PNS Pintar Gagal jadi Pejabat Eselon I, Ini Penjelasan MenPAN-RB

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo mengatakan, PNS, TNI, Polri satu pilar. Ketiganya satu yaitu sama-sama harus menjunjung tinggi Pancasila dan NKRI. Namun, pola rekrutmen CPNS yang tidak sedetail TNI sehingga menyebabkan ada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terpapar radikalisme.

"Sebenarnya PNS, TNI, Polri itu satu. Ketiganya harus menjadikan Pancasila dan NKRI sebagai pijakannya," kata Tjahjo dalam webinar menangkal radikalisme pada ASN, Kamis (2/9), dikutip dari jpnn.com.

Hampir setiap bulannya, Tjahjo mengaku bersama Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menyidangkan laporan pelanggaran disiplin PNS. Ironisnya, dari laporan itu terdapat PNS yang diindikasikan terpapar paham radikal.

"Setiap saya dan Pak Bima terima laporan ada PNS yang terpapar radikalisme, kami telusuri lebih jauh. Kalau dia punya jabatan, kami mutasi dan dibina. Bila tidak bisa dibina, baru kami lakukan pemecatan," tuturnya. 

Dia menegaskan, PNS harus bebas dari radikalisme. Sebab, ini akan memengaruhi jenjang karirnya untuk mencapai jabatan struktural eselon I dan II.

"Ada loh PNS pintar gagal jadi pejabat eselon 1 karena terpapar radikalisme. Makanya saya minta para kepala daerah yang akan menempatkan pejabat eselon II harus hati-hati. Telisik benar latar belakang calon pejabatnya. Harus yang benar-benar clear," tegasnya.***