Wako Pekanbaru Pertajam RPJMD Perubahan

PEKANBARU- Meski di hari libur Walikota Pekanbaru Firdaus,MT, mengundang beberapa Organisasi Perangkat Daerah untuk mengikuti rapat mempertajam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan Kota Pekanbaru, Ahad,(16/12/2019).

Dalam arahannya Wako, meminta kepada semua Kepala OPD yang hadir untuk menguasai Tugas Pokok dan Fungsi serta mampu melihat isu yang aktual. Menitik beratkan pada penyamaan persepsi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dengan RPJMD Pelanbaru.

Kepala Bagian Humas Setdako Pekanbaru, Masirba.H. Sulaiman, menjelaskan, hal itu berkaitan dengan diundangnya Wako Pekanbaru, Firdaus, dalam kegiatan Musrenbangnas di Istana Negara Senin,(16/12/2019).

" Dalam kaitan itulah di hari libur Wako mengumpulkan semua kepala OPD untuk membahas dari perubahan RPJMD Kota Pekanbaru," kata Irba, Ahad,(15/12/2019).

Salahsatu program yang dipertajam adalah tentang sumber daya masyarakat. Wako meminta semua Kepala OPD yang akan mengadakan pelatihan wajib mengedukasikannya. Terutama tentang asupan gizi, lingkungan dan ekonomi kerakyatan 

" Pelatihan terhadap masyarakat harus disinergikan oleh semua OPD. Artinya, Wako tak ingin kalau ada pelatihan masyarakat yang datang itu-itu saja. Karena itu Wako membuat dalam RPJMD Perubahan harus dibuatkan semacam aplikasi," jelas Irba.

Dalam hal itu Wako Firdaus, memberi nama RPJMD pola baru dengan prinsip tak ada Superman tapi Super tim.

" Hilangkan ego masing-masing OPD. Wako meminta Bappeda untuk membuat aplikasi itu," jelasnya 

Dalam rapat tersebut Walikota juga meminta OPD BKP-SDM membuat kebijakan untuk peningkatan mutu kemampuan ASN. Dengan cara membuka selebar-lebarnya tugas belajar yang dengan bea siswa untuk S3 dibidang tertentu. Terutama yang menyangkut IT serta memberikan izin belajar tanpa beasiswa Untuk S1,S2dan S3 bagi ASN.

" Misalnya ada pegawai mampu mau melanjutkan Sekolah di dalam kota harus diizinkan. Sepanjang tidak menggangu jam kerja kemudian untuk peningkatan kemampuan SDM dibidang penguasaan IT," kata Irba.

Tak kalah penting dalam rapat Wako meminta di setiap kelurahan harus ada perpustakaan yang dikelola oleh seorang pustakawan. Begitujuga di setiap OPD lingkungan Pemko Pekanbaru.

Selanjutnya, BPKAD diminta untuk segera menghimpun semua aset pemerintah yang ada di perumahan-perumahan. Karena untuk melakukan perbaikan terhadap aset harus jelas kepemilikannya terhadap Fasum dan Fasos serta jalan lingkungannya.

Jika belum diserahkan ke Pemko tidak dibenarkan untuk mengelola dan memanfaatkan lahan, apalagi harus mengeluarkan dana atau anggaran.

" Kedepan Wako minta kepada Kepala DPM- PTSP tidak akan menerbitkan izin peruntukan pembangunan perumahan jika masih mempergunakan sistem yang lama yakni satu rumah satu saftytank (pembuangan tinja). Serta limbah MCK tidak lagi dibuang di parit yang tidak terkoneksi salurannya ke pembuangan induk atau drainase. Dinas Perkim juga diminta membuatkan Perwako tentang IPAL Komunal dan fokus pada Rusunawa," jelas Irba.

Sedangkan untuk Dinas Budaya dan Periwisata, diminta lebih mempertajam program tentang destinasi wisata alam, wisata halal dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Begitujuga dengan Dinas lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, diminta tidak hanya berkutat di persoalan sampah saja. Tetapi yang tak kalah penting adalah program menyangkut tentang kesehatan lingkungan, karena untuk menciptakan kota pintar (Smart City) lingkungan merupakan faktor yang dominan yakni sebesar 40persen pengaruhnya disamping faktor gaya hidup serta faktor genetika.

Pada kesempatan lain, setiap OPD juga diminta agar minimal dapat melaksanakan satu kegiatan yang bersifat nasional dilaksanakan di Kota Pekanbaru. Seperti yang telah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu yakni HUT Damkar, Satpol PP dan LINMAS serta Rembuk Nasional KTN dan Rakornas Dispenda se Indonesia.(iky).