas dikerjakan. Sebab sebagai ASN memberikan pelayanan kepada masyarakat harus diprioritaskan karena sudah diamanahkan oleh masyarakat itu sendiri.

" Pak Sekda itu pelayan masyarakat harus melayani, mungkin dia cuti tapi disaat yang tidak tepat dan kita sangat kecewa," cetus Azwendi.

Ditanyakan apa langkah yang akan dilakukan pihaknya nanti dengan kepergian Sekdako yang dinilai tidak tepat tersebut, Azwendi, mengatakan, bisa saja akan melakukan agenda pemanggilan.

"Saya kira nanti kalau memang harus kita panggil dan evaluasi, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPR akan kita sarankan ke komisi I untuk memanggil Sekdako itu," tutup Azwendi.

Poto- poto perjalanan Sekdako Pekanbaru, HM.Noer ke Raja Ampat Papua Barat sudah beredar di media sosial Facebook pertanggal 28 Desember 2019. Perihal kepergiannya ke luar kota juga diakuinya saat zonapekan mengkonfirmasi persoalan mogoknya puluhan sopir dan pramugara bus TMP Senin,(31/12/2019).

" Maaf saya sedang acara di luar kota, ke Ibuk Asisten II atau BPKAD saja ya," tulisnya melalui pesan Whats App.

Salah seorang nara sumber yang layak dipercaya dan juga menjabat sebagai seorang ASN di lingkungan Pemko Pekanbaru mengatakan, kepergian Sekdako Pekanbaru, HM.Noer, ke Raja Ampat Papua Barat bukanlah dalam rangka cuti tapi Dinas Luar.

" Tidak cuti, tapi dinas luar," singkat dia meminta namanya tidak ditulis.(iky).